Waspada
Waspada » Pemerintah Tambah Subsidi Bunga KUR Jadi 6% Hingga Desember
Ekonomi Nusantara

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga KUR Jadi 6% Hingga Desember

JAKARTA (Waspada): Pemerintah menetapkan tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% hingga Desember 2020, dari sebelumnya 3% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada triwulan III tahun 2020, utamanya melalui percepatan pemulihan usaha Penerima KUR,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers virtual usai rapat Komite KUR di Jakarta, Kamis (13/8).

Selain itu, sambungnya, rapat juga menegaskan pemberian tambahan subsidi bunga KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada seluruh Penerima KUR dengan Kolektibilitas 1 dan Kolektibilitas 2, termasuk Penerima KUR restrukturisasi dan non restrukturisasi serta Penerima KUR yang mengajukan fasilitas maupun tidak mengajukan fasilitas.

“Ketentuan penegasan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR pada masa pandemi Covid-19,” ujarnya. .

Menyinggung tentang  realisasi KUR, menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 8 Agustus 2020, realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 terbukti telah dimanfaatkan signifikan oleh debitur KUR, dengan rincian tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 5,94 juta debitur dengan baki debet Rp 121 triliun.

Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1, 55 juta debitur dengan baki debet Rp 46,3 triliun. Untuk relaksasi KUR, berupa perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 55 juta debitur, dengan baki debet Rp 46,2 triliun. Dan penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 14 debitur dengan baki debet Rp 3 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 telah mencapai Rp89,2 triliun dan diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp 167,87 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,07 persen.

Sebelumnya total plafon KUR untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 190 triliun. Dalam masa Pandemi Covid-19 dan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  terdapat permintaan tambahan plafon KUR baru sebesar Rp 8,87 triliun, sehingga total plafon KUR tahun 2020 menjadi Rp 198,87 triliun.

KUR Super Mikro

Pemerintah juga menyediakan kredit khusus berupa skema KUR Super Mikro bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang  ingin berusaha debgan membuka usaha produktif.

“KUR super mikro khusus untuk orang- orang yang terkena PHK dan ibu- ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha atau yang sudah memiliki usaha, namun mereka terdampak Covid-19. Pembiayaan kredit ini sangat lunak” jelas Airlangga.

Untuk KUR Super Mikro pinjaman yang diberikan maksimum Rp10 juta dengan tingkat suku  bunga yang diberikan  0 persen hingga 31 Desember 2020. Setelah 31 Desember 2020, akan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 6 persen. Dana yang disediakan untuk KUR Super Mikro ini mencapai Rp 12 triliun dengan target sekitar 3 juta debitur.

Dijelaskan, untuk subsidi bunga KUR Super Mikro yang ditanggung pemerintah hanya subsidi bunga KUR reguler sebesar 13 persen. Sehingga suku bunga pada saat normal 6 persen, maka seperti suku bunga KUR lainnya. Jadi total subsidi bunga sampai Desember 2020 sebesar 19 persen.

Meno Airlangga mengatakan, dalam skema KUR Super Mikro yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR, dan tidak diperlukan agunan tambahan. Pekerja terkena PHK dan ibu rumah tangga yang menjalankan usaha dapat memperoleh kredit lunak KUR Super Mikro dengan ketentuan, masuk kategori usaha mikro.

Lama usaha calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan, mengikuti program pendampingan (formal atau informal); atau bergabung dalam suatu kelompok usaha; atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman KUR, tapi dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru dengan persyaratan sebagaimana butir 2. Belum pernah menerima KUR. (J03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2