MEDAN (Waspada): Komoditas yang berpengaruh di dalam mengukur garis kemiskinan sampai saat ini sebenarnya adalah makanan. Dimana di Sumatera Utara sendiri bahkan secara nasional komoditas makanan masih mendominasi dalam menentukan garis kemiskinan ekstrim.
Hal tersebut disampaikan Dadan Supriadi selaku Ketua Tim Teknis Statistik Sosial BPS Sumut yang menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Angka Kemiskinan dan Indikator Pariwisata bertepatan dengan Hari Statistik Nasional (HSN), di Kantor BPS Sumut, Kamis (26/9).
“Jadi makanan itu hampir 70 persen, dan makanan itu salah satu komoditas terbesarnya adalah beras. Beras itu masih menyumbang 30 persen di daerah perdesaan untuk garis kemiskinan,” ujar Dadan.
Menurutnya, ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, bagaimana dengan porsi beras yang demikian besar di garis kemiskinan harus dijaga ketersediaannya dan harganya.
“Sehingga jangan sampai terganggu harganya, terganggu pasokannya yang menyebabkan konsumsi masyarakat juga bisa terganggu. Ini pasti akan menggoyang inflasi, kemudian inflasi akan menyebabkan kenaikan garis kemiskinan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga mengatakan, saat ini ada isu-isu terkini terkait kemiskinan. Pertama, bagaimana ukuran kemiskinan BPS itu dianggap sudah usang atau terlalu rendah oleh beberapa pengamat. Kemudian, ada juga terkait kemiskinan yang kaitannya dengan penduduk pengeluaran menengah.
“Nah, itu dua isu yang cukup hangat belakangan ini. Jadi, intinya untuk pengukuran kemiskinan kita masih konsisten menggunakan metode yang sama, sehingga hasilnya bisa kita perbandingkan dari waktu ke waktu. Jadi, masih menggunakan metode dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar yang kita sebut dengan garis kemiskinan,” ujar Dadan.
Memang, sambungnya, yang berkembang di masyarakat itu terkait dengan ukuran kemiskinan ekstrim misalnya, yaitu dengan pengeluaran 1,9 USD per kapita per hari. Menurutnya, dalam hal ini BPS masih menyesuaikan dengan aturan global.
“Sampai saat ini sesuai dengan kesepakatan di SDGs (Sustainable Development Goals) juga, sebenarnya BPS masih menggunakan 1,9 USD per kapita per hari. Ini untuk garis kemiskinan ekstrim,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BPS Sumut yang diwakili Kepala Bagian Umum BPS Sumut, Rahmat Gustiar saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan, Sosialisasi Angka Kemiskinan dan Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Statistik Nasional Tahun 2024 di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami BPS Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menyebarluaskan arti pentingnya data kemiskinan dan pariwisata sebagai bagian dari upaya BPS membantu pemerintah dalam kegiatan perstatistikan,” ujarnya.
Selain menghadirkan narasumber Dadan Supriadi, kegiatan sosialisasi yang diikuti seluruh pegawai BPS Provinsi Sumut, Dharma Wanita Persatuan BPS Sumut, Perwakilan Unsur Masyarakat, Pers, dan Akademisi ini, juga menghadirkan narasumber Aan Budhi Wilyana yang memaparkan Indikator Pariwisata dengan moderator Pendi Dewanto. (m31)
