Waspada
Waspada » Ketransparanan Biaya Produksi Atasi Pengangguran
Ekonomi

Ketransparanan Biaya Produksi Atasi Pengangguran

EKONOM Wahyu Ario Pratomo. Ketransparanan biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha dapat atasi pengangguran. Waspada/Ist
EKONOM Wahyu Ario Pratomo. Ketransparanan biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha dapat atasi pengangguran. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Ekonom Wahyu Ario Pratomo (foto) mengatakan, ketransparanan biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha dapat atasi pengangguran.

Perlu ketransparanan biaya atas produksi tersebut dimaksud untuk mencari solusi guna atasi pengangguran di Indonesia.

Pasalnya, mengapa beberapa negara bisa memproduksi yang menghasilkan berbagai produk dengan harga murah dan berkualitas.

Demikian Wahyu Ario Pratomo kepada Waspada, Minggu, (4/10) di Medan.

Kata Wahyu, masalah tenaga kerja di Indonesia masih terus menjadi persoalan serius yang harus dicarikan solusinya.

Satu sisi, pengusaha yang merugi menurut mereka, sedang sisi lain tenaga kerja yang tidak puas dengan hasil pendapatan mereka.

“Memang inilah yang menjadi persoalan,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, seperti UU Omnibus Law menurut pemerintah adalah salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran.

Dan memang masih menjadi kontroversi karena dirasakan memihak kepada pengusaha dan kurang memihak kepada buruh.

Sebab, pihak buruh merasa UU Cipta Lapangan Kerja ini telah mengurangi hak-hak pekerja yang telah diatur dalam peraturan dan perundangan sebelumnya, terkait dengan ketenagakerjaan.

Memang,lanjut Wahyu, dalam keseimbangan pasar antara sisi permintaan dan sisi penawaran ada tarik menarik.

Sisi permintaan tenaga kerja yaitu dari pengusaha, merasa bahwa daya saing tenaga kerja Indonesia sudah semakin berkurang yang disebabkan seperti upah yang naik terus, dan pesangon yang tinggi.

Di sisi penawaran tenaga kerja yaitu buruh, merasa ingin mendapatkan hak-haknya untuk hidup layak dan lebih sejahtera.

Akhirnya menimbulkan permasalahan, sementara permintaan tenaga kerja dirasakan oleh pengusaha menjadi semakin berat, karena akan terus menaikkan biaya produksi dan produk yang dihasilkan akan menjadi mahal.

Sehingga kalah jika bersaing dengan barang dari luar negeri seperti China, Vietnam, Thailand, India dan negara lainnya yang sama seperti Indonesia.

“Memang kita tidak bisa menampik bahwa barang-barang impor dari berbagai negara seperti Vietnam, China dan lainnya itu bisa mematok harga yang murah dan kualitas yang baik.

Karena itu, kata Wahyu, untuk memecahkan permasalahan ini perlu adanya kejujuran dan transparansi dari seluruh pihak.

Apakah pengusaha memang sudah merasakan berat sekali memenuhi kewajibannya terhadap pekerjanya, atau tuntutan pekerja yang tinggi karena produktivitasnya yang tidak sesuai dengan upah dan tunjangan yang telah diberikan.

Atau regulator pemerintah dan lembaga lainnya yang ikut memberikan sumbangan bagi mahalnya biaya produksi di Indonesia,papar Wahyu.

Bisa Lebih Murah

Menurut Wahyu, seluruh pihak yang berkepentingan harus berani berkata sesungguhnya, karena mengapa negara lain bisa memproduksi lebih murah dan tidak ada hambatan berarti.

Apakah pemerintah dan lembaga terkait juga telah mendukung kondusivitas lingkungan usaha di Indonesia?

“Apakah pengusaha tidak dibebani oleh biaya-biaya yang cukup memberatkan kegiatan usahanya?” papar Wahyu.

Jika seluruh pihak yang terkait melakukan evaluasi dan menjamin tidak ada pelanggaran dan transparansi ditegakkan, sepertinya permasalahan ini dapat diambil jalan keluarnya.

