Dugaan Dana Siluman Rp 9,65 M Sudah Dikonfirmasi Polda & Kejati

KURANG lebih tiga bulan yang lalu Waspada menurunkan sebuah berita berjudul "KPK diminta bongkar dugaan Rp 9,65 miliar anggaran siluman di Simeulue". 

Dugaan Dana Siluman Rp 9,65 M Sudah Dikonfirmasi Polda & Kejati
Ikhsan Mikaris di Dinas PUPR Simeulue, Selasa (15/10) Waspada/Rahmad

Berita itu membuat seantero Simeulue "heboh" pro dan kontra. Hanya berselang hari Bupati Simeulue Erli Hasim meminta klarifikasi soal berita itu melalui Kadis Keuangan. Seiring perjalanan waktu publik bertanya bagai mana tidak lanjut berita itu?

Selasa (15/10) Waspada Simeulue sejumlah rekan insan pers menyambangi kantor Dinas PUPR meminta konfirmasi pada Kadis Ir. Ikhsan Mikaris yang pada hari itu di papan nama yang tersemat pada bagian dada bajunya tertulis Ikhsan Habsi.

Sang Kadis awalnya enggan berbicara bahkan sempat bertanya "ini hidup rekaman," tanya kepada salah satu rekan wartawan yang turut di situ.

Setelah dijelaskan oleh Waspada bahwa mereka datang atas nama wartawan mewakili media masing-masing dan memang merekam agar hasil konfirmasi tidak bias. Akhirnya Kadis dapat memahami dan terlihat hati-hati sekali.

Kata Ikhsan Mikaris soal dana Rp 9,6 sudah diklarifikasi oleh Polda Aceh dan Kejati. Bahkan katanya tim Polda Aceh  belum lama ini datang untuk klarifikasi itu dan menginap.

"Tidak ada yang fiktif," jelas dia. Ditohok apa Polda dan Kejati "hadir" dalam hal itu rangka penyelidikan dan penyidikan. "Itu saya tak tahu membilangnya" jawabnya lagi.

Lebih lanjut dia yakin tidak ada masalah dalam hal itu. "Buktinya ya sampai sekarang kan tidak ada," sambungnya lagi.

Dia juga mengatakan tahun 2017 dia belum menjabat Kadis PUPR Simeulue. Ia mulai menjabat tahun 2018 pertengahan.

Berikut isi lengkap berita masa itu. Simeulue kini sedang santer. Dikabarkan ada dana Siluman Rp 9.650.000.000, di APBK-Perubahan 2017. Plus Rp 2.860.000.000, di APBK 2018. Uang ini ditengarai kuat dikorupsi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Modusnya  penuh intrik.

Sekretaris Himpunan Masyarakat Simeulue (HIMAS) Kota Medan Mualim MA meminta lembaga anti korupsi KPK, Kejaksaan dan Polri membongkar dugaan korupsi APBK Simeulue di tahun-tahun awal pemerintahan Bupati Erli Hasim itu. 

Alasan kenapa disebut dana siluman menurut Zulhamsah sejak mulai dianggarkan muncul secara tiba tiba beda dengan yang dibahas di DPRK hingga penggunaannya cenderung seperti Siluman. Ceritanya ada tapi tak nampak mata.

Soal Terstruktur, Sistematis dan Masif.  karena menurut Zulhamsah diduga sejak mulai dari penempatan pejabat pengelola yang tidak singkron dan diprotes hingga ke PTUN oleh banyak pihak kini masih di Mahkamah Agung. Eksekusi anggaran di lapangan melibatkan oknum pejabat nakal.

Mukhtar Direktur CV. Abadi Artha Pratama merupakan satu dari sekian sample dan bisa menjadi saksi hidup kata Zulhamsah, Tokoh Masyarakat Simeulue mantan Kepala Desa Anao kepada Waspada belum lama ini.

Zulhamsah menuturkan perusahaan Muktar terdata mendapat 8 paket proyek dari Dinas PUPR Simeulue senilai Rp 1.457.500.000,-  dibuktikan copyan Surat Perintah Pembayaran Dana Langsung (SP2D-LS) dari Badan Pengelolaan Kekayaan & Keuangan Daerah (BPKKD) Simeulue. Uang itu sudah dicairkan.

