Waspada
Waspada » Pemerintah Belum Jamin Kesejahteraan Petani
Ekonomi

Pemerintah Belum Jamin Kesejahteraan Petani

SEKRETARIS Himpunan Kerukunan Tani Indinesia (HKTI) Sumut Muhammad Alqamari, SP MP. Pemerintah belum jamin kesejahteraan petani. Waspada/Ist
SEKRETARIS Himpunan Kerukunan Tani Indinesia (HKTI) Sumut Muhammad Alqamari, SP MP. Pemerintah belum jamin kesejahteraan petani. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerintah hingga kini belum jamin kesejahteraan para petani. Itu terlihat belum adanya jaminan harga dari pemerintah yang menguntungkan para petani.

“Jaminan harga yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk kepedulian nyaris tidak berperan dan itu menandakan pemerintah belum menjamin kesejahteraan petani,” kata Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indinesia (HKTI) Sumut Muhammad Alqamari, SP MP (foto) kepada Waspada, Minggu, 14/2) di Medan.

Contohnya, salah satu produksi petani yakni kacang kedelai yang mana harga komoditas kacang kedelai yang belakangan ini melonjak, menurutnya, selama ini petani belum menikmati hasil pertanian mereka, karena harga dari pemerintah belum mengangkat derajat kesejahteraan petani.

Contohnya saja, lanjut Alqamari, setahun lalu ada Surat Keputusan dari pemerintah melalui Bulog yang memberlakukan harga kacang kedelai sekira Rp8000/kg. Ini membuat petani kedelai bergairah.

Namun, pada saat panen, harga itu turun menjadi Rp3000/kg. Situasi seperti inilah yang sering terjadi di lapangan. Sehingga, petani tetap dirugikan. Dan membuat mereka tidak bersemangat untuk bercocok tanam.

Artinya, dalam hal ini pemerintah tidak berpihak kepada petani. Dan begitu juga yang selalu terjadi pada komoditas lainnya.

Padahal, bila pemerintah menjaga harga yang menguntungkan petani, tentunya kita tidak perlu mengimpor komoditas pangan dari berbagai negara. “Jaminan hargalah yang terpenting bagi petani kita,ungkap Alqamari.

Menurut Alqamari, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sebutan negara agraris ini tidak lagi melekat di negeri ini.

“Padahal, bila saja pemerintah memanfaatkan dan menjaga hulu dan hilirnya, tidaklah perlu kita mengimpor yang tentunya menguntung pihak pebisnis yang juga pemburu rente,” katanya.

Padahal, bila saja pemerintah mampu men dongkrak hasil pertanian dan juga berperan sebagai penampung dengan jaminan harga pastilah petani kita akan bersemangat untuk menanam berbagai produksi pangan.
Menurut Akedemisi Pertanian UMSU ini mengatakan, untuk di daerah yang paling berperan adalah dinas pertanian dan Bulog.

Berperan

Kedua instansi inilah yang paling berperan untuk menangani masalah hasil produksi pertanian dan Bulog yang bertugas sebagai penampung dan memberikan jaminan harga kepada petani, terutama peran Bulog yang menampung semua komoditas pangan dari petani.

Padahal bila berbicara kualitas dan kandungan gizi pada hasil pertanian kita, jauh lebih baik dari komoditas impor.

“Kita berharap pemerintah ke depannya harus menciptakan setiap sentra pertanian di berbagai daerah. Sehingga setiap daerah masing-masing memiliki hasil produksi sebagai centra dengan berbagai komoditas pangan untuk menopang ketahanan pangan.

Bila ini diterapkan pemerintah kita tidak perlu melakukan impor bahan pangan.

Begitupun dengan penambahan irigasi sebagai penopang pertanian di berbagai daerah. Yang tentunya sangat dibutuhkan oleh petani,ujar Alqamari

Seperti di berbagai daerah kita juga belum melihat para kepala daerah yang peduli dengan para petaninya.

“Padahal suatu negara mau maju, seharusnya sektor pertanianlah yang harus dibangun dahulu, bukan sektor lainnya. Karena kita semua membutuhkan pangan,” ujar Alqamari. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2