Dana Siluman Rp9,6 Milar Resmi Ke Polda Aceh

Dana Siluman Rp9,6 Milar Resmi Ke Polda Aceh
LSM GMBI, LPLA, LSC dan sejumlah awak media foto bersama di ruang Dirkrimsus Polda Aceh. Senin (11/11). Waspada/Ist

BANDA ACEH (Waspada): LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Teritorial (Wilter) Aceh, Lembaga Simeulue Center (LSC) dan Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) tadi pagi resmi melaporkan kasus dugaan korupsi dana siluman Rp9,6 miliar di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue ke Polda Aceh.

Demikian disampaikan Kirfan yang ikut meliput pelaporan pada Senin (11/11) kepada Waspada melalui telepon seluler. Katanya, laporan tersebut diterima langsung oleh Panit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Aceh, Ipda Roni Irawan.

Adapaun terkuaknya kasus anggaran siluman pada dana rutin Dinas PUPR Kabupaten Simeulue terkait banyak jalan berlubang/rusak di kepulauan itu namun hingga saat ini tak kunjung diperbaiki bahkan lubang lubang jalan ada seukuran kubangan kerbau.

Mendengar banyak keluhan masyarakat pada 2018 DPRK melakukan Pansus dan saat permintaan data kabarnya terjadi silang pendapat antara pejabat eksekutif sebagian ada yang memberikan kepada DPRK yang lebih tinggi menahan dokumen. 

Muncul kecurigaan dari DPRK lalu meminta SP2D ke keuangan Simeulue ternyata dana rutin sudah dicairkan dalam jumlah hampir Rp10 miliar. 

Anehnya menurut sejumlah anggota DPRK saat APBK murni 2017  dana rutin hanya dianggarkan Rp1 miliar. Sementara tiba tiba dicairkan berdasarkan SP2D dicairkan dengan nilai Rp9,6 miliar. 

Anggota DPRK Simeulue khususnya Banggar masa itu kepada Waspada mengaku penaikan anggaran dana rutin sebanyak itu diluar sepengetahuan mereka, saat pembahasan APBK-P 2017 mereka hanya menyetujui tambahan sebesar Rp1 milliar.

Dugaan korupsi ini sudah lama mencuat bahkan hampir 5 bulan namun hingga saat ini belum ada kepastian hukum terhadap pelakunya. Padahal dana Rp9,6 miliar merupakan angka yang sangat fantastis dan menimbulkan kerugian negara.

Ketua GMBI Wilter Aceh, Zulfikar ZA berharap kepada Polda Aceh agar kasus dana siluman ini dapat diselesaikan dan menetapkan pelaku-pelakunya menjadi tersangka, sehingga masyarakat puas dan tidak lagi bertanya-tanya.

"Kita harapan kepada Polda Aceh agar mengusut kasus dana siluman ini hingga tuntas dan segera menetapkan pelakunya menjadi tersangka. Sehingga, masyarakat tidak bertanya-tanya dan penegakan hukum tidak terkesan tebang pilih," kata Zulfikar.

Dalam kesempatan itu, Panit III Tipidkor Dirkrimsus Polda Aceh, Ipda Roni Irawan mengatakan, sebelum ada laporan GMBI, pihak Polda telah melakukan penyelidikan terhadap kasus Rp9,6 miliar tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh Polda.

"Berdasarkan informasi yang kita terima, kasus ini sudah kita tangani dan sedang tahap penyelidikan, semua pihak yang terkait sudah kita lidik dan kita sudah melakukan survei lapangan juga," ungkap Ipda Roni Irwan.

Katanya, kasus ini masih tahap penyelidikan dan belum tahap penyidikan dan pihaknya menunggu tenaga ahli dari LKPP. "Kasus ini tetap lanjut dan tidak didiamkan, namun mohon bersabar, kita sedang meminta pakar ahli dari LKPP," sambung Roni Irwan ditirukan Kirfan.

Seperti dilansir beberapa media, kasus dana siluman adalah dana rutin pemeliharaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Kabupaten Simeulue yang bersumber dari APBK Perubahan, yaitu tahun 2017 senilai Rp9,6 miliar dan tahun 2018 senilai Rp2,8 miliar.

Kasus dana siluman ini, ada 3 substansi yang menjadi problema di dalamnya, pertama, tidak adanya pengesahan dari DPRK Simeulue. Kedua, diduga banyak yang fiktif dan yang ketiga diduga ada unsur penipuan dengan memakai perusahaan pihak ketiga sementara mereka tidak tahu persis hanya diberikan fee sedikit.

Kepala Dinas PUPR Simeulue, Ir. Ikhsan Mikaris yang dikonfirmasi Waspada pertengahan bulan lalu menjelaskan soal dana Rp 9,6 miliar sudah diklarifikasi oleh Polda Aceh dan Kejati. 

Bahkan katanya waktu itu kepada sejumlah awak media, tim Polda Aceh  belum lama ini datang untuk klarifikasi itu dan menginap. "Tidak ada yang fiktif," jelas dia. (crm/b04)