KETIDAKPASTIAN pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih, Jeffry Sentana dan M. Haikal, semakin menguatkan dugaan adanya persekongkolan elit politik yang mengabaikan suara rakyat.
Padahal, pasangan ini telah memenangkan Pilkada Langsa 2024 dengan perolehan 31.916 suara sah (40%) dan telah mendapatkan putusan final dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 Februari 2025.
Namun, hingga kini, pelantikan mereka tak kunjung dilaksanakan, sementara kabupaten/kota lain di Aceh telah lebih dulu melantik pemimpinnya.
Jeffry Sentana, politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan kekecewaannya atas situasi ini.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya, berkonsultasi, dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, namun yang kami dapatkan hanya ketidakpastian. Ini sangat mengecewakan,” ujarnya.
Menurut Jeffry, kisruh internal DPRK Langsa yang dikaitkan dengan penundaan pelantikan hanyalah alasan yang dibuat-buat.
Faktanya, berdasarkan regulasi dan UUPA, pelantikan seharusnya bisa dilaksanakan tanpa menunggu penyelesaian konflik di DPRK Langsa.
Namun, ketidakjelasan ini justru menimbulkan spekulasi bahwa ada kepentingan politik tertentu yang sengaja menghambat proses demokrasi.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa amanah rakyat tidak dihambat oleh kepentingan politik segelintir elit,” tegas Jeffry.
Dugaan persekongkolan elit politik ini semakin kuat ketika melihat fakta bahwa Langsa menjadi satu-satunya kota di Aceh yang belum memiliki jadwal pelantikan, padahal Kabupaten Aceh Timur yang sempat menghadapi sengketa di MK lebih lama sudah melantik kepala daerahnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?
Ulama, akademisi, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menyuarakan kekecewaan mereka.
Mereka menilai bahwa keterlambatan pelantikan tidak hanya menghambat roda pemerintahan, tetapi juga merugikan masyarakat, seperti tertundanya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan lambatnya pengambilan kebijakan strategis untuk pembangunan Kota Langsa.
Masyarakat Langsa kini menuntut keadilan. Mereka mempertanyakan mengapa suara mereka dalam Pilkada 2024 seolah diabaikan oleh elit politik yang hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Gubernur Aceh sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melantik Jeffry Sentana dan M. Haikal diharapkan segera mengambil tindakan tegas.
Jika ketidakpastian ini terus berlarut, bukan tidak mungkin akan memicu instabilitas politik yang lebih luas.
Rakyat Langsa telah memilih, dan suara mereka harus dihormati. Persekongkolan elit politik tidak boleh mengalahkan suara rakyat.*** Ibnu Sa’dan ***
Jeffry dan Haikal, walau sudah terpilih belum juga dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa akibat persekongkolan elit politik.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
