Waspada
Waspada » Creating Money Atasi Hak Dasar Rakyat Peroleh Kerja
Ekonomi

Creating Money Atasi Hak Dasar Rakyat Peroleh Kerja

PEMERHATI Ekonomi Surya Dharma Hamonangan. Teori Moneter Modren atau Monetery Modren Theory (MMT), yang salah satunya melakukan pencetakan uang (creating money). Sebab, yang dinilai mampu atasi hak dasar rakyat peroleh kerja. Waspada/Ist
PEMERHATI Ekonomi Surya Dharma Hamonangan. Teori Moneter Modren atau Monetery Modren Theory (MMT), yang salah satunya melakukan pencetakan uang (creating money). Sebab, yang dinilai mampu atasi hak dasar rakyat peroleh kerja. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerhati Ekonomi Surya Dharma Hamonangan (foto) mengatakan, Teori Moneter Modren atau Monetery Modren Theory (MMT), yang salah satunya solusinya melakukan pencetakan uang atau creating money, dinilai mampu atasi hak dasar rakyat peroleh kerja.

Creating money dinilai mampu atasi hak dasar rakyat peroleh kerja sesuai asal 27 ayat 2 UUD 45.

Adapun bunyinya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Demikian dikatakan Surya menjawab Waspada, Selasa (7/7) sekaitan hak dasar rakyat tentang memperoleh pekerjaan.

“Di sini pemerintah telah melanggar pasal 27 Ayat 2 UUD 45, yang bermaksud bahwa, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang layak,” katanya.

Dan amanat konstitusi ini tampaknya dilanggar pemerintah.

Sebelum menyebarnya Covid-19, upaya pemerintah saat ini sangat tidak memadai untuk mengatasi pengangguran di Indonesia.

Sebenarnya kata Surya, bila pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan tidak melanggar amanat konstitusi tersebut sudah pasti memahami bahwa hak itu harus dipenuhi negara.

Sehingga, program Jaminan Pekerjaan dan Penghidupan Indonesia (JAMPPI) dapat terlaksana dengan

baik. Namun yang terjadi malah sebaliknya hak dasar rakyat terabaikan.

Surya mencontohkan, kartu prakerja yang programnya hanya sebatas pelatihan tanpa ada tindakan berkelanjutan dari pemerintah. “Saya rasa itu tidak lah tepat,” katanya,

Lindungi Hak Dasar

Semestinya, lanjut Surya, langsung saja pemerintah melindungi hak dasar rakyatnya untuk memperoleh pekerjaan sesuai amanat pasal 27 ayat 2 tersebut.

“Di lapangan, kita melihat sendiri susahnya rakyat untuk memperoleh pekerjaan,” katanya.

Bahkan dari tahun ke tahun jumlah pengangguran semakin bertambah.

Hendaknya, rakyat yang sudah melamar kerja di perusahaan-perusahaan, tapi tidak mendapatkan pekerjaan dapat bergabung dengan program Jamppi ini.

Kalaupun mau diberikan pelatihan, pemerintah harus menjamin bahwa setelah dilatih, rakyat langsung diberikan pekerjaan.

Rakyat yang sudah dilatih bisa dikirim ke perusahaan-perusahaan. Tapi kalau perusahaan tidak menerima, ya wajib pemerintah yang mempekerjakan.

Kembali yang menjadi pertanyaan, dari mana uang pemerintah untuk menggaji rakyat ini?

Di sinilah teori moneter modern (MMT) berperan.

Pada dasarnya, uang pemerintah itu tidak terbatas dan dapat membeli barang dan jasa apapun yang tersedia dalam wilayahnya.

“Jadi, pemerintah dapat membeli jasa tenaga kerja rakyatnya dengan mempekerjakan mereka dalam program Jamppi,” ucap Surya.

Nah, setelah rakyat sudah bekerja, baru dipajaki. Dengan begini, niat meningkatkan rasio pajak indonesia pun akan terpenuhi.

Bila Jamppi dapat dikelola dengan baik, yang mana angkatan kerja dapat direalisasikan lebih tinggi daripada jumlah penduduk, sudah pasti dari sektor ini dapat meningkatkan ratio pajak untuk pemerintah.

Artinya, pajak penghasilan dapat meningkat apabila jumlah angkatan kerja juga meningkat.

Apalagi jumlah angkatan kerja itu lebih besar dari jumlah penduduk, katakanlah dapat terealisasi 90 persen, maka sudah pasti mengurangi pengangguran.

“Dari angkatan kerja ini juga meningkatkan sektor pajak penghasilan,” tutup Surya. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2