JAKARTA (Waspada) : Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III yang duduk di Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, S.E., MAP, mendukung dan menghargai langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung.
Menurut Rudi Hartono Bangun, selain Garuda Indonesia, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lainnya, karena berpotensi meerugikan negara.
“Mengapa (perusahaan BUMN harus ditindak)? Karena (potensi merugikan negara) itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun. Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi.
Nah ini adalah (kasus yang) sistematis untuk itu tidak hanya Garuda, tetapi BUMN yang lain dan lembaga-lembaga tinggi lain juga harus sering diperiksa,” kata Rudi Hartono Bangun dalam relisnya yang diterima, Sabtu (14/1/2022), di Jakarta.
Politisi Partai NasDem itu menambahkan, untuk menghindari potensi adanya korupsi di tubuh perusahaan BUMN, sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI selayaknya melipatgandakan pengawasan.
Rudi Hartono Bangun mengakui, selama ini pengawasan kepada perusahaan BUMN terlalu renggang. Untuk itu, ia mengimbau Komisi VI DPR RI memperbanyak pengawasan kepada BUMN, bukan hanya menemui Menteri BUMN.
Selain kepada Garuda, Rudi Hartono Bangun menilai seharusnya dilakukan juga pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tapi selain Garuda, harus ada pihak lain yang diperiksa dan dilaporkan lagi menurut saya. BPK juga harus dipanggil dan dipertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan, katanya.
BPK yang sudah bertugas mengaudit dan memeriksa, mana hasil pemeriksaan mereka? Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanya legislator yang selalu rutin mengunjungi konsituennya ini untuk berdialong.
Dia menegaskan BPK adalah lembaga pemeriksaan keuangan negara yang harus bertanggug jwab juga dengan kinerja keuangan seluruh BUMN di Indonesia, dan BPK diamanatkan UU untuk memeriksa keuangan, termasuk keuangan BUMN, secara akuntabel, objektif.
Untuk itu, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan dimana peran ketua BPK RI yang memimpin dan memanejemeni tata cara pemeriksaan dan pembagian tugas di BPK yang sekarang ketuanya Agung namaya
” Saya dulu di Komisi XI DPR RI dan terlanjur ikut memilih dia karena kami dikumpulkan dan dia memaparkan dengan meyakinkan visi dia. Tapi setela 10 tahun ini hasilnya semua yang diperiksa BUMN koq merugi dan dikorupsi? Kenapa selama 10 tahun bisa laporanya baik semua. Itu yang saya kesal kan. Sebab yang saya pilih dulu tidak berfungsi,” tukas Rudi Hartono Bangun.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Garuda Indonesia ke Kejagung pada Selasa (11/1/2022). Kasus korupsi itu diduga berkaitan dengan pembelian pesawat ATR 72 seri 600. Erick mengatakan, laporan ini bukan hanya sekadar tuduhan. Ia mengaku telah mengantongi bukti. Menurut Erick, sebelum laporan ini ia buat, sudah dilakukan investigasi. Dari hasil investigasi didapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR 72 seri 600.(J05)