JAKARTA (Waspada): Anggota DPR RI Fraksi Golkar Lamhot Sinaga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga minyak goreng dipasaran.
Anggota Komisi VII DPR RI ini mengatakan, subsidi dan operasi pasar yang dilakukan pemerintah saat ini sebagai langkah terbaik yang memang harus dilakukan agar harga tetap stabil dan perekonomian tidak memburuk.
Terbukti, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini, selama Natal dan Tahun Baru, (Nataru), harga-harga kebutuhan pokok juga relatif stabil, tanpa lonjakan yang menyusahkan masyarakat.
Menurutnya, ini sebuah perestasi tim ekonomi pemerintah dengan orkestrasi yang dipimpin Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.
“Ini layak kita apresiasi, karena masyarakat telah melewati Nataru dengan tenang dan tanpa hiruk pikuk lonjakan harga”, kata Lamhot Sinaga dalam keterangan tertulisnya kepada Waspada, Senin, (10/1/2022), di Jakarta.
Lamhot Sinaga menambahkan, langkah pemerintah dibawah komando Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng ini masih berlanjut dengan menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, (BPDPKS), untuk mempercepat implementasi dari kebijakan harga minyak goreng sebesar Rp 14.000 per liter di seluruh Indonesia.
Termasuk dengan menugaskan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, (BUMN), yang akan melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022.
“Untuk solusi jangka pendek kebijakan ini sangat tepat”, tegas Lamhot.
Khusus tentang minyak goreng, politisi Golkar itu berharap kedepannya permasalahan kenaikan minyak goreng tidak selalu diakhiri dengan operasi pasar dan tindakan-tindakan kuratif lainnya. Pemerintah harus mulai bekerja dengan Langkah-langkah preventif.
Sebagai penghasil sawit terbesar, menurut Lamhot Sinaga, seharusnya pemerintah memiliki basis data produksi sawit, manajemen distribusi, produksi minyak goreng sampai kebutuhan minyak goreng masyarakat di zona atau daerah terkecil.
Data-data terkait produksi, distribusi dan konsumsi minyak goreng yang tersebar diberbagai instansi dan pemerintah daerah harus diolah secara terus menerus dan konsisten, menjadi data yang terstruktur.
Demikian juga data-data yang beredar di masyarakat melalui berbagai platform media sosial harus diolah dan dianalisis.
Pengolahan data berbasis big data ini, mampu menghasilkan fakta di lapangan, data proyeksi, trend dan analisa lain menjadi acuan pemerintah dalam mengambil keputusan tindakan preventif.
Masyarakat, sebut Lamhot Sinaga, tidak perlu tahu kalau pemerintah sebenarnya melakukan operasi pasar atau memberikan subsidi.
Akan lebih baik jika semua pergerakan yang dilakukan dalam menstabilkan harga pasar minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya dilakukan secara terencana dan tertutup. Dengan demikan masyarakat akan tenang, tidak muncul gejolak dan tentu saja kestabilan harga ini menjadi kinerja yang baik bagi pemerintah.” lanjut Lamhot.
Pengembangan analisa big data untuk tindakan preventif ini, menurut Lamhot, lebih murah dari pada biaya yang harus ditanggung pemerintah ketika harus melakukan operasi pasar disaat harga-harga sudah lebih dulu naik.
Lamhot menyarankan pemerintah menugaskan salah satu BUMN mengembangkan teknologi ini dalam waktu dekat, bahkan jika perlu mengadopsi teknologi yang sudah dimiliki negara lain.
Fluktuasi harga pasti akan terjadi, disaat konsumsi meningkat atau produksi menurun, kehadiran pemerintah diharapkan mampu mengatasi kondisi yang berulang ini.
Saatnya kita berubah, manfaatkan kemajuan teknologi dalam pengolahan data, jika ada aturan atau undang-undang yang menghambat, kami di DPR RI selalu siap untuk membahasnya dengan Pemerintah, tukas Lamhot Sinaga. (J05)