Waspada
Waspada » AHY Minta Jokowi Dan Yasona Tak Sahkan Hasil KLB Sumut
Headlines Nusantara

AHY Minta Jokowi Dan Yasona Tak Sahkan Hasil KLB Sumut

AHY Minta Jokowi Dan Yasona Tak Sahkan Hasil KLB Sumut.ant
AHY Minta Jokowi Dan Yasona Tak Sahkan Hasil KLB Sumut.ant

JAKARTA (Waspada): Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Dari ajang KLB Demokrat itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terpilih aklamasi sebagai ketua umum.

“Saya minta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi kepada KLB Ilegal,” kata AHY dalam jumpa pers, Jumat (5/3).

AHY menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh Demokrat. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan bahwa dirinya sebagai ketua umum Demokrat yang sah.
“Saya AHY adalah ketua umum Demokrat yang sah dan legitimate,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menyebut KLB Demokrat yang digagas para pendiri dan mantan kader ilegal dan juga inkonstitusional. Selain itu, kata dia, KLB tidak sesuai dengan AD/ART yang telah diakui pemerintah.

“Baru saja hari ini, ada Kongres Luas Biasa secara ilegal, inkonstitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari niat yang buruk juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk,” kata AHY.

Sejak beberapa waktu belakangan, Demokrat mengalami gejolak politik. Pihak DPP menuding ada sejumlah kader dan pejabat pemerintahan yang berencana mengkudeta kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat Kongres Luar Biasa (KLB).

Pihak DPP kemudian memecat sejumlah kader yang dianggap berencana melakukan kudeta itu. Para kader yang dipecat itu akhirnya resmi menggelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam KLB yang dimotori oleh para mantan kader itu kemudian secara aklamasi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum baru Demokrat pada periode 2021-2025.

Diketahui, Menkumham Yasonna Laoly memiliki kewenangan untuk mengesahkan kepengurusan atau DPP partai politik lewat Surat Keputusan (SK) Menkumham.

Berdasarkan UU Parpol, ‘surat sakti’ tersebut mestinya baru terbit setelah konflik internal parpol diselesaikan lebih dulu.

Selain itu, AHY memastikan Moeldoko sebagai ketua umum abal-abal. Ia menyatakan akan menyeret seluruh orang yang terlibat membuat gelaran KLB Demokrat ke ranah hukum, demikian seperti dilansir CNNIndonesia.com(m14)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2