MEDAN (Waspada): Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang mengusung tema Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, di Grand City Hall, Medan, Senin (12/9/2022).
Rakor Pendataan Awal Regsosek tersebut dibuka Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan dihadiri Inspektur Utama BPS RI, Akhmad Jaelani, Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin, pemangku kepentingan tingkat Provinsi Sumut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan BPS Kabupaten/Kota se-Sumut.
Inspektur Utama BPS RI, Akhmad Jaelani mengatakan, Regsosek adalah pendataan seluruh penduduk yang mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
“Dengan informasi yang komprehensif ini, memungkinkan Regsosek menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah,” katanya.
Dia menambahkan, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteran masyarakat, melalui berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP), Program Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi energi listrik dan gas 3 kg, dan lainnya.
Akhmad Jaelani mengatakan, upaya perbaikan program perlindungan sosial juga terus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya terkait dengan masalah data melalui perbaikan pelengkapan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk.
“Ini juga sesuai arahan Presiden Jokowi pada saat Penyampaian RUU APBN TA 2023, 16 Agustus 2022 lalu bahwa reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial ekonomi serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Pemanfaatan basis data Regsosek ini dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yakni pelayanan administrasi kependudukan, priotisasi penerima bantuan/perlindungan sosial, basis data perencanaan inklusif dan advokasi, pengembangan UMKM serta basis data program perlindungan sosial yang terintegrasi dan program pemberdayaan masyarakat.
Dia menyebutkan, pelaksanaan Regsosek akan dimulai pada 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022 dan akan diumumkan pada Semester II-2023 mendatang.
Demi menyukseskan kegiatan pendataan awal Regsosek khususnya di Sumut, ada beberapa beberapa catatan yang perlu diingatkan yakni Regsosek merupakan kepentingan negara yang perlu didukung dan perjuangkan bersama.
“Awareness pemerintah yang sudah terbangun juga menjadi modal dasar dalam penguatan koordinasi dan kolaborasi,” katanya, seraya menambahkan seluruh insan BPS wajib terlibat dalam kegiatan pendataan awal Regsoseg 2022 ini.
Penting Guna Hindari Konflik
Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi saat membuka acara tersebut mengatakan, peran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat penting dan termasuk untuk menghindari terjadinya konflik yang disebabkan tidak adanya data yang pasti.
“Peran bapak (BPS-red) sangat penting sekali, menghindari konflik. Apalagi 2024 berturut-turut akan ada Pilpres, Pemilihan Legislatif, dan Pilkada serentak se-Indonesia. Kalau datanya tak jelas, bisa berkelahi itu pak,” ujar Edy Rahmayadi.
Gubsu juga meminta BPS menyediakan data yang otentik untuk mengetahui mana masyarakat yang miskin yang benar-benar untuk dibantu. Sehingga tidak terjadi penyaluran bantuan yang salah sasaran.
“Saya perlu data otentik dan saya juga ingin tahu mana sebenarnya orang-orang yang perlu kita bantu. Karena kalau ditanya, yang kaya pun mengaku mau dibantu,” kata Edy.
Edy juga menyebutkan, pihaknya akan mendukung kegiatan Regsosek ini dan menginstruksikan kepada kepala daerah di kabupaten/kota untuk ikut serta dan mendukung serta bekerjasama menyukseskan pendataan ini.
“Insya Allah, semua bisa merangkumkan dan serius untuk semuanya. Saya akan menginstruksikan raykat saya ikut serta mendukung. Bupati dan walikota untuk bekerjasama memastikan data ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut, Nurul Hasanudin mengatakan, Regsosek ini memang PR besar untuk pemutakhiran data sehingga tidak lagi ditemukan yang salah sasaran.
“Tahap ini akan segera dimulai dan berharap tepat waktu bisa diselesaikan. Kami juga berharap warga menerima petugas untuk mendata Regsosek ini,” katanya. (m31)
