878 Keujruen Blang Aceh Utara Kirim 5 Perwakilan Ke Komisi Irigasi Aceh - Waspada
banner 325x300

878 Keujruen Blang Aceh Utara Kirim 5 Perwakilan Ke Komisi Irigasi Aceh

  • Bagikan

 

 

ACEH UTARA (Waspada): Untuk membahas is strategis tentang pertanian di tingkat pusat dan provinsi, 878 keujruen blang di tingkat gampong dan di tingkat kecamatan di Kabupatn Aceh Utara, kirim lima orang perwakilan untuk menjadi anggota komisi irigasi Aceh, periode II 2021-2025.

Lima anggota Komisi Irigasi Aceh itu adalah Razali dari Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye, Umar dari DI Alue Ubai, Muhammad Jafar B dari DI Krueng Pase, kemudian T M Idris Thaib dari DI Buloh Blang Ara dan DI Mbang, dan Iqbal dari DI Krueng Tuan dan DI Jamuan.

“Ke lima orang ini terpilih sebagai anggota Komisi Irigasi Aceh, Rabu (7/7), pada kegiatan pemilihan komisi irgasi Aceh di Aula Setdakab Aceh Utara. Kegiatan pemilihan bersifat keterwakilan. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan pemilihan sebanyak 135 orang berasal dari 7 DI yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi di Aceh Utara,” kata Konsultan Irigasi Aceh, Rahmat Fadilah saat dikonfirmasi Waspada kemarin.

Masih menurut Rahmat Fadilah, pemilihan anggota komisi irigasi Aceh dilaksanakan sesuai dengan Permen 17 PUPR Tahun 2015. Di dalam Permen tersebut disebutkan, salah satu tujuan pembentukan komisi irigasi porsinya profesional dan berimbang antara pemerintah dan non pemerintah. Dari non pemerintah adalah para keujruen blang.

“Kegiatan ini kita laksanakan di 14 kabupaten/kota di Aceh dan salah satunya di Kabupaten Aceh Utara. Ada 13 tugas dan fungsi anggota komisi irigasi Aceh nantinya, satu dari 13 tugas dan fungsi itu adalah penyediaan sumber dana anggaran. Mereka juga melaksanakan 4 kali sidang dalam setahun. Dalam sidang membahas persoalan strategis pertanian di wilayah kerja,” kata Rahmat Fadilah.

Menjawab Waspada, Rahmad Fadilah menyebutkan, kelima anggota komisi irigasi Aceh yang sudah terpilih tersebut akan di SK kan dua bulan setelah hari pemilihan. “Mereka langsung di SK kan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah,” demikian Rahmat Fadilah.

Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air dari Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar yang diundang pada acara pemilihan anggota komisi irigasi Aceh, Rabu (7/7) di Aula Setdakab Aceh Utara saat dikonfirmasi Waspada menyebutkan, jumlah keujruen blang yang menjadi peserta pemilihan sebanyak 135 orang.

Mereka berasal dari 7 DI yaitu 3 DI yang menjadi kewenangan Pusat dan 4 Di irigasi kewenangan Provinsi Aceh. Jumlah keujruen blang di Aceh Utara semuanya mencapai 878 orang dengan rinciannya 852 orang keujruen blang di tingkat gampong dan 26 orang keujruen blang di tingkat kecamatan.

“Maka tidak mungkin kita undang semuanya untuk hadir pada acara pemilihan kemarin. Yang diundang kemarin adalah perwakilannya saja, makanya pemilihan anggota komisi irigasi Aceh yang dilaksanakan kemarin itu bersifat keterwakilan,” kata Jafar.

Kepada Waspada, Jafar menjelaskan, sesuai dengan Permen PUPR No 17 Tahun 2015 kemudian sesuai dengan peraturan Nomor 46 Tahun 2017 tentang pembentukan komisi irigasi Aceh, terdapat Tupoksi. Beberapa tugas mereka nantinya adalah melakukan koordinasi ataupun melaksanakan sidang terkait dengan pola dan tata tanam.

Dalam setahun mereka diwajibkan melaksanakan 4 kali sidang. Selain membahas persoalan pola dan tata tanam, lima orang perwakilan dari Aceh Utara itu wajib membawa aspirasi seluruh keujruen blang di DI pada setiap sidang yang dilaksanakan oleh komisi rigasi Aceh.

“Selain persoalan pola dan tata tanam, dalam sidang juga mereka berkewajiban menyampaikan permasalahan infrastruktur. Intinya setiap isu strategis tentang pertanian harus dibawa ke persidangan nantinya,” kata Jafar.

Menjawab Waspada, Jafar menyebutkan, banyak persoalan irigasi yang terjadi di Aceh Utara, apakah itu DI yang menjadi kewenangan pusat ataupun provinsi. Salah satu permasalahan itu adalah jaringan. Kemudian persoalan ketersediaan air terutama pada musim kemarau yang debit sungai kurang. Lalu terjadi banjir pada musim penghujan.

“Ini dua persoalan yang memerlukan perhatian serius. Masalah seperti inilah yang dibaa ke persidangan komisi irigasi. Komisi irigasi harus dapat menentukan jadwal tanam, sehingga tidak terbentur dengan persoalan banjir mauun kemarau. Pada musim kemarau komisi irigasi juga harus bisa menentukan jenis tanaman apa yang tidak bermasalah dengan kondisi pada saat itu,” katanya.

Setiap hasil sidang, kata Jafar, dibawa kepada pemangku kepentingan, jika persoalan infrastruktur, maka diarahkan untuk usulan anggaran apakah itu ke pusat maupun ke provinsi. Namun jika mengenai persoalan pola dan tata tanam, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan Sk Gubernur Aceh di wilayah kerja, dan musim tanam juga mengacu pada SK Gubernur.

“Kami mengucapkan selamat kepada lima anggota komisi irigasi Aceh yang terpilih dari 7 DI di Aceh Utara. Semoga nantinya dalam bertugas mampu memperjuangkan semua aspirasi petani yang disampaikan oleh setiap keujruen blang di 852 gampong. Dengan demikian kondisi pertanian di Aceh Utara nantinya akan menjadi lebih baik lagi, baik persoalan pola dan tata tanam maupun persoalan jaringan dan infrastruktur,” demikian Kabid Pengairan dari Dinas PUPR Aceh Utara, M Jafar. (b07)

  • Bagikan