Waspada
Waspada » 1000 Ha Lahan HGU Di Abdya Dibagi
Aceh Headlines

1000 Ha Lahan HGU Di Abdya Dibagi

BUPATI Abdya Akmal Ibrahim SH, didampingi unsure Forkopimkab, saat memimpin rapat kerja bersama dengan para anggota DPRK, terkait pembagian lahan HGU kepada warga kurang mampu di Aula DPRK, Senin (15/6). Waspada/Syafrizal
BUPATI Abdya Akmal Ibrahim SH, didampingi unsure Forkopimkab, saat memimpin rapat kerja bersama dengan para anggota DPRK, terkait pembagian lahan HGU kepada warga kurang mampu di Aula DPRK, Senin (15/6). Waspada/Syafrizal

BLANGPIDIE (Waspada): Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya (Pemkab Abdya), bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) setempat, menyetujui dan sepakat, lahan hak guna usaha (HGU) PT CA seluas 1000 hektare (ha), dibagi kepada warga kurang mampu, termasuk korban konflik di Abdya.

Persetujuan dan kesepakatan itu, diambil dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab), dihadiri Bupati Akmal Ibrahim SH, Dandim 0110/Abdya Letkol Czi M Ridha Has ST MT, Kapolres AKBP Muhammad Nasution SIK, Kajari Abdya Nilawati SH MH, Ketua DPRK Nurdianto, Wakil Ketua Hendra Fadhli, para anggota DPRK, Kepala BPN Wilayah Blangpidie Munir, Sekda Drs Thamren, para Asisten Setdakab, serta unsur terkait lainnya di ruang rapat gedung DPRK Abdya, Senin (15/6).

Menurut Bupati Akmal, lahan 1000 hektar yang berada di kawasan Kecamatan Babah Rot itu izinnya tidak diperpanjang lagi, akan dibagi kepada rakyat, setelah dibentuk tim khusus, untuk memerifikasi kelayakan penerima lahan tersebut.

Sementara untuk para korban konflik lanjut Bupati Akmal, pihaknya akan duduk bersama para unsur Komite Peralihan Aceh (KPA) di Abdya, membahas kriteria korban konflik yang layak, untuk mendapat lahan dimaksud. “Nanti semua pihak akan kita libatkan, dalam memerifikasi kelayakan penerima lahan HGU itu. Kalau perlu LSM di Abdya, akan kita undang juga, biar tidak terjadi salah paham,” sebutnya.

“Masalah siapa yang layak dan berapa jumlahnya, nanti akan kita bahas dalam tim verifikasi. Hari ini kita rapat, untuk meminta persetujuan bersama dan mengkaji secara aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Dilain pihak, sejumlah anggota DPRK ada yang menyarankan, lahan itu diberikan kepada masing-masing desa sebanyak lima hektar untuk dikelola dan menjadi pendapatan desa. (cza)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2