Waspada
Waspada » Gubernur Dan Kapolda Diminta Bertindak Soal Bimtek Kades Dan Ketidaknetralan Aparat Di Sergai
Headlines Sumut

Gubernur Dan Kapolda Diminta Bertindak Soal Bimtek Kades Dan Ketidaknetralan Aparat Di Sergai

SERDANG BEDAGAI (Waspada): Masyarakat meminta Gubernur dan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) agar fokus mencurahkan perhatian untuk permasalah terkini yang ada di Kab. Serdang Bedagai (Sergai) khususnya untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2020 di daerah tersebut.

Gubsu Edy Rahmayadi dan Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin diharapkan campur tangan dengan menindak tegas oknum yang terlibat dalam kasus bimtek ratusan kades Sergai ke Bandung yang sarat KKN dan melanggar protokol Covid-19 serta ketidaknetralan oknum polisi di Polres Serdang Bedagai yang mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua Majelis Masyarakat Membangun Daerah (MD3), Gunawan Bakti kepada wartawan, Minggu (8/11) mengatakan, oknum-oknum Polres Sergai diduga tidak netral dan lebih condong mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak 2020 di kabupaten tersebut.

Sementara, Pjs Bupati Sergai, Irman dinilai tidak berkutik untuk menyelesaikan kasus ratusan Kepala Desa (Kades) yang menghabiskan dana hingga Rp14 juta per-orang untuk bimtek yang digelar di Hotel Grand Pasundan mulai tanggal 4-8 Oktober 2020, lalu.

Pihak diluar oknum Pemkab Sergai juga diduga terlibat dalam kasus bimtek ratusan kades tersebut. ‘’Oknum perwira menengah di Polres Sergai diduga terlibat dengan menyalahgunakan wewenangnya dalam pemberangkatan ratusan kades untuk bimtek ke Bandung tersebut,’’ sebut Gunawan.

Oleh karena itu, Gunawan meminta Gubernur dan Kapolda Sumut turun tangan dan bertindak tegas mengusut secara tuntas terkait dengan pembiayaan bimtek tersebut. ‘’Bimtek diduga syarat dengan korupsi. Kami menduga pembiayaan bimtek itu tidak keluar dari kocek pribadi kades, melainkan anggaran dari Pemkab Sergai.

Menurut Gunawan, ratusan kades yang berangkat ke Bandung tersebut melanggar protokol kesehatan karena berangkat di tengah pandemi Covid-19. Pjs Bupati Sergai, Irman Umar terkesan diam saja dan tidak melakukan tindakan mengingatkan ratusan Kades yang berangkat bimtek.

‘’Harus diusut tuntas, kalau biaya pribadi apa bisa sampai kesana (Bandung), bahkan ada simbol Pemkab Serdang Bedagainya. Kami menduga ada upaya pengkondisian dari oknum tertentu. Pemkab Sergai jangan coba-coba menutup-nutupi,’’ harapnya.

Sementara, Tim Pemenangan Calon Bupati Serdang Bedagai nomor urut 2, Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi (Beriman Trendi) yang enggan disebutkan namanya menduga bahwa pihak kepolisian tidak netral dalam mengawal Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebab ada intruksi oknum perwira menengah untuk lebih memihak pasangan lawan. ’’Kami merasakan pihak kepolisian Serdang Bedagai tidak netral dalam mengawal Pilkada,’’ katanya.

Sebelumnya atau tepatnya 3 Nopember 2020, puluhan massa dari Konsorsium Masyarakat Pedesaan Anti Korupsi (Kompak), untuk keempat kalinya mendatangi Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai) agar kasus bimtek ratusan kades diusut tuntas.

Saat itu, perwakilan pengunjukrasa menyerahkan tuntutannya kepada Pjs Bupati Sergai, dilanjutkan dengan menyerahkan Laporan Polisi (LP) kepada Kapolres Sergai yang diterima langsung oleh Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Pandu Winata.(m29)


Waspada/Ist
Gubsu Edy Rahmayadi dan Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin diminta menindak tegas dan mengusut tuntas kasus bimtek ratusan kades di Sergai ke Bandung dan ketidaknetralan Polres Sergai di Pilkada 2020.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2