Di 2022 Pemerintah Anggarkan Rp28,2 T Biayai 200.000 Unit Rumah - Waspada

Di 2022 Pemerintah Anggarkan Rp28,2 T Biayai 200.000 Unit Rumah

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Di tahun 2022 Pemerintah menganggarkan dana hingga Rp28,2 triliun untuk target pembiayaan perumahan sebanyak 200 ribu unit, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam upaya mengejar target backlog sebesar 11 juta unit. 

“Kami berharap tiap entitas dalam ekosistem perumahan dapat mendukung pembiayaan untuk rumah bagi MBR, apalagi rumah menjadi kebutuhan primer terutama sebagai tempat paling aman di masa pandemi,” tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna (baju putih red-) dalam diskusi di Bandung, Kamis (25/11/2021). 

Selain backlog dari sisi kepemilikan, lanjutnya, ternyata masih banyak juga kalangan MBR yang belum tinggal di hunian yang layak, baik secara menyewa maupun menumpang. PUPR mencatat ada 5,67 juta unit kebutuhan rumah layak huni bagi para wong cilik tersebut. 

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto (baju batik red-) menanggapi, program subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan resmi masuk dalam kewenangan lembaga yang dipimpinnya pada 2 Desember 2021. 

“Dengan resminya masuk dana tersebut, maka pada tahun depan, kami siap menyalurkan pembiayaan melalui perbankan sebanyak 309 ribu unit rumah,” ujarnya saat diskusi ‘Kelangsungan Hidup Rumah Bagi MBR Di Tahun 2022. 

Adi merinci, sebanyak 109 ribu unit rumah akan menggunakan dana Tapera. Kemudian, sebanyak 200 ribu unit rumah akan berasal dari dana FLPP. “Kami akan terus optimalisasi penyediaan akses pembiayaan perumahan terutama bagi MBR secara berkelanjutan,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (jas hitam red-) menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan runah MBR dengan kapasitas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi hingga 250 ribu per tahun. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat kebutuhan rumah MBR dan pekerja informal masih mendominasi angkat backlog sebesar 11,38 unit. Sementara masyarakat dengan penghasilan sedikit di atas MBR dan pekerja informal mencapai 10,59 juta unit. 

Haru menegaskan, sejak meluncurkan KPR pertama kali pada 10 Desember 1976 hingga September 2021, perseroan telah merealisasikan kredit untuk 4,9 juta unit di seluruh Indonesia. Sebanyak 3,5 juta unit di antaranya, merupakan KPR Subsidi. 

“Dengan keberhasilan pemerintah dalam penanganan Covid-19, keberlanjutan kemudahan kepemilikan rumah, hingga kepastian kuota dan anggaran subsidi perumahan akan semakin mendorong permintaan rumah segmen MBR pada 2022,” paparnya. 

Untuk mendorong pembiayaan rumah MBR pada 2022, Bank BTN menyiapkan hampir 4 ribu jaringan kantor dan 11 ribu sumber daya manusia yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki ekosistem digital penyaluran KPR yang memangkas proses kredit menjadi hanya 5 hari. 

Tercatat hingga Oktober 2021, Bank BTN telah menyerap 99% dari jatah kuota KPR Subsidi baik berskema Subsidi Selisih Bunga (SSB) maupun FLPP. Dari kuota sebesar 120 ribu unit, serapan Bank BTN mencapai 119 ribu unit.  

Sementara itu, Wakil Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Royzani Sjachril menjwlaskan, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR bisa dilakukan dengan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja di sektor informal. 

Saat ini, REI memiliki 5.507 anggota yang berfokus di segmen MBR. Dia yakini dengan ekosistem perumahan yang kuat terutama dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian segmen MBR akan menjadi program padat karya pemerintah yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. (J03) 

  • Bagikan