banner 325x300

47 PP Dan Sejumlah Peraturan Menteri Sulitkan Pemda Bergerak

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, paling tidak ada 47 peraturan pemerintah (PP) dan sejumlah peraturan menteri yang menyulitkan pemerintah daerah (pemda) bergerak. 

“ini yang sering saya katakan tsunami regulasi,” katanya secara virtual dalam diskusi terkait UU  Omnibus Law Cipta Kerja, besama Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Senin (10/5). 

Yang jadi masalah di sini, lanjut Bima, ruang gerak pemda menjadi lambat sehingga banyak hal sulit atau tidak jalan. 

Contohnya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PDMPTSP) yang harus membuat pemda membuat keseragaman struktur. Namun di PP No.12/2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dianggap masih belum jelas isinya. 

Di saat yang sama ada edaran dari Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menghilangkan jabatan struktural. Dua regulasi ini dianggap pemda tidak sinkron. Ujung-ujungnya mempersulit petugas yang ada di lapangan. 

“Tapi bagaimanapun teman-teman wali kota mendukung. Presiden targetkan sukses, (kami yakin) sukses. Tapi kita perlu kolaborasi. Kami tidak mau jadi sarana sosialisasi. Kita mau jadi referensi kebijakan,” imbuh Bima.

Sejak awal pihaknya agak kritisi omnibus law. Pertama, khawatir ada resentralisasi. Kedua, justru membuat hyper inflasi dan hyper regulasi karena justru aturan turunannya membuat ribet. 

Hal ini tentu membuat beban tersendiri bagi kepala daerah. Ajan tetapi di sisi lain, Presiden Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah kasus pandemi Covid-19. 

“Kita jadi tambah khawatir karena awalnya Undang-Undang Cipta Kerja didesain untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Begitu ditargetkan recovery economy apalagi positif, ini tambah berat,” jelas Bima. 

Bima memaparkan kritik terkait resentralisasi ini akan menjadi tugas berat untuk menteri Bahlil. Karena dengan adanya omnibus law Bahlil harus membuat banyak regulasi. (J03) 

  • Bagikan