Waspada
Waspada » Indonesia Urutan Pertama Dalam Urusan Birokrasi Paling Rumit Di Dunia
Ekonomi

Indonesia Urutan Pertama Dalam Urusan Birokrasi Paling Rumit Di Dunia

JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) nengatakan, Indonesia berada di urutan pertama dalam urusan birokrasi paling rumit di dunia. Atas dasar itu, pemerintah membuat UU Cipta Kerja guna mengakhiri kerumitan dalam proses birokrasi. 

Jokowi mengklaim aturan ini dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif berdaya saing, membuat UMKM lebih berkembang, dan industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Kemudian, UU ini disebut dapat mempermudah proses izin berusaha.

“Sekarang untuk izin usaha UMKM cukup dengan pendaftaran saja dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya dari UU Cipta Kerja ini,” ujarnya dalam sambutan pertemuan tahunan bankir se Indonesia secara virtual  yang di galang Bank Ibdobesia (BI), Kamis (3/12). 

Selain persoalan birokrasi yang rumit atau indeks posisi nomor 1 di global complexity index, Jokowi juga menekankan persoal pengangguran yang tinggi akibat pandemi corona (Covid-19) dan pertumbuhan angkatan kerja yang masih menjadi tantangan pemerintah ke depannya. 

“Kita harus bergerak cepat karena masih banyak PR yang belum kita selesaikan. Kita akan dihadapkan pada besarnya jumlah pengangguran akibat PHK di masa pandemi dan ditambah jumlah angkatan kerja,” ungkapnya. 

Jokowi mengakui, bahwa besarnya angka pengangguran di Indonesia saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan pemerintah. Tingginya angka pengangguran ini dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19, termasuk jumlah angkatan kerja. 

“Karena itu, pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi yang rumit. Kita perlu perubahan struktural yang mendasar untuk mengakhiri kerumitan.  Itu lah semangat yang mendasari lahirnya UU Cipta Kerja,” tegas Jokowi. 

Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menggeliat menuju perbaikan. Terlihat di kuartal II-2020 ekonomi  terkontraksi minus 5,32 persen dan di triwulan III-2020 perekonomian kita terkontraksi minus 3,49 persen. Artinya sudah lewati titik terendahnya atau titik balik menuju tren positif. 

“Jadi momentum pertumbuhan positif ini harus dijaga. Pelaksanaan protokol kesehatan harus terus dilakukan dengan disiplin dan terus waspada serta tidak lengah agar tidak muncul pandemi gelombang kedua yang akan merugikan upaya dan pengorbanan yang telah kita lakukan,” tandas Presiden Jokowi. 

Jokowi menuturkan beberapa indikator makro-ekonomi domestik yang menggambarkan menggeliatnya ekonomi, seperti peningkatan laju impor bahan baku dan barang modal untuk mendukung kinerja industri pengolahan. Sehinggaa neraca perdagangan RI surplus US$ 8 miliar di kuartal III 2020. 

Di pasar keuangan, Jokowi menilai kepercayaan investor juga terus meningkat. Hal itu terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan nilai positif. .

“Dari sisi pasar modal dan keuangan, kinerja IHSG dan nilai tukar rupiah menunjukkan peningkatan hingga mencapai level masing-masing IHSG di 5.522 dan kurs rupiah ke dolar AS Rp14.050 per 17 November 2020. Perbaikan kinerja IHSG terdorong oleh peningkatan indeks saham sektoral industri dasar yang megalami pemulihan terbesar sejak penurunan tajam di 24 Maret 2020 yang lalu,” ujar Jokowi. 

Penguatan Sinergi 

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia ( BI) Perry Warjiyo optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. 

Adapun  1 prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dibarengi 5 strategi respons kebijakan yakni pertama pembukaan sektor produktif dan aman,kedua percepatan stimulus fiskal (realisasi anggaran), ketiga peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, keempat stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, dan kelima digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.

Pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diprakirakan semakin meningkat, dengan tumbuh mencapai 4,8-5,8 persen. Didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal Pemerintah maupun dari masuknya investor asing sebagai respons positif terhadap UU Cipta Kerja

“Stabilitas makroekonomi terjaga dengan inflasi yang akan terkendali sesuai sasaran 3±1 persen  serta nilai tukar Rupiah yang akan bergerak stabil dan berpotensi menguat. Stabilitas eksternal terjaga, dengan surplus neraca pembayaran didukung defisit transaksi berjalan yang rendah di sekitar 1,0-2, persen PDB,” tutur Perry. 

Dia juga menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan juga semakin membaik, dengan rasio permodalan yang tinggi, NPL yang rendah, serta pertumbuhan DPK dan kredit yang masing-masing meningkat ke sekitar 7-9 persen  pada 2021. 

“Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi dan membangun optimisme oleh semua pihak baik Pemerintah (Pusat dan Daerah), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan dan berbagai pihak lainnya,” jelasnya. 

BI mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Dimana akan ditempuh melalui stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga, suku bunga yang akan tetap rendah, sampai dengan muncul tanda-tanda tekanan inflasi meningkat. 

“Kami juga terus mendukung untuk melanjutkan pembelian SBN dari pasar perdana sebagai  pembiayaan APBN Tahun 2021 serta menjadi pembeli siaga (non-competitive bidder) dari kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021,” tutur Perry.

BI juga akan terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. (J03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2