Pemerintah Belum Peduli Perbudakan Modren Maritim
banner 325x300

Pemerintah Belum Peduli Perbudakan Modren Maritim

  • Bagikan
SEKRETARIS Jendral (Sekjen) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobi Anwar Ma'arif. Pemerintah belum peduli perbudakan modren maritim. Waspada/Ist
SEKRETARIS Jendral (Sekjen) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobi Anwar Ma'arif. Pemerintah belum peduli perbudakan modren maritim. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Sekretaris Jendral (Sekjen) Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobi Anwar Ma’arif (foto) berpendapat, pemerintah belum begitu peduli dengan praktik perbudakan modren di sektor maritim.

Padahal, pihaknya sudah berulangkali memberikan laporan tentang situasi dan kondisi para tenaga kerja imigran di kapal perikanan, yang diperlakukan seperti budak, namun hingga kini pemerintah tampaknya belum peduli dengan perbudakan modren di bidang maritim ini.

Demikian diungkapkan Bobi  Anwar Ma”arif menjawab Waspada, kemarin.

“Kita telah berulangkali memberikan laporan dari berbagai peristiwa dan kejadian miris yang kerap terjadi dari para tenaga kerja kita khusus di maritim baik itu sebagai pelaut maupun tenaga kerja sebagai anak buah kapal (ABK) di berbagai perusahaan perkapalan yang sudah seperti perbudakan modren,” katanya.

Begitupun dengan peristiwa trafiking, gaji yang tidak sesuai, penyiksaan hingga hingga kematian dan berbagai peristiwa lainnya yang terjadi dan menimpa para tenaga kerja imigran Indonesia.

Berbagai langkah dan upaya hukumpun dilakukan, dengan melaporkan apa yang menimpa mereka kepada penegak hukum dan kementerian terkait untuk meminta perlindungan dari berbagai peristiwa yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI).

Bahkan dengan melakukan aksi damai dan juga berbagai informasi yang kita tayangkan melalui media sosial agar pemerintah mendengar dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi fakta di lapangan.

“Namun banyak laporan kita hanya dianggap anggap lalu dan di endapkan saja. “Karena itu menurut saya, pemerintah belum berpihak kepada tenaga kerja imigran kita, ” ungkap Bobi.

Tumpang Tindih

“Permasalahan regulasi, dalam pengelolaan sistim tenaga kerja imigran Indonesia yang bekerja di perairan maritim ini juga masih menjadi pemicu yang mana penerapan dalam kebijakan antara instansi pemerintah terjadi tumpang tindih.

Regulasi itu, contoh Bobi, seperti UU No.39 tahun 2004 tentang amanat jabatan pekerjaan baik pelaut atau awak kapal diatur oleh Kemenhub. Namun dari tahun 2004 dengan UU tersebut sampai dengan tahun 2013 itu tidak ada perubahan.

Belum lagi pada pasal 28 dari UU No.39 tersebut, hak-hak perlindungan untuk tenaga kerja imigran kita masih sangat jauh dari harapan.

Sementara di tahun 2013, ada juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonedia (BNP2TKI) yang memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tentang pelaut dan awak kapal.

Namun, lanjut Bobi, masih di tahun yang sama 2013, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan kebijakan yang sama.

Hingga sekarang ini terjadi tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Kementerian Perhubungan.

Bobi menjelaskan, tahun 2017, oleh Kementerian Perhubungan RI juga mengatur tentang tenaga kerja imigran pelaut dan anak buah kapal (ABK) imigran di kapal perikanan.

Yang mana pekerjaan melaut merujuk kepada kapal niaga. Sedangkan ABK merujuk pada kapal perikanan.

“Jadi, dengan tumpang tindihnya kebijakan pemerintah membuat pihak kita terjepit untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja kita yang bekerja di perairan,”ucapnya.

Sekarang, terjadi lagi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam masalah tenaga kerja imigran ini. Hingga sekarang ini pun di dua kementerian ini masih terjadi tumpang tindih.

“Sehingga hak-hak pekerja tenaga kerja imigran terus menjadi persoalan. Belum lagi eksistingnya untuk mengurus perizinan misalnya,  kita tidak tahu harus mengurusnya kemana dan pada kementerian apa,” katanya.

Menurut Bobi, begitu banyak permasalahan akibat regulasi yang tumpang tindih tersebut.

Perlindungan

Begitupun yang terdapat pada UU No 18 tahun 2017 dalam beberapa pasalnya yang menyangkut perlindungan yang akan diganti dengan Peraturan Pemerintah melalui Kepres namun sampai saat ini itu belum selesai.

“Dengan regulasi kebijakan yang tumpah tindih inilah menjadi dilematis bagi kita. Karena kita tidak tahu siapa sebenarnya yang berwewenang mengatasi permasalah tenaga kerja kita di perairan ini,” urai Bobi.

Dari catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sekira 500 ribuan lebih tenaga kerja kita bekerja di kapal perikanan. Tentang jumlah ini di masing-masing lembaga pun berbeda jumlahnya.

Lalu,kata Bobi, saat menghadapi berbagai permasalahan tenaga kerja imigran ini dengan negara lain, ini juga menjadi permasalahan antara kebijakan antar negara.

Diakui Bobi, ada juga negara tujuan kita yang bekerja di kapal perikanan dan niaga yang mau merubah sistim kebijakan mereka untuk lebih melindungi hak-hak tenaga kerja imigran kita.

“Tapi kembali pemerintah kita yang tidak mau merubah sistimnya, ” pungkas Bobi (clin)

  • Bagikan