JAKARTA (Waspada): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat total Program Sejuta Rumah (PSR) di tahun 2022 lalu mencapai 1.117.491 unit.
“Progres capaian Program Sejuta Rumah (PSR) per 31 Desember 2022 lalu sebanyak 1.117.491 unit,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rilisnya, Jumat (13/1/2023).
Secara rinci, sambungnya, capaian pembangunan perumahan masyarakat tersebut terdiri dari 835.597 unit untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 281.894 unit rumah non-MBR.
Dia berharap, hal ini mampu mendorong perekonomian nasional, sekaligus menyejahterakan masyarakat Indonesia agar memiliki rumah layak huni.
Pada tahun 2022 lalu, pihaknya juga telah melakukan beberapa upaya strategi percepatan pendataan PSR antara lain dengan melakukan integrasi antar aplikasi data terkait pembangunan rumah.
Kemudian, kolaborasi pendataan PSR dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat,.
Dibarengi dengan penyelenggaraaan Bimbingan Teknis Pendataan PSR bagi pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota.
Disamping itu, Kementerian PUPR menyelenggarakan penanggungjawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP), serta pelaksanaan pemantauan pendataan PSR dan penyaringan data.
“Strategi percepatan pendataan tersebut kami lakukan agar tidak terjadi perhitungan ganda atau double counting data PSR,” jelas Iwan.
Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, capaian PSR, khususnya rumah MBR terdiri dari pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 457.063 unit. Pada Kementerian lain 15.082 unit, dan pemerintah daerah 63.052 unit.
Selain itu, juga perumahan yang dibangun oleh pengembang sebanyak 219.151 unit, CSR perumahan 2.292 unit dan masyarakat 78.957 unit.
Adapun pembangunan rumah non-MBR berasal dari pengembang sebanyak 224.913 unit dan masyarakat 56.981 unit.
“Kami berharap, adanya PSR dapat meningkatkan semangat seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk lebih banyak membangun hunian layak bagi masyarakat Indonesia,” tandas Iwan. (J03)
