Waspada
Waspada » Larangan Mudik Tidak Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Nusantara

Larangan Mudik Tidak Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

 

JAKARTA (Waspada): Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Enny Sri Hartati mengatakan, larangan mudik oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemulihan ekonomi. “Jadi kalau saya ditanya hari ini, apakah ada dampak ekonomi antara pelarangan mudik terhadap dampak ekonomi? Saya bilang ada atau tidak ada larangan mudik tidak terlalu signifikan terhadap persoalan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi, tidak berdampak selama tidak ada segera penciptaan lapangan kerja, “ungkap Enny Sri Hartati dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Media Center DPR RI Jakarta Kamis (8/4).

” Jadi kalau saya ditanya sekali lagi bagaimana dampak larangan mudik ini untuk ekonomi jawabnya bukan larangan mudik, ada atau tidak ada,
Kenapa, tidak mudikpun, orang nggak punya duit dan mudikpun orang enggak punya duit, “ujarnya lagi dalam diskusi dengan tema, Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat”.
Enny juga mempertanyakan kenapa selalu menjadi polemik baik 2020 hingga 202, jawabannya hanya konsistensi.

“Karena nggak ada konsistensi makanya menimbulkan polemik dan yang menjadi polemik lagi adalah kenapa pemerintah selalu hampir selalu berbeda dengan suara publik”.
Ketika di tahun 2020, ungkapnya lagi, publik yang meminta tidak mudik dan pemerintah ngotot mudik. Sekarang ketika semua ini protokol kesehatan sudah mulai terinternalisasi ke masyarakat dan juga sudah mulai melandai dan sebagainya, pemerintahnya yang solid untuk tidak mudik. Hal ini satu hal yang memang sering menjadi catatan publik.

Sebenarnya bukan persoalan mudik atau tidak mudik, yang menjadi persoalan tadi adalah seberapa konsisten kita benar-benar, antara ingin melakukan mitigasi terhadap penyebaran covid dengan semua, bukan salah salah satu instrumen, semua hal yang terkait untuk pencegahan, perluasan dari covid.
Mudik itu sebenarnya, kata Ekonom itu untuk pemenuhan aspek prokesnya. Tahun 2020 timbul polemik di masyarakat, karena aturan mudiknya sendiri ada 3 sampai 4 jalur, darat, udara, laut, satunya bawa kendaraan pribadi.

Yang jalur darat semuanya suruh muter balik. Tetapi di bandara, sampai numpuk-numpuk dibiarin dan tidak ada prokes sama sekali, ini juga menjadi persoalan.
Ada lagi, tidak boleh mudik tetapi disuruh menunda Pilkada tidak mau.

Berdasarkan trend data penularan covid 19 itu sebenarnya, ketika setelah lebaran ataupun juga setelah Natal, sebenarnya tidak sebesar setelah pilkada dan bahkan itu data day to day bisa disandingkan antara satu kebijakan, antara kasus penularan dari covid-19 yang terjadi, termasuk data mengenai perbandingan setelah ada yang namanya surat keputusan bersama SKB menteri, untuk mendorong penyerapan anggaran untuk melakukan perjalanan dinas tentu claster perkantoran terjadi peningkatan yang luar biasa.
“Artinya yang jadi polemik adalah upaya-upaya untuk penegakan prokesnya yang tidak konsisten, ” kata Enny.

Buktinya apa, demikian tambahnya di 2020 ada peristiwa 3 kali minimal libur panjang lebih dari tiga hari itu termasuk libur panjang dan mobilitas masyarakat cukup tinggi. Beberapa destinasi wisata juga mengalami lonjakan dan juga transportasi darat dan udara juga meningkat.

Yang pasti memang ada peningkatan kasus penyebaran covid. “Tetapi dari sisi ekonomi dampak dari libur panjang tadi tidak ada peningkatan pengeluaran pasti masyarakat tetapi dampak terhadap perbaikan atau peningkatan aktivitas ekonomi artinya aktivitas ekonomi itu yang punya dampak misalnya ada peningkatan penjualan ritel, ada peningkatan produktivitas , ada peningkatan perputaran uang dan sebagainya. Tetapi tidak sesignifikan atau dibandingkan apalagi kalau dibandingkan dengan resikonya tadi, tidak signifikan.

Selain itu sekarang kondisinya, data-data yang disampaikan misalnya mengenai jumlah pengangguran, jumlah yang dirumahkan, yang mengalami penurunan pendapatan dan sebagainya, baru data-data dari sektor sektor formal. Sementara sektor informal nggak ter cavter.

Sedangkan posisi profil perekonomian kita 58% adalah sektor informal, artinya data-data tersebut berarti baru merepresentasi itupun kalau datanya valid, baru merepresentasikan kurang dari 50%. Artinya yang sesungguhnya terjadi, penurunan pendapatan terjadinya orang yang kehilangan pekerjaan itu hampir dua kali lipat dari data-data resmi yang selama ini disampaikan oleh BPS, katanya.
Pengangguran naiknya lebih dari 2 juta orang, kemiskinan naiknya lebih dari 3 juta orang.
“Begitu dahsyatnya dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, ” ujarnya.

Menurut Enny, perkembangan sampai dengan akhir Maret penjual ritel sekalipun sudah mengalami perbaikan, tapi belum tumbuh positif. Inflasi- inflasi yang terjadi, tapi sayangnya justru penyumbang inflasi itu bahan kebutuhan pokok. Artinya kalau kebutuhan pokok yang mengalami lonjakan, otomatis kalau bandel pendapatannya tetap atau bahkan menurun otomatis akan semakin mengurangi daya beli untuk diluar kebutuhan pokok, termasuk ke pariwisata, termasuk urusan mudik.

“Kalau kondisi normal dulu setiap ada perayaan lebaran dan diikuti dengan tradisi mudik, itu perputaran uang minimal Bank Indonesia mengeluarkan uang baru lebih data persisnya harus dicek tapi yang pasti uang baru dikeluarkan ratusan triliun.

Artinya ratusan itu kan sampai antri antri orang menukar, nah minimal perputaran sekalipun itu tidak seluruhnya menjadi spending masyarakat, tapi perputaran perputaran uang yang terjadi selama lebaran dan menjadi ekonomi mudik menggerakkan berbagai macam aktivitas ekonomi tadi, itu memang besar sekali.
Dari sisi ekonomi kemampuan spendingnya yang memang belum ada. “Artinya belum pulih dan kemampuan spending itu tentu yang mampu memulihkan adalah sejauh mana kita mampu meng greed lapangan kerja.

Kalau kita biarkan impor hanya untuk alasan menjaga inflasi, maka tidak akan pernah pulih ekonomi kita. Karena yang memulihkan ekonomi itu daya beli, kalau hanya inflasinya rendah, tapi orang itu tidak mendapatkan lapangan kerja, jadi nggak ada kemampuan untuk membeli, sehingga tidak akan pernah menggerakkan ekonomi, “ungkap Enny Sri Hartati.(j04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2