Waspada
Waspada » Sengketa PPN 2012-2013 Membuat PGN Merugi
Ekonomi

Sengketa PPN 2012-2013 Membuat PGN Merugi

Kinerja keuangan PGN tahun 2020 yang mengalami kerugian, terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti sengketa pajak mengenai PPN pada periode tahun 2012-2013.
Kinerja keuangan PGN tahun 2020 yang mengalami kerugian, terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti sengketa pajak mengenai PPN pada periode tahun 2012-2013.

JAKARTA (Waspada): Kinerja keuangan PGN tahun 2020 yang mengalami kerugian, terutama disebabkan oleh faktor eksternal seperti sengketa pajak mengenai PPN pada periode tahun 2012-2013. Selain itu, juga terdapat penurunan (impairment) aset di sektor minyak dan gas sebesar USD 78,9 juta.

Sengketa pajak yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) dan telah terdapat putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember tahun 2020 sebesar USD 278,4 juta.

“Apabila tanpa kedua faktor yang di luar kendali manajemen di atas, kinerja keuangan PGN masih mencatat laba bersih sebesar USD 92,5 juta. Perolehan laba tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan laba bersih yang distribusikan kepada entitas induk sebesar USD 67,5 juta pada tahun 2019,” ungkap Direktur Keuangan PGN, Arie Nobelta Kaban dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/4).

Arie menyebutkan, manajemen juga telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kinerja Perusahaan, antara lain untuk sengketa pajak di Mahkamah Agung.

Atas sengketa pajak di MA tersebut, perusahaan perlu menjelaskan beberapa hal dengan tetap melakukan upaya-upaya hukum lebih lanjut diantaranya.

1. Kasus putusan pajak PPN PGN adalah spesifik tahun 2012-2013.

2. Untuk tahun 2014 hingga saat ini , kasus sengketa PPN dimenangkan PGN atau ditetapkan bahwa Gas Bumi bukan objek PPN sesuai surat DJP bulan Januari tahun 2020.

3. Upaya hukum yang dilakukan meliputi :
– Fatwa MA untuk 18 perkara yang telah diputus
– Untuk 6 sisa perkara yang masih berjalan PGN akan melaksanakan kontra memori PK, dengan tambahan kontra memori tersebut diharapkan atas sengketa yang belum diputus akan dapat dimenangkan oleh PGN.
– Permintaan pendapat ahli dan Pengacara Negara (Jamdatun) sebagai pihak yang berwenang
– Mengajukan surat permohonan keadilan ke Ketua MA.

4. Meminta fatwa non executeable karena gas Bumi bukan objek pajak PPN sesuai ketentuan Undang-undang pajak, serta masa pajak sudah kedaluwarsa (2012-2013).

5. Upaya terakhir dari perseroan setelah mendapatkan tagihan dari DJP, sebagai Wajib Pungut (Wapu) PGN akan meneruskan tagihan ke pelanggan.

Arie mengharapkan, dengan adanya upaya-upaya hukum tersebut diharapkan akan mendapatkan reverse tax serta kepastian insentif dari pelaksanaan penugasan pemerintah.

“Terkait permasalahan perpajakan, PGN akan mengikuti ketentuan hukum yang ada, namun masih tetap mengupayakan langkah-langkah hukum serta mitigasi risiko terbaik. Komitmen kami adalah memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan mitigasi risiko ini adalah bagian dari upaya PGN untuk menjaga fundamental dan menjamin keberlangsungan bisnis perseroan dalam jangka panjang,” tambah Arie.

Kemudian, tegas Arie, PGN sebagai subholding Gas PT Pertamina Persero dan pengelola 96% infrastruktur hilir gas bumi nasional berkomitmen untuk terus menjadi solusi pemenuhan energi nasional melalui pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional. (m31)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2