Waspada
Waspada » FABB Dan Formassu Bersama LX 98 Gelar Bimtek
Ekonomi

FABB Dan Formassu Bersama LX 98 Gelar Bimtek

PARA pengurus Formassu,LX 98 dan FAAB dan peserta kegiatan berfoto bersama. Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) dan Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) bersama Lintas Exponen 98 (LX 98) melakukan penguatan UMKM dengan gelar bimbingan teknis (bimtek), di Belawan, Minggu(1/11). Waspada/ist
PARA pengurus Formassu,LX 98 dan FAAB dan peserta kegiatan berfoto bersama. Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) dan Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) bersama Lintas Exponen 98 (LX 98) melakukan penguatan UMKM dengan gelar bimbingan teknis (bimtek), di Belawan, Minggu(1/11). Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Forum Anak Belawan Bersatu (FABB) dan Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU) bersama Lintas Exponen 98 (LX 98) melakukan penguatan UMKM dengan gelar bimbingan teknis (bimtek), di Belawan, Minggu (1/11).

FABB dan Formassu bersama LX 98 gelar bimtek legalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin usaha Mikro Kecil (IUMK) berbasis Online Single Submission(OSS) kepada pendamping/relawan bangkit UMKM

Ketua FABB, Rakha Cahiril Chaniago, mengatakan bahwa BPUM atau lebih dikenal denga BLT UKM 2,4 juta kini menjadi reding topic di tengah masayakat dan pelaku UKM.

Dari pendampingan yang Formassu lakukan selama 2 bulan ini kepada UKM yang terdata sebagai penerima BLT UKM tersebut.

“Kami menginvetarisisasi paling tidak ada 20 issu masalah yang terjadi di lapangan yang menurut kajian kami sangatlah aneh dan di luar nalar,” kata Rakha.

Sehingga, lanjut dia, pihaknya menjadi bertanya-tanya, mengapa perbankan yang diketahui sebagai salah satu layanan publik yang sangat profesional dan tertata dengan baik (good corporate) menjadi kisruh, dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pencairan dana BLT UKM ini. “Ada apa sebenarnya?” tanyanya.

Dia menduga hal itu terjadi karerna tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang sama.

Terutama antara Bank Penyalur (BRI, BNI) di Kantor cabang satu dengan Kantor Cabang yang lain.

Mereka menerapkan SOP yang berbeda-beda. Ini yang menjadi permasalahan krusial di tengah-tengah masyarakat pelaku UKM.

Proses Pencairan

Menurt Ariffani, SH selaku Ketua Umum Formassu, “Salah satu persoalan mendasar yang mendasar dan coba kami atasi adalah tentang NIB dan IUMK yang wajib dimiliki oleh UMKM agar proses pencairan dananya di Bank Penyalur seperti BRI bisa dilakukan.

Legalitas pelaku UMKM dengan memiliki NIB dan IUMK ini, diperlukan sebagai prasyarat bagi UMKM untuk mencairkan BLT UKM sebesar Rp. 2.4juta dari Pemerintah.

Di lapangan Bank penyalur meminta tambahan syarat NIB dan IUMK untuk bisa mencairkan dana bantuan BLT UMKM tersebut.

“Masalahnya kemudian muncul, dimana anggota kami selaku pelaku UMKM ini sangat lemah dan minim keahlian untuk bisa mengakses proses pembuatannya.

“Coba bayangkan, bagaimana seorang tukang bubur, tukang gorengan, tukang lontong, pedagang sayur, bisa membuat NIB dan Izin Usaha yang selama ini gagap teknologi (gaptek) dan tidak familiar dengan komputerisasi.

“Di satu sisi, pemerintah dalam hal ini BKPM di tingkat Propinsi memiliki keterbatasan di dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengurus NIB dan IUMK tersebut,” ujar Ariffani.

Oleh karena itu, kata mereka, FAAB, Formassu dan LX 98, sebagai sebuah Forum Masyarakat Sipil Sumatera merasa terpanggil untuk mendorong agar pelaku UMKM bisa memiliki NIB dan IUMK agar tidak lagi mendapatkan kendala didalam proses pencairan Bantuan BLT UMKM tersebut.

“Lebih jauh dengan legislasi pelaku UMKM ini melalui system OSS ini, akan membuat UMKM lebih nyaman melakukan usahanya, bisa mengakses bantuan-bantuan permodalan lainnya, seperti Bantuan KUR 10 juta bagi UKM yang digadang-gadangkan Pemerintah pusat,” ungkap T Yan Fauzi selaku Sekjen LX 98 dan Bung Rommy.(m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2