Menurut Zulhamsah saat dikroscek yang bersangkutan tidak tahu menahu dengan pekerjaan dimaksud. Kapan waktunya, di mana lokasi, juga uang sebesar itu tidak pernah nampak apalagi diterima oleh Mukhtar.

Penuturan Zulhamsah dibenarkan Mukhtar, Direktur CV. Abadi Atha Pratama juga Ketua Pemuda Pulau Bengkalak, Simeulue. Sewaktu dikonfirmasi Waspada Jumat (12/7) persisnya dia sedang gotong royong dengan warga sekampungnya.

Mukhtar kepada Waspada benar benar tidak tahu dengan pengerjaan proyek dan pencairan uang miliaran itu. Dia juga merasa bingung, "kok uangnya bisa cair," ujarnya dengan nada bertanya.

Sementara katanya tidak pernah menandatangi kontrak, tidak juga pernah memberikan kuasa direktur pada siapapun.

Mukhtar mengatakan tidak pernah melaksanakan pekerjaan tidak pernah mendatangi dokumen administrasi kemajuan projek serta tidak pernah menandatangi slip penarikan atau transfer uang perusahaan dari bank.

Memang katanya dokumen perusahaan, akta pendirian, SIUP, SITU, SBU dan Stempel perusahaan diambil oleh Bereeh. Lebih detail saat ditanya apa Bereeh yang dia maksud Pejabat, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Simeulue. "Iya," tegas Muktar.

Katanya bersangkutan pada satu waktu tahun lalu mendatanginya dan menanyakan tentang perusahan Muktar untuk dipakai. Lalu Muktamar menjawab perusahaan itu secara administrasi sudah mati.

Lantas kata Muktar menirukan oknum itu, menyambung lagi  tidak apa-apa. Oknum itu kata Muktar akan mengurusnya. Kemudian kata Muktar melalui seseorang oknum pejabat itu memberikan uang sebesar Rp 5 juta. Setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengannya. 

Dalam waktu dekat Muktar menyebut akan menjumpai dan menanyakan langsung masalah itu kepada bersangkutan. Saat dihubungi ke kantor dinas PUPR oknum pejabat yang disebutkan oleh Muktar sedang tidak di tempat menurut sejumlah sumber sedang ke Banda Aceh.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Simeulue Novikar Setiadi, S.STP,  M.SI saat dilakukan konfirmasi ke kantornya Jumat (12/7) bersama beberapa awak media mengakui uang sesuai SP2D LS itu sudah dibayar kepada bersangkutan.

"Kalau yang ini ya, aslinya yang ditandatangani ada disimpan. Copy nya memang begini," jawab Novikar Setiadi saat ditunjukkan salah satu foto lembaran SP2D LS untuk dan atas atas nama rekning dan perusahaan milik Muktar.

Lebih lanjut saat diminta untuk melihat kontrak kerja atas nama perusahaan Muktar Novikar Setiadi mengaku tidak memiliki, "ada di Pejabat Pembuat Komitmen," terangnya. 

Lebih lanjut ketika wartawan meminta memfoto dokumen pendukung bisa terbit nya SP2D Novikar Setiadi menyatakan beliau sedang terburu-buru dan makan waktu lama karena harus membongkar banyak arsip.

Tetapi menurutnya sebelum diterbitkan SP2D LS tentu sudah melalui mekanisme dari pihak terkait. Ada pengajuan dan verifikasi dari bawah. 

Kemudian sambung Novikar Setiadi, setelah semua berkas itu lengkap dia tidak boleh menahan pencarian. Akan tetapi soal mengecek ke lapangan mengenai kebenaran fisik itu sudah di luar tanggung jawabnya.

Ini isi berita klarifikasi Bupati Simeulue Erli Hasim, S.Ag, S.H, M.IKom kabarnya gerah. Melalui Kepala BPKD Novikar Setiadi, S.STP. M.Si. meminta klarifikasi berita dengan nada mengancam. 

