TPID Diminta Segera Lakukan Sinergi Redam Harga Migor

  • Bagikan
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut segera melakukan sinergi dan koordinasi untuk meredam tingginya harga minyak goreng (Migor) di masyarakat.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut segera melakukan sinergi dan koordinasi untuk meredam tingginya harga minyak goreng (Migor) di masyarakat.

MEDAN (Waspada): Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Sumut segera melakukan sinergi dan koordinasi untuk meredam tingginya harga minyak goreng (Migor) di masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga komoditas pangan strategis di Sumut terpantau masih relatif stabil. Adapun fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran, kecuali untuk minyak goreng yang hingga Selasa (30/11) masih menunjukan tren kenaikan secara konsisten.

“Hal ini dipicu oleh tren kenaikan CPO global yang masih terus berlanjut,” kata Soekowardojo dalam Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) se-Sumatera Utara dengan Tema “Sinergi Mewujudkan Stabilitas Inflasi Daerah”, Selasa (30/11).

Melihat perkembangan tersebut, Soeko mengatakan, kiranya TPID segera melakukan sinergi dan koordinasi untuk meredam tingginya harga migor tersebut. Salah satunya dengan berkolaborasi bersama produsen utama minyak goreng sebagaimana arah kebijakan dan rekomendasi nasional yang juga telah dilakukan oleh TPID Provinsi.

“Kegiatan serupa kiranya dapat diperluas oleh TPID Kabupaten dan Kota se- Sumatera Utara khususnya sebagai persiapan menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru 2022,” harap Soeko.

Menurut Soeko, belum kuatnya permintaan di berbagai wilayah menyebabkan realisasi inflasi terkini masih relatif rendah. Termasuk di Sumatera Utara dan mayoritas daerah secara nasional terjaga di batas bawah target inflasi nasional.

“Momentum HBKN Natal dan Tahun Baru 2022 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong daya beli masyarakat dan pencapaian inflasi pada sasaran nasional,” sebut Soeko.

Soeko melanjutkan, memperkuat produksi pangan antar waktu dan antar daerah menjadi salah satu solusi alternatif untuk mendukung pengendalian inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi komponen volatile food. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan ekosistem usaha Pertanian dan optimalisasi penggunaan sistem informasi.

Soeko menyebutkan, berdasarkan historis, perkembangan inflasi Sumut dalam 2 tahun terakhir selama masa pandemi Covid-19 relatif terjaga dan cenderung di bawah sasaran inflasi nasional. Komponen core inflation relatif juga lebih rendah dibanding kondisi normal pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi disamping komponen volatile food yang relatif terjaga.

“Kondisi ini memerlukan peran aktif Pemerintah untuk melakukan program-program untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah berbagai keterbatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi, khususnya melalui percepatan realisasi belanja. Data Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi belanja Sumut mencapai 70,87% per 19 Nov 2021,” kata Soeko.

Secara umum kata Soeko, kelompok bahan makanan masih terus menjadi faktor pendorong utama fluktuasi inflasi/deflasi di Sumatera Utara khususnya komoditas cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang merah.

“Untuk itu penguatan strategi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) oleh TPID menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam jumlah yang optimal sepanjang waktu demi menjaga stabilitas harga bahan pangan,” tegasnya.

Kemudian, perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan pemanfaatan teknologi pertanian juga menjadi suatu alternatif pilihan, selain penguatan sinergi dan kelembagaan dengan turut menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat dalam upaya stabilisasi harga pangan.

“Pelaksanaan pasar murah bersama produsen yang kini berlangsung di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumut sebagai upaya stabilisasi minyak goreng,” ucap Soeko.

Secara tahunan lanjut Soeko, inflasi tahunan Sumut terkini tercatat lebih rendah dari rerata 3 tahun terakhir sebesar 2,09% (yoy). Andil inflasi bahan makanan terpantau relatif stabil dan masih dalam rentang sasaran nasional.

Adapun penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan yang terjadi pada komoditas cabai merah, emas perhiasan, dan bawang merah. Di sisi lain tingginya harga migor menjadi faktor penahan penurunan laju inflasi lebih dalam.

“Tren kenaikan CPO global yang masih berlanjut menjadi pemicu utama kenaikan harga minyak goreng,” ungkap Soeko seraya menambahkan secara umum tingkat inflasi Sumatera Utara pada 2021 diperkirakan masih berada pada rentang sasaran nasional 3%±1% dengan potensi bias bawah. (m31)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *