Waspada
Waspada » BI: Realisasi Dana Program PEN Sumut Rp12 T
Ekonomi

BI: Realisasi Dana Program PEN Sumut Rp12 T

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kantor Sumatera Utara, Wiwiek Sisto Widayat saat memaparkan data Program PEN di Sumut, Rabu (4/11).
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kantor Sumatera Utara, Wiwiek Sisto Widayat saat memaparkan data Program PEN di Sumut, Rabu (4/11).

SIBOLANGIT (Waspada): Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak dari Pandemi Covid-19 untuk Sumut sebesar Rp53,6 triliun, namun baru terealisasi sebesar Rp12 triliun yang sudah tersalurkan.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kantor Sumatera Utara, Wiwiek Sisto Widayat menyebutkan, bantuan program PEN melalui Program Perlindungan Sosial, Program Sektoral dan Insentif Tenaga Kesehatan tersebut, hingga September 2020 diperkirakan telah tersalur sebesar Rp12 triliun.

“Dari Rp53,6 triliun yang dianggarkan, diperkirakan telah tersalur sebesar Rp12 triliun hingga September 2020 atau sekitar 22% dari pagu,” ujar Wiwiek pada pelatihan wartawan ekonomi dan bisnis di Sibolangit, Rabu (4/11).

Wiwiek menyebutkan, masih banyak nominal yang belum tersalurkan, karena masih banyak kendala umum seperti singkronisasi data, tumpang tindih penerima manfaat, keterbukaan data penerima manfaat lintas kementrian belum optimal, serta proses evaluasi yang masih perlu ditingkatkan.

“Secara spasial, Kota Medan menjadi pusat serapan terbesar berbagai bantuan yang bersumber dari APBN, diikuti dengan Deliserdang dan Pematangsiantar,” ungkap Wiwiek.

Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, begitu juga untuk serapan BPUM masih relatif minim. Hal itu disebabkan oleh permasalahan data. Dari 355 ribu nama pelaku UMKM yang diajukan oleh Dinas, hanya 16% pelaku usaha yang lolos verifikasi data di kementerian koperasi.

Disebutkan, hingga 29 September 2020, Banpres UMKM senilai Rp2,4 juta per penerima, telah direalisasikan sebanyak Rp828,90 miliar. Beberapa hal yang menyebabkan tidak lolos verifikasi data diantaranya NIK didaftarkan lebih dari satu kali, data tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.

“Penyaluran Banpres UMKM masih terganjal data calon penerima yang tidak lengkap khususnya yang diajukan Dinas Koperasi dan UMKM,” katanya.

Wiwiek memberi contoh, dari 355.603 UMKM yang diajukan Dinas Koperasi Sumut, hanya 16 persen atau 56.971 pelaku usaha yang datanya lolos verifikasi data di Kementerian Koperasi.

“Tidak lolos verifikasi karena data pelaku usaha antara lain tidak dilengkapi NIK, jenis usaha dan termasuk alamat lengkap. BI berharap Banpres UMKM bisa terus meningkat agar kinerja UMKM bisa bangkit lagi yang mendorong pergerakan ekonomi, ” ujar Wiwiek Sisto Widayat. (m31)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2