Waspada
Waspada » Buruh Demo Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut
Ekonomi

Buruh Demo Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut

Elemen buruh yang tergabung dalam DPW FSPMI Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Jalan Patimura Medan, Kamis (17/2).
Elemen buruh yang tergabung dalam DPW FSPMI Sumut menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Jalan Patimura Medan, Kamis (17/2).

MEDAN (Waspada): Elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Jalan Patimura Medan, Kamis (17/2).

Dalam aksi yang diikuti sekitar 50 orang peserta tersebut, tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan membentang berbagai poster dan spanduk yang menyatakan bahwa FSPMI menentang terjadinya korupsi. Dalam aksi tersebut peserta aksi juga membagi-bagikan masker kepada para pengemudi yang melintas di jalan depan BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi sebagai pimpinan aksi tersebut menyatakan, aksi ini menyikapi dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp20 triliun hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Tony menyebutkan, kasus ini diungkap oleh Kejaksaan Agung sejak pertengahan Januari 2021, namun sampai saat ini belum ada perkembangan dan Jaksa Agung juga belum ada menetapkan siapa tersangka atas dugaan mega korupsi tersebut.

“Menyikapi hal tersebut, KSPI FSPMI secara serentak melakukan aksi di seluruh provinsi maupun kota yang ada anggota kita. Kita berharap agar Kejagung benar-benar serius menuntaskan kasus ini. Benar apa nggak kasus korupsi yang diungkapkannya. Kita sebagai pekerja buruh sangat berkepentingan untuk mengawal kasus ini dan mengkritisi agar uang buruh dan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan itu benar-benar aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyampaikan, FSPMI akan terus mengawal proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“FSPMI meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor,” ujarnya.

Tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.

“Ketiga, kembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluraganya,” tegasnya.

Dana Pekerja Aman

Aksi para buruh tersebut diterima langsung Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara, Panji Wibisana. Pada kesempatan itu, Panji Wibisana menegaskan, bahwa dana para pekerja yang dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan tetap aman.

“Kami menyatakan bahwa, dana kelolaan atau dana pekerja yang dititipkan kepada kami oleh pemberi kerja maupun dari pekerja sendiri yang sekarang ini sudah mencapai Rp480 triliun lebih itu aman dikelola BPJamsostek,” tegasnya.

Selain itu, Panji juga menegaskan, sampai hari ini (Kamis-red) tidak ada satupun yang gagal bayar baik itu untuk jaminan kesehatan pekerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun maupun jaminan kematian.

“Bahkan pemerintah sekarang mewajibkan kepada kami untuk menjalankan satu tambahan program lagi yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Kita tunggu saja peraturan pemerintahnya, kita akan laksanakan untuk pekerja di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan BP Jamsostek akan terus diberikan amanah oleh pemberi kerja dan para pekerjanya. Dan BPJamsostek bisa memberikan jaminan kepada para pekerja hingga akhir hayat,” pungkasnya. (m31)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2