Waspada
Waspada » Program JAMPPI Atasi Pengangguran Dan Kemiskinan
Ekonomi

Program JAMPPI Atasi Pengangguran Dan Kemiskinan

PEMERHATI Ekonomi Surya Darma Hamonangan. Penerapan program JAMPPI dapat atasi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, tidak terkecuali di Sumut. Waspada/Ist
PEMERHATI Ekonomi Surya Darma Hamonangan. Penerapan program JAMPPI dapat atasi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, tidak terkecuali di Sumut. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerhati Ekonomi Surya Darma Hamonangan mengatakan, penerapan program Jaminan Pekerjaan dan Penghidupan Indonesia atau JAMPPI dapat atasi jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, tidak terkecuali di Sumut.

Demikian Surya kepada Waspada, Jumat (17/7) menyikapi sulitnya pemerintah mengatasi serapan tenaga kerja Indonesia.

Apalagi mengingat, jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia terus meningkat, terlebih di masa pandemi ini, karena terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak perusahaan swasta.

Program JAMPPI adalah solusi paling efektif atasi pengangguran dan kemiskinan. Bila kita melihat perbandingan jumlahnya,  pada pertengahan 2019, jumlah penganggur 7.05 juta orang.

Adapun pengangguran terbuka 5.28 juta orang.

Sedangkan pada pertengahan tahun 2020 terjadi penambahan yang cukup signifikan.

Berdasarkan proyeksi Kemenkeu, jumlah penganggur naik menjadi 12.28 juta orang, sedangkan pengangguran terbuka menjadi 9.01 juta orang.

Belum lagi tingkat kemiskinan pun bertambah akibat kehilangan pekerjaan karena tidak berputarnya roda perekonomian.

Artinya, telah terjadi krisis tenaga kerja di Indonesia. Apalagi kalau diukur berdasarkan konstitusi pada pasal 27 ayat 2 UUD 45,paparnya.

Berdasarkan pasal ini, sebenarnya setiap warga negara yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan wajib dijamin pekerjaannya oleh negara.

Setiap warga negara yang tidak bisa bekerja, misalnya karena cacat parah, sudah tua, atau masih anak-anak, juga wajib dijamin penghidupannya oleh negara.

Dengan begitu, maka pemerintah harus berpikir untuk menciptakan pekerjaan bagi rakyatnya.

Antaralain, berbagai contoh pekerjaan adalah, menyapu jalan, mengutip sampah, dan memperindah lingkungan.

Bahkan pekerjaan rumah tangga juga adalah pekerjaan yang seharusnya masuk program ini.

Bila masyarakat sudah bekerja maka daya beli mereka akan meningkat.

Konsumsi pun meningkat sehingga produksi berbagai perusahaan swasta juga meningkat.

Sekarang, alasan perusahaan swasta kurang atau tidak beroperasi untuk berproduksi adalah karena kekurangan konsumsi akibat kekurangan daya beli masyarakat.

Pendanaan JAMPPI

Ditanya bagaimana pemerintah mendanai JAMPPI, kembali Surya mengatakan berdasarkan analisis Teori Moneter Modern (TMM), pemerintah dapat menciptakan mata uang rupiah sebanyak yang dibutuhkan untuk mendanainya.

Dikatakan Surya, Pemerintah dapat melakukannya sebagaimana skema barang publik yang terjadi dalam program stimulus yang hampir bernilai 700 triliun sekarang.

Yaitu Bank Indonesia membeli surat utang negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan dengan suku bunga yang efektifnya nol.

“Jadi pemerintah tidak perlu berutang dari pihak lain, termasuk asing.

Dirincikan Surya, dana yang diperlukan adalah sejumlah peserta program JAMPPI dikali dengan gaji mereka dalam rupiah.

Contoh, jika ada 25 juta orang penganggur (proyeksi LIPI pada akhir tahun 2020), dan gaji yang diberikan adalah Rp 2 juta, maka dana yang dibutuhkan adalah 50 triliun rupiah per bulan.

Masyarakat yang mendapatkan dana ini melalui gaji program JAMPPI sudah tentu menghabiskan gaji ini dengan membeli kebutuhan pokok mereka.

Sehingga roda perekonomian berputar kembali dengan pesat. Perekonomian Indonesia pun dapat berangsur pulih, sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Konstitusi terpenuhi, sehingga masyarakat dapat mulai merasakan keadilan dan kemakmuran. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2