MEDAN (Waspada) : Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) ke berbagai negaradi dunia, pada Rabu (2/4) lalu. Trump menyebut ini merupakan respons AS terhadap kurangnya timbal balik dalam hubungan perdagangan dengan negara lain.
Menurut Trump, perdagangan barang tahunan AS terjadi defisit sehingga menghambat kemampuan AS untuk meningkatkan kapasitas manufaktur domestik. Lalu, hal ini melemahkan rantai pasokan dalam negeri, defisit perdagangan barang tahunan AS ini menurut Trump sebagian besar disebabkan oleh kurangnya timbal balik dalam hubungan perdagangan bilateral AS.
Meski belum dimulai, penerapan tarif resiprokal ini sudah menimbulkan gelombang balik kepada ekonomi AS bagaikan bumerang. Salah satunya, Wall Street disebut kehilangan lebih dari Rp 80 ribu triliun dalam waktu singkat.
Reuters menuliskan dalam live updatenya, US$5 triliun (Rp 82.800 triliun) telah hilang dari Wall Street. Menurut laman tersebut, alasannya karena perang dagang yang meningkat memicu ketakutan pada resesi global.
Dalam laporan sebelumnya, Reuters juga menuliskan volatilitas yang lebih banyak mungkin akan terjadi dalam beberapa hari ke depan hingga 9 April 2025 mendatang. Tanggal tersebut ditetapkan Trump untuk penerapan tarif resiprokal tersebut.
Trump diketahui mengumumkan pembebanan tarif baru pada lebih dari 180 negara dan wilayah. Penetapannya berdasarkan kebijakan perdagangan yang dilakukannya secara menyeluruh.
Salah satu yang terdampak adalah Indonesia dengan tarif sebesar 32%. Negara lain di Asia Tenggara juga masuk dalam daftar, seperti Malaysia 24%, Vietnam 36%, dan Singapura 10%.
Sementara Jepang dikenakan tarif timbal balik sebesar 24%.
China dibebankan 34% dengan total mencapai 54% karena tarif resiprokal yang dibebankan adalah tambahan dari 20% berlaku awal tahun ini.
China juga langsung membalas penerapan tarif itu. Kementerian Keuangan mengumumkan membebankan barang dari AS sebesar 34% dan akan mulai berlaku 10 April 2025 mendatang.
Komisi Tarif Dewan Negara China mengatakan kebijakan AS tidak sejalan dengan aturan dagang internasional. Praktik tersebut juga disebut Beijing sebagai intimidasi.
“Praktik AS ini tidak sejalan dengan peraturan perdagangan internasional, merugikan hak dan kepentingan sah China, dan menjadi praktik intimidasi unilateral yang khas,” kata lembaga tersebut dikutip dari CNN Internasional.
Apa yang disebut tarif resiprokal?
Presiden AS Donald Trump menjelaskan terkait apa itu pungutan baru negaranya terhadap sejumlah negara di dunia yang diumumkannya, Rabu (2/4) lalu. Tarif yang dia sebut resiprokal (timbal balik) ini, sudah membuat gaduh dunia.
“Resiprokal, artinya mereka melakukannya kepada kita dan kita melakukannya pada mereka,” kata Trump dikutip dari CBS News, Sabtu (5/4).
Pungutan baru itu, dia menyebutnya untuk meningkatkan manufaktur. Selain itu juga menyamakan kedudukan dengan negara lain yang membebankan tarif lebih tinggi ke AS daripada yang dilakukan sebaliknya.
CBS News menjelaskan tarif ini mengenakan pajak yang sama untuk impor AS seperti yang dibebankan negara lain pada ekspor AS berdasarkan produknya. Berbeda dengan yang dilakukan sekarang, saat AS dan mitra dagang menetapkan tarif berbeda untuk produk yang sama.
Misalnya Jerman membebankan tarif lebih tinggi untuk kendaraan buatan AS. Sebaliknya Washington memberikan tarif lebih rendah untuk mobil keluaran Jerman.
“Resiprokal artinya jika suatu negara membebankan tarif lebih tinggi dari yang kami kenakan pada produk tertentu, kami akan menaikkan pada tingkat tersebut,” kata kepala kebijakan dan advokasi Groundwork Collaborative, Alex Jacquez.
Kebijakan ini bukan tanpa cela. Sebab akan sangat rumit menentukan tarif pada berbagai produk.
Dia menjelaskan penerapannya pada tiap kategori produk dengan setiap mitra dagang tidak layak.
Sementara pakar lain mengatakan tujuan penerapan tarif resiprokal ini bukan untuk mengalihkan produksi ke AS atau pemasukan negara. Sebaliknya sebagai cara untuk membuat kesepakatan dagang yang disetujui pemerintahan Trump.
Perhitungan tarif Trump juga bisa berdampak besar pada AS di masa depan. Pemerintah AS mengenakan tarif sekitar setengah dari tarif bea yang dikenakan negara lain.
Jacquez mengatakan pendekatan itu berdampak pada banyak produk. Sebab disamakan berdasarkan negara, bukan lagi perhitungan impor atau ekspornya.
“Di sana komplikasi akan muncul, Anda bisa melihat skenario saat negara-negara melakukan pembalasan,” tuturnya.(cnbc)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
