Politik Kebudayaan, Politik Anggaran - Waspada

Politik Kebudayaan, Politik Anggaran

  • Bagikan

ADA perbincangan menarik ketika beberapa waktu lalu wartawan senior Bersihar Lubis menulis tentang Dewan Kesenian dan mempertanyakan berapa kucuran dana APBD untuk lembaga tersebut.

Kesimpulan dari perbincangan yang cukup hangat di laman FB-nya itu adalah, tanpa Perda, Pergub, Perwal, Perbub, yang kesemuanya berada di tangan otoritas pemegang kekuasaan, jangan harap ada alokasi APBD untuk kesenian. Paling banter dewan kesenian hanya dapat dana hibah, itu pun kalau diminta.

                                             

Itu artinya, di mata pejabat pemerintahan, di pusat maupun di daerah, posisi dan status Dewan Kesenian tak lebih sama dengan sanggar-sanggar kesenian di kampung-kampung. Nah, lu. Kalau demikian, lantas apa hebatnya menjadi pengurus Dewan Kesenian?

 Tapi catatan ini tidak akan bicara soal hebat atau tidak hebat itu. Catatan ini justru ingin mengajak pembaca untuk sama berpikir; sebenarnya adakah kemauan politik pemerintah untuk membangun kebudayaan di negeri ini?

Jawabannya atas pertanyaan itu tentu akan beragam. Tergantung dari sudut mana memandangnya. Yang jelas, sebagian besar masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat kesenian, melihat kemauan politik itu baru sebatas wacana dan harapan.

Empat tahun lalu secercah harapan sempat muncul ketika pemerintah menelorkan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Namun setelah empat tahun berlalu, implementasi UU itu di lapangan tetap tak jelas wujudnya.

Padahal undang-undang itu mengamanatkan; kebudayaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. (Pasal 1 ayat 1), mendapat perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan (Pasal 1 ayat 3).

Bahkan demi mewujudkan pasal 1 ayat 3 tersebut, pemerintah dikabarkan akan mengeluarkan 29 Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan dari UU itu. Apakah ke-29 PP dan Permen itu sudah dibuat atau belum, sampai kini pun tak jelas kabar beritanya.

Satu-satunya yang jelas, seiring lahirnya UU No. 5/2017 itu, hampir semua pejabat pemerintah daerah yang terkait kebudayaan, tak terkecuali di Sumut, sejak itu “sibuk” memenuhi “intruksi” Dirjen Kebudayaan Kemendikbud untuk membentuk tim dan menyusun Pokok Pokok Pemikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD).

Hasilnya? Kecuali Dewan Kesenian Medan (DKM) yang mampu menyusun 1000 halaman lebih PPKD, 32 Kabupaten/Kota lainnya di Sumut tampak keteteran. Ironisnya, 1000 halaman PPKD yang dihasilkan Dewan Kesenian Medan itu pun tak jelas bagaimana nasibnya. Entah kenapa. 

Padahal, menurut kabar yang beredar, salah satu “buah” dari apa yang dituangkan dalam PPKD yang diminta Dirjen Kebudayaan itu akan terkait langsung dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pemajuan kebudayaan yang besaran nilainya mencapai Rp. 1 Triliun.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa elit politik kita memang tidak sungguh-sungguh memiliki kemauan politik untuk memajukan kebudayaan. Sebab kemauan politik akan berujung pada lahirnya politik kebudayaan yang di dalam implementasinya pasti akan sangat terkait dengan politik anggaran.

Mungkin karena itulah ada sangat banyak elit politik, dan juga elit birokrasi, di kantor-kantor pemerintahan yang tidak rela membagi kue APBN/APBD untuk menopang aktivitas kebudayaan. Lebih khusus lagi untuk mendukung aktivitas kesenian yang menjadi ladang garapan Dewan Kesenian.

Apapun ceritanya, semangat membangun politik kebudayaan memang tak bisa dipisahkan dari semangat berbagi dalam menjalankan politik anggaran. Tanpa anggaran, apalah artinya sebuah UU yang diniatkan untuk memajukan kebudayaan seperti yang tertuang dalam pasal-pasal di UU No. 5 Tahun 2017 itu.

Namun, jika melihat situasi saat ini, mengharapkan munculnya politik kebudayaan yang baik, yang simultan dan bersinergi dengan politik anggaran, tampaknya masih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terealisasi di negeri ini. Selama hal itu belum terwujud, maka mengharapkan Dewan Kesenian bisa bertindak sebagai mita kerja yang sepadan dengan gubernur dan walikota, sama saja seperti mengharapkan pohon Semangka berbuah Durian.

Maka, hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah mendorong pemerintah agar membagi kue anggaran yang lebih besar dan lebih pantas untuk aktivitas kebudayaan. Bukan malah membiarkan para birokrat “menyurukkan” aktivitas kebudayaan, wabil khusus kesenian, di platform kegiatan paling corot dari program kementerian dan instansinya.  (*)

  • Bagikan