Perbaikan Ekonomi Terhambat Akibat Pemda Lambat Belanja Program - Waspada

Perbaikan Ekonomi Terhambat Akibat Pemda Lambat Belanja Program

  • Bagikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Waspada/Ist)

JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perbaikan ekonomi yang dimotori Pemerintah Pusat ke daerah terhambat akibat Pemerintah Daerah (Pemda) tidak optimal belanja program dengan merealisasikan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 

“Banyak daerah yang belum menyerap APBD untuk dibelanjakan program daerah. Tercatat realisasi APBN 2021 yang disalurkan melalui dana TKDD masih terbatas rata-rata di bawsh 50 persen. Hanya Jawa Tengah dan Yogyakarta yang penyerapannya di atas 60 persen,” ungkap Menkeu dalam webinar, Selasa (23/11/2021).

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat berupaya mendorong belanja APBN untuk pemulihan ekonomi nasional. Terlebih tahun ini pemerintah melebarkan defisit APBN hingga Rp540 triliun.

Sebaliknya, pemerintah daerah malah menahan belanja yang berakibat pada terhambatnya proses pemulihan ekonomi. Bahkan anggaran daerah berpotensi surplus hingga Rp111,5 triliun.

“Pusat mendorong tapi daerah meredam (penyerapan APBD), makanya dampak ke perekonomian tidak maksimal,” imbuh Sri. 

Apalagi bila dirincikan, realisasi anggaran kesehatan penyerapannya masih di bawah 50 persen. Padahal anggaran sektor kesehatan ini telah dilakukan peningkatan untuk realisasi  vaksinasi Covid-19 dan mendukung program perlindungan sosial.

“Ini evaluasi yang harus kita lihat, APBN dan APBD ada, penerimaan ada tapi eksekusi belum juga optimal,” tandas Menkeu. 

Sri Mulyani lebih kesal lagi dengan penyerapan APBD yang lamban di daerah. Apalagi menuju akhir tahun hanya tinggal 1 bulan. Sebab, biasanya penutupan tahun anggaran dilakukan pad 24 Desember setiap tahunnya.

“Artinya cuma punya waktu 1 bulan buat eksekusi APBN dan APBD, dan kita lihat banyak daerah yang realisasinya baru sekitar 50 persen,” kata dia.

Sri Mulyani mengakui penyerapan anggaran di daerah tahun ini lebih baik dari tahun 2020 lalu. Namun secara persentase masih terbatas dan mengakibatkan daerah mengalami surplus APBN. “Pendapatan mereka lebih besar dari belanja,” ungkapnya. (J03) 

  • Bagikan