MEDAN (Waspada): Realisasi pendapatan negara di Sumatera Utara (Sumut) hingga akhir Juli 2024 tercatat sebesar Rp21,36 triliun yang setara dengan 47,51% dari target tahunan.
Meski terjadi penurunan sebesar 9,08% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan negara tetap menjadi sumber utama dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah di wilayah ini.
Hal tersebut diungkapkan dalam Konperensi pers yang digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara tentang capaian dan kinerja APBN di wilayah Sumatera Utara hingga akhir Juli 2024, di Medan, Selasa (20/8).
Konperensi pers tersebut disampaikan oleh Arridel Mindra, selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara yang juga Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I, Syaiful selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Parjiya selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, dan Darmawan selaku Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
“Pendapatan dan Belanja Negara Hingga akhir Juli 2024, total pendapatan negara di Sumatera Utara tercatat sebesar Rp21,36 triliun, yang setara dengan 47,51% dari target tahunan,” ujar Arridel Mindra.
Sementara itu, belanja negara di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi mencapai Rp37,01 triliun, atau sekitar 52,65% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi belanja ini mengalami pertumbuhan sebesar 9,57% dibandingkan tahun lalu, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan Defisit APBN tercatat sebesar Rp15,65 triliun atau 61,78% dari pagu, namun masih berada dalam batas yang dapat dikelola dengan baik.
Proyek-Proyek Strategis: Penguatan Infrastruktur
Sejumlah proyek strategis yang dijalankan di Sumatera Utara menunjukkan kemajuan signifikan hingga Juli 2024. Proyek preservasi dan pembangunan jalan nasional, yang meliputi sepanjang 765,7 km, telah mencapai realisasi sebesar Rp504,32 miliar. Pembangunan Bendungan Lausimeme juga mencatat progres yang baik dengan realisasi sebesar 67,69% atau Rp203,58 miliar dari total pagu Rp300,74 miliar.
Di sektor pendidikan, rehabilitasi madrasah dan dukungan kepada siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa KIP Kuliah terus berlanjut, dengan total anggaran sebesar Rp1,65 miliar telah disalurkan hingga Juli 2024 untuk mendukung 1.962 siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.
Manfaat Langsung dari Belanja Pemerintah
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar telah berhasil menjangkau banyak lapisan masyarakat di seluruh provinsi. Misalnya, ribuan siswa telah mendapatkan bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah ini.
Pembangunan infrastruktur seperti pasar, jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat: Fokus pada Sektor Prioritas
Sementara itu, belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp12,79 triliun, dengan alokasi terbesar diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang fokus pada penambahan nilai jalan dan jembatan.
Belanja untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pertahanan juga menunjukkan realisasi yang signifikan, mencerminkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, dan keamanan.
“Investasi besar di sektor-sektor ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara didukung oleh infrastruktur yang memadai dan layanan publik yang optimal. Realisasi belanja yang tinggi di sektor-sektor ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersiapkan wilayah ini untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya. (m31)
