OJK Regional 5 Sumbagut Sosialisasi SEOJK No.11/SEOJK.05/2021 -

OJK Regional 5 Sumbagut Sosialisasi SEOJK No.11/SEOJK.05/2021

  • Bagikan
Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara melaksanakan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro”.
Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara melaksanakan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro”.

MEDAN (Waspada): Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara melaksanakan sosialisasi dengan tema “Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro”.

Sosialisasi SEOJK ini menghadirkan 4 narasumber yaitu dua Analis Eksekutif pada Grup Penanganan APU-PPT, Mulyadi Husin dan R. Rinto Teguh Santoso, serta Kepala Bagian Pengembangan LKM, Achmad Setya Rahmanta dan Kepala Subbagian Pengaturan LKM 1 pada Direktorat Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Sas Wahid Hamzah.

Sosialisasi yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti Direktur dan Pengurus, serta Pegawai dari seluruh Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun syariah di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat yang berjumlah 14 entitas, serta pegawai Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Kantor OJK Aceh, Kantor OJK Riau, dan Kantor OJK Sumatera Barat.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Anton Purba dalam sambutannya menyampaikan bahwa POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan sektor-sektor jasa keuangan, termasuk Lembaga Keuangan Mikro untuk menerapkan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional.

Khusus kepada Lembaga Keuangan Mikro, pada 23 Maret 2021, OJK telah menetapkan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) bagi Lembaga Keuangan Mikro, yang digunakan sebagai pedoman penerapan bagi Lembaga Keuangan Mikro untuk melindungi peningkatan risiko terhadap pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Manfaat penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro yaitu mengurangi risiko terjadinya fraud, melindungi nasabah, meningkatkan integritas Lembaga Keuangan Mikro, menghindari Lembaga Keuangan Mikro digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu berperan aktif mendukung upaya Pemerintah memberantas korupsi atau kejahatan keuangan dan memerangi terorisme, serta sejalan dengan pengendalian internal dan prinsip kepatuhan.

Pemberlakukan POJK dan SEOJK mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini memberikan kewajiban baru bagi Lembaga Keuangan Mikro, antara lain yaitu adaya laporan yang perlu disampaikan kepada regulator, adanya pembentukan unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab, serta diperlukannya pengawasan aktif dari Direksi atau Pengurus terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.

Sosialisasi tersebut ditutup oleh Kepala Grup Penanganan APU-PPT, Dewi Fadjarsarie. Dia mengharapkan Lembaga Keuangan Mikro agar mulai menerapkan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dalam kegiatan usahanya.

Hal tersebut agar tidak dipandang sebagai kewajiban Lembaga Keuamngan Mikro sebagai penyedia jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, namun juga kewajiban moral untuk mencegah kejahatan yang terjadi melalui penyedia jasa keuangan di Indonesia. (m31)

  • Bagikan