"Add,, cepat klarifikasi kembali itu berita tentang dana siluman sebelum berbuntut panjang... Tadi saya ditelepon bupati dan beliau tidak terima atas statemen dana siluman di berita itu.." Ini adalah kutipan utuh.

Adapun kutipan pesan WhatsApp dari Ketua BPKD Simeulue Novikar Setiadi itu dikirim kepada Kirfan salah seorang wartawan media online, rekan meliput di lapangan yang kemudian diteruskan kepada Waspada Senin (15/7). 

Menanggapi pesan Bupati yang disampaikan Novikar, Kirfan menjawab:
"Jika ada yg keberatan, dipersilahkan ajukan keberatan dan hak jawab diberikan, selanjutnya yang berkewajiban mengklarifikasi adalah media yang bersangkutan, demikian bang."

Kepala BPKD Simeulue Novikar Setiadi yang dikonfirmasi Waspada menyangkut pesan yang dikirim Kirfan ke Waspada adalah ucapan Bupati Erli Hasim. Novikar  membenarkan. "Iya betul," tegasnya.

Novikar Setiadi juga mengirim nomor kontak Bupati Erli Hasim dengan ujung 1999 disarankan Waspada agar langsung menghubungi Erli Hasim agar lebih terang. 

Sayang nomor yang diberikan saat ditelpon masuk tapi tak diangkat-angkat. Novikar Setiadi dan Kabag Humas Setdakab Simeulue, Dodi Juliardi Bas yang kemudian dihubungi Waspada untuk 'menjembatani' konfirmasi langsung dengan Bupati Erli Hasim. Kabag Humas Simeulue menjawab belum ada jawaban dari Erli Hasim.

Sebelumnya sebuah nomor kontak seluler yang mengaku Bereeh, Kabid Bina Marga PUPR Simeulue mengirim pesan kepada Waspada menanggapi berita  dengan judul "KPK Diminta Bongkar Rp 9,65 M Anggaran Siluman Di Simeulue".

Berikut kutipan pesan dari sebuah nomor seluler via aplikasi WhatsApp mengaku Bereeh. "Terima kasih sdh mencantumkan nama pribadi saya yg meminta stempel perusahaan a.n. mukhtar dan akan saya tanya kepada yg bersangkutan..kapan saya minta dimna.."

Saat dikirimi pesan diminta untuk diwawancarai langsung. tidak membalas. Kemudian saat divideo call untuk memastikan yang bersangkutan adalah Bereeh, masuk tapi selalu terputus.Bereeh menjawab dengan pesan WhatsApp  sedang urus keluarga di luar daerah. 

Sekretaris HIMAS Kota Medan Mualim MA saat ditelpon santai menanggapi reaksi orang nomor satu Simeulue itu bahkan dia mengurai kronologis terkuaknya dugaan Korupsi APBK P sebesar Rp 9,65 miliar itu plus Rp 2.860.000.000, di APBK 2018.

Katanya, indikasi awal dari tidak diberikan nya data oleh Eksekutif Simeulue untuk Tim Pansus DPRK khususnya Dinas PUPR Simeulue. Adapun permintaan data karena berita dan banyaknya keluhan masyarakat terhadap buruknya sarana jalan dan jembatan dua tahun terakhir. 

Khususnya kata dia, jalan menuju Pelabuhan Feri Desa Kota Batu, Jalan menuju Desa Sevoyan, Desa Ganting, Desa Kuala Makmur, Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulue Timur,  sampai Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam. 

Kemudian lagi  katanya, soal jalan dan jembatan menuju Kecamatan Teupah Selatan, Teupah Barat yang juga sangat memprihatinkan. Masyarakat silih berganti mendatangi DPRK termasuk anggota DPRK yang jadi sumber data bagi Mualim. Rakyat  mempertanyakan mengapa tidak pernah ada perbaikan kepada legislatif.

Lalu katanya DPRK merencanakan kegiatan Pansus terhadap kegiatan pemeliharaan jalan tersebut. Ketua DPRK Simeulue melalui surat  Nomor 171/128/DPRK /2019 tanggal 31 Januari 2018 kepada Bupati Simeulue meminta data dan kontrak Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tahun 2017 dan  2018 yang dilaksanakan melalui Dinas PUPR Kabupaten Simeulue. 

