Waspada
Waspada » DPRD Sumut Minta Pemprovsu Tingkatkan Anggaran Dinas TPH
Ekonomi

DPRD Sumut Minta Pemprovsu Tingkatkan Anggaran Dinas TPH

RAPAT Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) di ruang dewan, Selasa (5/1). DPRD Sumut harap alokasi anggaran di Dinas TPH dapat ditingkatkan. Waspada/Partono Budy
RAPAT Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) di ruang dewan, Selasa (5/1). DPRD Sumut harap alokasi anggaran di Dinas TPH dapat ditingkatkan. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): DPRD Sumut minta Pemprovsu tingkatkan alokasi anggaran di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Sumatera Utara, guna memperbaiki capaian kinerja yang terganggu akibat pandemi Covid-19.

“Kita berharap alokasi anggarannya ditingkatkan karena banyak program kerja yang tertinggal dan perlu disempurnakan,” kata Wakil Ketua Komisi B Zeira Salim Ritonga, Selasa (5/1).

Politisi PKB itu menyampaikan harapannya pada rapat dengan Dinas TPH di ruang dewan, dan dihadiri Sekretaris Nurhijjah Siregar, dan para kepala bidang, termasuk Kabid Sarana dan Prasarana, Jonni Akim Purba.

Hadir di Komisi B, Sekretaris Ahmad Hadian, anggota Sugianto Makmur, Tuani Lumban Tobing, Rahmat Rayyan Nasution, Parsaulian Tambunan dan Muhammad Gandhi Faisal Siregar.

Menurut Zeira, saat ini anggaran di TPH masih minim, sehingga kegiatan tahun 2021 dan upaya mensinergikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota se-Sumut tidak akan maksimal.

Alasan peningkatan anggaran, menurut Zeira, karena sektor pertanian merupakan sumber pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan dari banyak sektor ekonomi lain, yang terpuruk akibat Covid- 19.

“Dari anggaran Rp 1,5 triliun yang di-refocusing untuk penanganan Covid-19, sebagian besar dinas, termasuk TPH tidak dapat bekerja maksimal karena banyak kegiatan yang tertunda,” ujarnya.

Kepala Dinas TPH Dahler Lubis membenarkan, refocusing anggaran yang dilakukan Pemprovsu menyebabkan target produksi mengalami revisi.

Hingga Oktober 2020 produksi padi mencapai 3.926.172 ton gabah kering giling (GKG) yang sudah direvisi dari sebelumnya 5.450.562 ton menjadi 4.232.971 ton. Namun target itu sudah realisasi produksi sudah 92,75 persen, yakni 3.926.172 ton.

Sementara itu kebutuhan beras di Sumut 1.957.882 ton, sehingga terjadi surplus 814.475 ton. Adapun kebutuhan beras di Sumut mencapai 170.000 ton per bulan.

Meski terganggu akibat refocusing, Dinas TPH tetap berkomitmen untuk mengandalkan padi yang diterima langsung dari petani. “Jadi tidak diimpor,” ujar Dahler.

Ketersediaan Benih

Untuk mendukung strategi kawasan sentra produksi komoditas padi itu, beberapa hal harus dipersiapkan mulai dari ketersediaan benih unggul bersertifikat, ketersediaan air, saprodi, alsintan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

Merespon ini, Zeira berpendapat, sentra sentra pertanian di daerah harus dapat ditingkatkan melalui program-program pemerintah pusat dan daerah..

“Bukan hanya ditingkatkan produksi pertanian, tapi harus juga dibantu pemasarannya agar stabilatas harga dapat terjamin. Artinya dari hulu ke hilir harus juga diperhatikan,” katanya.

Dengan demikian, dukungan pemerintah harus terus ditingkatkan, termasuk alokasi anggaran yang dibutuhkan.

“Karenanya, DPRD Sumut minta kepada Pemprovsu agar tingkatkan anggaran Dinas TPH, mengingat sektor pertanian jadi kekuatan ekonomi terbesar,” ujarnya.

Dana yang diperbesar nantinya diharapkan dialokasikan untuk pengadaan sarana prasarana, kemudian penyediaan lahan pertanian, bantuan sarana alat produksi, bibit unggul, pupuk yang terjangkau sampai juga pemasaran hasil produksi. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2