Dikatakan Wahyu, pengusaha di satu pihak memang ingin menjalankan usahanya dengan tenang, jika masih menguntungkan pasti pelaku usaha akan menjalankan bisnis tersebut.

Jika pengusaha mendapatkan keuntungan besar dari bisnisnya, maka wajar jika usaha itu membayar kewajiban berupa pajak yang besar.

Dan penerimaan pajak tadi dapat digunakan untuk memberikan layanan publik yang dapat meringankan beban buruh.

“Jangan sampai, ada pengusaha yang untung besar, lalu membuat manipulasi keuntungan sehingga biaya pajak yang dibayarkan ke negara menjadi kecil, ” katanya.

Apalagi, ada kecurangan yang dilakukan oknum pajak seperti beberapa kasus yang pernah terjadi, maka penerimaan pajak menjadi kecil dan layanan publik pemerintah juga kurang optimal.

Rasanya, kata Wahyu, jika peraturan dijalankan dengan sebenar-benarnya, maka perusahaan secara normal akan dapat memilih membayar gaji karyawan dengan sewajarnya, dan keuntungan juga dengan sewajarnya agar usaha tetap berjalan dengan baik.

Perusahaan juga dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan karyawannya diperhatikan, sehingga loyalitas dan semangat kerja tetap tinggi dan perusahaan tetap dapat beroperasi secara optimal.

Tingkatkan Investasi

RUU Cipta Lapangan Kerja memang lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan investasi di tanah air, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri.

Apalagi di saat krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, tingkat pengangguran semakin meningkat.

Demikian pula kemiskinan. Untuk mengurangi pengangguran dan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas dan lainnya.

Maka Indonesia memang memerlukan investasi. Apabila kita perlu sesuatu, maka wajar jika ada kemudahan yang diberikan.

Dalam marketing misalnya, untuk memasarkan produk, maka strategi pemasaran yang menarik seperti diskon, beli satu dapat satu, menjadi pemikat konsumen untuk membeli barang yang dijual.

Dalam kasus lebih besar lagi seperti investasi maka wajar hal tersebut dilakukan, karena Indonesia memang membutuhkannya.

Hak Warga Negara

Ditanya kewajiban pemerintah dalam melindungi hak warganegaranya untuk memperoleh pekerjaan, kata Wahyu, sebenarnya pemerintah juga telah menyadari tugasnya, khususnya di Pasal 27.

Yakni tentang Hak Warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus meningkatkan investasi.

“Jika tidak ada yang investasi, lalu bagaimana lapangan pekerjaan tersedia?” sebut Wahyu.

Terkait dengan pekerja asing, sebenarnya telah ada peraturannya. Bahkan menurut hasil kajian, jumlah pekerja asing di Indonesia termasuk rendah. Namun memang harus dipilah juga.

“Kita bukan anti pekerja asing, tetapi jangan sampai untuk pekerjaan yang sangat mudah dan sangat banyak ketersediaannya di Indonesia, juga dilakukan oleh orang asing.

Misalnya di Malaysia, banyak pekerja asing yang bekerja di sektor perkebunan, keamanan dan buruh pabrik dengan gaji rendah. Pekerja-pekerja asing tersebut dibutuhkan.

“Itu karena investasi di Malaysia yang besar dan memerlukan tenaga kerja kasar dengan gaji rendah,” sebut Wahyu.

Jika diberikan kesempatan bagi warga lokal, tidak banyak yang bersedia atau penawarannya masih kurang dari permintaannya.

Kondisi ini kemudian ditutupi dengan mengimpor tenaga kerja asing.

Di Indonesia, kita masih memiliki sangat banyak penawaran tenaga kerja kasar dengan gaji yang tidak begitu tinggi.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya ini diutamakan, dan tidak perlu didatangkan dari luar negeri.

“Buktinya, Malaysia dan beberapa negara maju, memerlukan tenaga kerja Indonesia, karena bersedia dibayar dengan gaji yang tidak begitu tinggi,” pungkas Wahyu. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2