Sumut Raih Penghargaan TPID Award 2020, Terbaik Di Sumatera -

Sumut Raih Penghargaan TPID Award 2020, Terbaik Di Sumatera

  • Bagikan

MEDAN (Waspada) Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan TPID Award 2020. Penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Pusat atas keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam pengendalian infasi untuk wilayah Sumatera.

Rapat tersebut diikuti secara virtual oleh para kepala daerah dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Termasuk TPID Sumut secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.

                                             

Rakor tersebut juga diikuti Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Soekowardojo, Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, Pimpinan Wilayah Sumut Perum Bulog Arif Mandu serta perwakilan lembaga vertikal lainnya. Turut mendampingi Gubernur, Asisten I Arif Trinugroho, Kabiro Ekonomi Naslindo Sirait dan Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar.

Penghargaan TPID Award 2020 tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Rabu (25/8).

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diperoleh TPID Sumut.

“Alhamdulillah kita menjadi yang terbaik TPID-nya (2020),” sebut Gubernur Edy Rahmayadi usai mengikuti rapat tersebut.

Gubernur berharap, prestasi ini dapat terus dipertahankan ke depan, sehingga upaya mengendalikan inflasi di daerah ini dapat dilakukan secara maksimal.

Untuk itu, sebagaimana arahan Presiden RI terkait pemanfaatan plafon digital dalam rangka memudahkan akses komunikasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) saat ini tengah melakukan hal itu.

“Untuk plafon digital, infrastruktur digital di Sumut ini sedang dalam perbaikan, karena sinyal (jaringan internet) itu sangat diperlukan, khususnya di daerah-daerah yang belum maksimal jangkauannya (jaringan),” sebut Edy Rahmayadi.

Dengan upaya itu, lanjut Edy, plafon digital yang tengah dimaksimalkan saat ini akan disampaikan kepada para pelaku UMKM dan petani, sekaligus memberikan edukasi terkait pemanfaatan teknologi informasi, meskipun berada jauh dari kawasan perkotaan atau ibukota.

Sementara dalam pidato pembukaan Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2021 ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menekankan tiga hal penting kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.

Pertama, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.

Kedua, melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Hal ini antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

Dia juga menyebutkan, pada kuartal II-2021 perekonomian Indonesia mampu tumbuh 7,07% (year-on-year/YoY) dengan tingkat inflasi nasional yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Presiden menyampaikan, angka inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi 2021, yaitu sebesar 3%.

“Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas,” ujar Jokowi.

Karena itu, Kepala Negara juga menekankan kepada jajaran terkait untuk tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur keseimbangan antara upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di kuartal III-2021 ini.

“Tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID-19 harus bisa kita kendalikan dan masyarakat yang rentan harus bisa kita lindungi,” tegasnya. (m31)

  • Bagikan