Ruang Dialog - Waspada

Ruang Dialog

  • Bagikan

SUMATERA Utara punya banyak seniman, penggiat kesenian dan budayawan, tapi tak punya “cetak biru” pemajuan seni dan budaya. Lucu? Memang. Di sini Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 seolah tak berlaku.

Semua kegiatan seni budaya yang berlangsung di propinsi ini adalah kegiatan dalam rangka program dinas terkait. Bukan satu yang berkelanjutan dan terencana dengan matang. Dus, lebih bersifat temporer dan seremonial.

                                             

Para seniman, penggiat seni dan budayawan itu sudah lama berharap kehidupan kesenian yang sedang “terengah-engah” ini bisa disemangati lagi. Tentunya dengan meminta pak Gubernur dan kepala dinas terkait untuk memberi rangsangan, memotivasi, dana dan kesediaan berdialog. Tapi sejauh ini harapan itu belum terwujud.

Terus terang saja, meski aktivitas kesenian di Sumatera Utara terlihat seperti tak ada matinya, namun secara substansi dan lebih-lebih secara kualitas, kegiatan kesenian itu sesungguhnya berjalan di tempat. Terjebak pada rutinitas yang nyaris tanpa peningkatan mutu sebagai pertunjukan karya kesenian. Tahun demi tahun berjalan dari itu ke itu saja.

Yang lebih menyedihkan, banyak dari aktivitas itu berlangsung hanya karena semangat para senimannya sendiri. Minim dukungan, apalagi bantuan finansial. Pemerintah daerah lepas tangan seakan-akan pemajuan seni budaya bukan urusan mereka. Dinas terkait pun sama, tak membantu meski sudah diminta.

Keadaan ini membuat para seniman, penggiat kesenian dan pemikir kebudayaan di Sumatera Utara semakin apatis terhadap akan membaiknya apresiasi masyarakat terhadap karya seni di daerah ini.

Kecuali sekedar mengucurkan dana “alakadarnya” sabankali ada kemunitas atau sanggar seni yang berkegiatan, itupun setelah para penggiat kesenian itu mengajukan proposal permohonan bantuan, saya belum melihat adanya gebrakan apresiatif dari pemerintah daerah untuk membangun kreativitas dan meningkatkan kualitas karya kesenian di propinsi ini.

Sejauh ini saya belum pernah melihat dan mendengar pak gubernur atau pejabat dinas terkait seni budaya di daerah ini turun langsung berdialog dengan para seniman, penggiat seni dan budayawannya. Bertanya tentang kendala yang dihadapi dan mencarikan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi para seniman itu.

Ketidakpedulian ini bisa dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa hingga hari ini masih sangat banyak kabupaten/kota di Sumatera Utara yang bahkan belum memiliki satu pun gedung kesenian yang representatif untuk tempat para seniman mempertunjukkan hasil karyanya. Dalam kondisi seperti ini, sangatlah tinggi kita berkhayal untuk punya museum senirupa, punya pusat dokumentasi sastra, punya gedung teater yang modern.

Harus diingat, dalam konteks pemajuan seni dan budaya, seniman dan pekerja seni adalah stakeholder utama yang seharusnya terlibat dan diikutsertakan dalam setiap pembahasan terkait arah dan tujuan “membangun martabat” propinsi ini.

Meninggalkan seniman, pekerja seni, pemikir kebudayaan dalam membangun daerah ini, sembari meneriakkan jargon “menjadikan Sumatera Utara Propinsi yang Bermartabat” sama artinya dengan menggantang asap. Sebab problem seni budaya di daerah ini tak cukup hanya dibaca di atas kertas. Problem sesungguhnya justru ada di kehidupan nyata. Dan seniman, penggiat seni, pemikir kebudayaan itu adalah orang yang paling tau apa wujud nyata dari problem tersebut.

Pertanyaannya sekarang; sudahkah keterlibatan para stakeholder kesenian itu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah atau justru diabaikan? Berapa banyak seniman yang dilibatkan dan diajak dalam rapat-rapat pembahasan program seni budaya di propinsi ini? Berapa banyak seniman, penggiat seni, budayawan yang sudah diundang dan diajak untuk ikut Musrembang? Atau sebaliknya, berapa banyak pejabat di daerah ini yang menghadiri peristiwa kesenian seperti pentas teater, pagelaran musik, tari dan sastra yang diselenggarakan para seniman di daerah ini?

Sejatinya, lebih dari tanggungjawab administratif mereka sebagai kepala daerah atau kepala dinas, sudah saatnya para pejabat di daerah ini tidak cuma berkutat dengan rutinitas protokoler. Para pejabat itu harusnya menyingsingkan lengan baju dengan turun langsung melihat fakta yang ada, sembari membuka ruang-ruang dialog non formal yang produktif dengan para seniman dan penggiat kesenian yang ada.

Sayang, itulah yang belum terjadi sampai hari ini. Bagaimana pak gubernur….? (*)

  • Bagikan