Waspada
Waspada » Pemerintah Harus Mengawasi Kebocoran APBN
Ekonomi

Pemerintah Harus Mengawasi Kebocoran APBN

EKONOM Wahyu Ario Pratomo. Pemerintah Harus Mengawasi Kebocoran APBN untuk mencegah terus bertambahnya utang negara akibat perubahan stimulan anggaran. Waspada/Ist
EKONOM Wahyu Ario Pratomo. Pemerintah Harus Mengawasi Kebocoran APBN untuk mencegah terus bertambahnya utang negara akibat perubahan stimulan anggaran. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerintah harus mengawasi kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini dilakukan untuk mencegah terus bertambahnya utang negara akibat perubahan stimulan anggaran.

Untuk itu, sebagai upaya terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah mengawasi kebocoran APBN dan menggunakannya secara efisien dan produktif.

Hal ini disampaikan ekonom Wahyu Ario Pratomo (foto) menjawab Waspada kemarin.

Menurut Wahyu, utang luar negeri yang terus naik disebabkan situasi pandemi Covid-19 ini tidak bisa dihindari sehingga terjadinya defisit anggaran.

Situasi ini juga menyebabkan penerimaan negara dari berbagai sektor menurun seperti pajak.

Sementara belanja negara bertambah terutama untuk jaring pengamanan sosial,subsidi,hibah dan program pemulihan ekonomi.

Mengingat kondisi ini adalah ekstra ordinary (situasi luar biasa) maka pemerintah juga harus berupaya untuk menghilangkan kebocoran belanja pemerintah.

“Kemudian mengevaluasi pemanfaatan dana utang luar negeri tersebut agar tepat penggunaannya, ” terang Wahyu

Apalagi, lanjut Wahyu, dengan kondisi ini hampir semua sektor terkena dampak Covid walau dengan kadar tekanan yang berbeda-beda.

Lalu, lanjut Wahyu, sektor produksi dan konsumsi keduanya juga menurun karena adanya pembatasan berskala besar yang terjadi diseluruh dunia.

Begitupun dengan sejumlah konsumen membatasi konsumsinya akibat kekuatiran terpapar Covid.

Meski beberapa sektor masih dapat tumbuh seperti pertanian, informasi dan komunikasi, sebut Wahyu

Lebih Rendah

Menurut Wahyu, pada triwulan III ekonomi kita akan lebih baik dibanding triwulan II. Walaupun sepertinya masih lebih rendah dibandingkan triwulan III tahun lalu (2019).

Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dapat tumbuh -0,5 persen sampai dengan 0,5 persen.

Dengan makin membaiknya perekonomian Indonesia nantinya maka penerimaan pajak juga dipastikan akan meningkat.

Dengan demikian, penerimaan pajak tentunya juga akan meningkat sehingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun.

Sementara di Sumatera Utara bila kita kaitkan dengan harapan datangnya para investor, memang untuk saat ini pat investor tidak banyak yang datang ke Sumut.

Ini dilakukan mengingat di negara asal investor juga masih dilarang bepergian ke luar negeri.

Upaya yang dilakukan BI Medan dan Pemprov Sumut serta Kedutaan Indonesia di Singapura untuk mempromosikan investasi di Sumut, dengan berbagai megaproyek sudah tepat.

“Meski memang situasi saat ini kurang memungkinkan untuk berinvestasi,” tutup Wahyu. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2