Enggar Lantik 7 Eselon I Kemendag

JAKARTA (Waspada): Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita merotasi tujuh posisi eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Rotasi dilakukan berdasar restu Presiden Jokowi dan juga didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) yang terbit pada 15 Juli 2019 lalu. 

Enggar Lantik 7 Eselon I Kemendag
Menteri Enggartiasto Lukita

"Susunan baru Pejabat Eselon I Kemendag ini diharapkan dapat memimpin kinerja lebih baik lagi dalam memenuhi mandat Presiden. Memang pelantikannya baru dilakukan, meski Keppres sudah keluar dari 15 Juli lalu, “ ungkap Mendag Enggartiasto di Jakarta, Jumat (8/8).


Menurutnya, acara pelantikan baru dilakukan karena harus disesuaikan keperluan institusi merotasi pejabatnya. Karena ada pejabat yang memasuki masa pensiun. 


Menteri  Enggartiasto Lukita melantik tujuh pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. 


Eselon I yang dilantik adalah Oke Nurwan sebagai Sekretaris Jenderal, menggantikan Karyanyo Suprih yang menjelang masa pensiun. Dilantik juga Suhanto sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Dody Edward sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.


Turut pula dilantik Tjahya Widayanti sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Arlinda sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional, dan Karyanto Suprih, sebagai Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.


Pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I Kemendag tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan pada 15 Juli 2019.


Mendag Enggartiasto meyakini, formulasi pejabat eselon I yang baru dilantiknya dapat memenuhi proporsi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas Kemendag sehari-hari. Ia juga berpesan, pejabat yang baru dilantik, harus mampu berani mengambil risiko dalam memberikan keputusan yang tepat dan cepat demi kelangsungan perekonomian negara.


Terhadap pelantikan yang baru dilakukan jauh hari setelah keluarnya Keppres, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Dr Trubus Rahadiansyah mengatakan rotasi pejabat eselon I  tersebur, sama sekali tidak menyalahi aturan. 


"Persoalan acara seremonial pelantikan pejabat itu hanya bentuk deklarasi untuk internal dan eksternal. Secara administrasi SK yang keluar bulan Juli itu harus dijalankan. Itu kepastian hukumnya," ujar Trubus. 


Trubus menjelaskan, intervensi Presiden Joko Widodo yang meminta menteri tidak melakukan rotasi jabatan itu tidak bisa mengubah kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya. Meskipun secara status menteri merupakan pembantu presiden.


"Karena dasar hukum lebih kuat. Perintah Presiden sebagai atasan itu berlaku hari ini, sementara SK keluarnya sudah ada sejak lama. Yang jadi patokan itu kepastian hukum Bulan Juli," tandasnya.


Selesaikan Perundingan


Dilain tempat, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta jajaran menterinya menyelesaikan perundingan kerjasama perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara kawasan sampai akhir tahun ini. 


Wapres ingin para menteri ekonominya fokus mewujudkan perundingan perdagangan dengan negara nontradisional untuk mendorong sektor industri, terutama ekspor agar mempunyai pasar yang kuat.


"Saya kasih target semua, menteri perdagangan dan menteri lain, untuk mempercepat perundingan. Akhir tahun ini selesai perundingan," tegas Wapres JK di acara Seminar Market Outlook Mandiri, di Jakarta, Kamis (8/8).


JK menjelaskan, setelah ada kesepakatan perjanjian pada Maret lalu, masih ada tiga perundingan yang bisa diselesaikan Menteri Perdagangan Enggarriasto hingga akhir tahun ini. 


"Dengan perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan negara asing dan kawasan global, secara tidak langsung investasi dan ekspor produk dalam negeri akan meningkat," ujar Wapres JK. (J03)