Karena bupati sedang berada di luar kota (Jakarta dan Banda Aceh), maka Wakil Bupati Simeulue mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, supaya menyerahkan seluruh bahan yang diminta oleh DPRK Simeulue.

Menurut Mualim, beberapa hari tim Pansus menunggu data tidak juga diberikan, sehingga diutus salah seorang anggota tim pansus yang memberikan  informasi kepada Mualim menemui PUPR. 

Masa itu katanya, Kadis PUPR menyatakan data sudah dipersiapkan sesuai permintaan Ketua DPRK Simeulue. Tetapi sesuai arahan bupati via telepon, supaya data tersebut tidak diserahkan karena seluruh pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tersebut telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Kemudian kata Mualim sepuluh anggota DPRK Simeulue  datang ke BPKD Kabupaten Simeulue untuk meminta data SP2D Pemeliharaan Jalan dan jembatan tahun 2017 & 2018. Tim diterima oleh Sekretaris BPKD dan menyerahkan seluruh SP2D tersebut.

Katanya alangkah terperanjat beberapa anggota DPRK Simeulue khsusnya anggota Badan Anggaran karena jumlah dana Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada APBK-P tahun 2017 sangat besar yaitu Rp 9.650.000.000. Sedangkan pada waktu pembahasan penambahan yang disetujui hanya Rp 1.000.000.000.

Hasil Pansus masa itu karena menjelang Pileg dan Pilpres 17 April 2019 menjadi kurang terekspos bahkan tenggelam. 

Lima anggota DPRK Simeulue, dr. ikhsan, Hamsipar, Sunardi Sihombing, Nadirsyah dan Azharuddin Agur, SPd yang dikonfirmasi Waspada dalam satu ruang yang sama di lantai satu gedung DPRK Simeulue Selasa, (16/7) menyatakan heran soal adanya anggaran Rp 9,65 miliar di APBK-P 2017.

Menurut dr. Ikhsan, salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) bagaimana mungkin mereka menyetujui anggaran sebanyak itu sementara tahun tahun sebelumnya untuk kegunaan yang sama paling besar Rp1 miliaran. Lebih lanjut katanya yang diajukan PUPR dan disetujui waktu itu Rp1 miliar.

Azharuddin Agur, SPd politisi dan guru politik di Simeulue yang sudah empat priode di Legislatif bahkan pernah duduk menjadi dewan terhormat sebelum Simeulue dimekarkan, pernah jadi Ketua DPRK Simeulue. "Bagaimana alurnya?," ujarnya heran.

Katanya usulan APBK dan APBK-P diajukan oleh eksekutif ke DPRK lalu diserahkan ke Badan Anggaran di bahas bersama.  Kemudian diteruskan oleh Banggar ke komisi masing- masing dibahas bersama TAPK dan dinas terkait lalu kembali ke Banggar. "Ini tidak pernah ada dan tidak pernah dibahas, anehkan," jelas Azharuddin Agur.

Nadirsyah Kuat anggota Komisi C DPRK Simeulue mitra Dinas PUPR menyatakan anggaran untuk perawatan jalan dan jembatan yang dibahas di APBK-P 2017. "Tidak, tidak ada sebesar itu," ungkapnya. Lebih detail dia menyebutkan hanya Rp 1 miliar.

Ketua Fraksi Merah Putih DPRK Simeulue Sunardi Sihombing juga caleg terpilih dan calon pimpinan DPRK dari Partai PAN 2019 s/d 2024 membenarkan kata Ihsan dan kawan- kawannya. "Sudah benar yang dibilang pak Ihsan dan kawan-kawan," jelasnya.

Hamsipar yang juga anggota DPRK terpilih untuk periode 2019- 2024 menuturkan awalnya dia sempat curiga pada dr. Ikhsan dan anggota Banggar dan Komisi C. "Ternyata anggaran itu benar-benar Siluman," ujarnya diaminkan Sunardi Sihombing, bersama tiga yang lain. ( Crm )