Reuni 212
Oleh S. Satya Dharma

  • Bagikan

Apa pentingnya peristiwa akbar aksi bela Islam dalam unjukrasa damai persatuan umat Islam Indonesia pada 2 Desember 2016 diperingati? Dijadikan aktivitas tahunan berlabel reuni?

Jika pertanyaan itu diajukan saat ini, maka jawabannya; sangat penting! Terutama karena kondisi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi, reuni berkapasitas people power itu penting untuk mengontrol rezim penguasa yang semakin otoriter. Mengapa? Karena aksi damai 212 adalah salah satu wujud nyata dari masih adanya kekuatan rakyat di negeri ini.

Hal itu dinyatakan pakar hukum tata negara, Dr. Refly Harun. Menurutnya, di tengah rezim penguasa yang semakin arogan, Islamophobia, hobi ngutang dan terlalu banyak pencitraan, memang harus ada perlawanan sipil – people power – untuk mengontrol. Refly bahkan mengusulkan momen reuni 212 tersebut bisa menjadi sebuah festival Islam di Indonesia.

Reuni itu sendiri mulanya mendapat banyak tantangan. Biasalah, pro kontra memang selalu ada di alam demokrasi. Namun Ustadz Slamet Ma’arif, Ketua Umum Persatuan Alumni (PA)  212 menegaskan, meski ada pro kontra, reuni tetap dilaksanakan karena hal itu adalah hak rakyat. Di negeri ini hak rakyat dilindungi Undang Undang.

Reuni itu sendiri sudah dilaksanakan selama empat kali sejak 2017 hingga 2020. Selama empat kali itu, hanya di tahun 2020 reuni 212 berlangsung di ruang tertutup dan dilaksanakan secara daring bersebab covid-19. Namun pada tahun 2020 itu imam besar Habib Rizieq Shihab berkesempatan menyampaikan pidatonya tentang revolusi Akhlak dikaitkan dengan Pancasila.

Refly menegaskan, reuni para pelaku aksi damai bela Islam adalah peristiwa besar sehingga reuni ini perlu dijalankan sebagai sebuah kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan. Mengapa? “Karena kekuasaan kita perlu dikontrol oleh kekuatan civil society yang massif agar jalannya kekuasaan benar-benar sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa serta  mensejahterakan dan mencerdaskan rakyat biar bisa ikut dalam ketertiban dunia,” tutur Rafly.

Saat ini memang sangat dibutuhkan kekuatan civil society untuk mengontrol kekuasaan. Terutama setelah lembaga-lembaga yang seyogianya punya fungsi kontrol justru melempem. Sedang bagaimana kekuasaan itu dijalankan hari ini, bisa dilihat dari sejumlah peristiwa yang terjadi setahun belakangan. Terutama terkait berbagai kebijakan terkait penanganan covid-19. Baik soal penerapan kebijakan PPKM, Vaksinasi, Tes Antigen, Swab, PCR dan lain-lain.

Jika melihat berbagai kebijakan pemerintah saat ini, baik di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, memang terkesan ada yang salah dan melenceng dari tujuan dibentuknya NKRI sebagaimana yang dinyatakan Refly Harun di atas.

Kesalahan kebijakan itu semakin dikuatkan dengan diterimanya permohonan gugatan uji materi oleh Mahkamah Agung (MA) terkait monopoli harga Tes PCR yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yang tahun lalu saja  mencapai Rp 2.5 Juta. Permohonan uji materi tersebut diajukan sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Supremasi Hukum pada 1 November lalu.

Sedihnya, gugatan ini baru akan mendapatkan nomor registrasi pada awal 2022 nanti. “Akan diregistrasi Januari,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi, saat dihubungi Wartawan Kamis, 11 November 2021.

Gugatan itu diajukan Tim Advokasi Supremasi Hukum terhadap Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT PCR. Surat ini diterbitkan pada 27 Oktober 2021 oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes,  Abdul Kadir.

Apapun alasannya, gugatan itu sekaligus mengungkapkan adanya demagog dalam lingkaran rezim penguasa sekarang.

Demagog, menurut Mahfud MD seperti diungkapkannya di Majalah Gatra tahun 2007, adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya.

Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dipilih,  tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat; bahkan dengan kedudukan politiknya para demagog  sering mengatasnamakan rakyat untuk mengeruk keuntungan.

Terkuaknya bisnis PCR akhir-akhir ini, misalnya, membuktikan adanya demagog itu. Apalagi bisnis di tengah penderitaan akibat pandemi covid itu melibatkan nama sejumlah pejabat tinggi. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mengungkapkan, potensi keuntungan dari bisnis PCR itu bisa mencapai 10 triliun.

Jelas sudah, di negeri ini bencana dan musibah adalah cara terbaik untuk melihat watak asli manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang berkarakter dan imannya baik, pasti akan menjadikan musibah dan bencana jalan untuk bersabar dan mendekatkan diri pada Tuhannya. Sebaliknya, para demagog justru menjadikan musibah dan bencana sebagai peluang untuk memperkaya dirinya.

Maka, dalam situasi inilah reuni 212 menjadi penting. Bukan semata untuk menunjukkan masih adanya kekuatan civil society di negeri ini, tapi juga untuk membuktikan bahwa rakyat tidak diam atas semua kebobrokan yang terjadi. Begitulah! (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.