Waspada
Waspada » OJK Gelar Bimbingan Teknis SIKP Berbasis Virtual
Ekonomi

OJK Gelar Bimbingan Teknis SIKP Berbasis Virtual

Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil Dirjend Perbendaharaan (DJPb) Sumut menggelar Bimbingan Teknis SIKP berbasis virtual.
Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil Dirjend Perbendaharaan (DJPb) Sumut menggelar Bimbingan Teknis SIKP berbasis virtual.

MEDAN (Waspada): Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil Dirjend Perbendaharaan (DJPb) Sumut menggelar Bimbingan Teknis SIKP berbasis virtual, Selasa (11/8).

Bimbingan Teknis SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) berbasis virtual ini diikuti 340 Operator SIKP yang berasal dari dinas terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini untuk meningkatkan fungsi pendataan UMKM ke dalam SIKP, sebagai salah satu bentuk pemberdayaan UMKM dan upaya pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi Covid-19.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi salah satu program kerja generik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumatera Utara tahun 2020 tentang Business Matching Akses Kredit UMKM.

Antonius Ginting selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Regional 5 Sumbagut menyampaikan urgensi perlunya dibangun basis data yang kuat terkait UMKM. Tidak sekedar mendeskripsikan tentang jumlah dan sebaran UMKM semata, namun juga menginterpretasikan tentang karakteristik, kondisi terkini, perkembangan dari waktu ke waktu, dan potensi serta kebutuhan pengembangan.

“Dengan demikian arah dan kebijakan serta implementasi program pemberdayaan UMKM yang dilakukan terarah, terukur dan tepat sasaran. Basis data yang kuat juga merupakan modal yang sangat penting yang dibutuhkan agar kolaborasi dan sinergi antar pihak dalam mengembangkan UMKM semakin terbangun terutama dengan program kredit/pembiayaan UMKM di sektor jasa keuangan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, basis data UMKM juga harus terintegrasi, tidak terbatas pada UMKM sektor perdagangan, namun juga harus mencakup seluruh sektor usaha produksi, seperti pertanian, peternakan, kelautan & perikanan, perindustrian, pariwisata dan sektor produksi lainnya.

“Dengan basis data yang kuat disertai dengan program pemberdayaan UMKM, akan lebih mengakselerasi akses keuangan terutama kredit/pembiayaan kepada UMKM potensial seperti KUR, UMi, Kredit UMKM lainya. Hal itu bentuk nyata keberpihakan terhadap ekistensi pelaku UMKM sebagai penggerak perekonomian, sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.

Perlu Dibangun Awareness

Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara Tiarta Sebayang menyampaikan, perlu dibangun awareness bahwa kewenangan dan tanggung jawab pendataan UMKM ke dalam SIKP berada di tangan masing-masing Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, Kanwil DJPb Sumut menyambut baik dan mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, sebagai momentum penting membangun awareness dan kompetensi dinas terkait dalam penggunaan SIKP. Selain itu sebagai perwujudan kolaborasi antara Pemda dengan OJK dan Dirjend Perbendaharaan bersama-sama membangun basis data UMKM yang berkualitas.

“Penggunaan SIKP juga harus terus ditingkatkan sehubungan implementasi dan penyaluran beragam program kebijakan stimulus UMKM di masa pandemi Covid-19 menggunakan basis data di SIKP,” katanya.

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Pemprovsu, Arief S. Trinugroho mengatakan, Pemprovsu mengapresiasi partisipasi aktif Kantor OJK Regional 5 Sumbagut selama ini, dan juga kementerian/lembaga terkait lainnya yang tergabung dalam TPAKD dalam ikut membangun Sumatera Utara semakin maju, aman dan bermartabat. (m31)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2