Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Gerus Ketimpangan Gender - Waspada

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Gerus Ketimpangan Gender

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada):Budaya patriarki masih menjadi akar dari kondisi ketidaksetaraan gender. Patriarki bahkan telah mempersempit dsn menutup akses perempuan untuk ikut berperan maupun menikmati hasil pembangunan.

Di sisi lain, proses-proses pengambilan keputusan juga belum semuanya berperspektif gender, sehingga kebutuhan perempuan kerap tidak terakomodir. Banyak kinerja perempuan yang setara dengan laki-laki, tapi tidak banyak diperhitungkan.

                                             

“Karena itu, potensi perempuan untuk menjadi pemimpin harus dapat didukung, untuk mempersempit, bahkan menutup jurang ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, saat meluncurkan program Pelatihan Kewirausahaan Berspektif Gender Bagi Perempuan Rentan dan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan, Kamis (5/8).

Untuk itu, berbagai upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan dukungan terhadap potensi kepemimpinan perempuan harus terus digelorakan untuk mengantar kita semua mencapai pembangunan yang setara, adil, dan sejahtera.

Terwujudnya ketahanan ekonomi perempuan merupakan hulu dari berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan. Ketidakberdayaan mereka secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan anak, hingga pekerja anak.

“Mari kita terus mengawal, melakukan kontrol, dan mengevaluasi program pelatihan ini, demi tercapainya target dan kesuksesan bersama untuk memajukan perempuan di seluruh Indonesia,”imbuh Bintang.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengungkapkan pelatihan yang dilaksanakan KPPPA ini bertujuan memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan potensi perempuan dalam kepemimpinan, khususnya bagi perempuan di perdesaan, sekaligus untuk mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

“Pelatihan Kewirausahaan dan Kepemimpinan Perempuan di perdesaan bertujuan tidak hanya untuk mengatasi kerentanan perempuan terutama akibat pandemi Covid-19, namun juga diharapkan dapat membuat perempuan bangkit dan berdaya baik bagi dirinya, keluarga, maupun bangsa,” terang Lenny.

Pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan di perdesaan turut mendukung terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Mengingat 43% jumlah perempuan dan anak di Indonesia tinggal di Desa, Kemen PPPA juga terus berupaya agar pelatihan ini dapat direplikasi di daerah lainnya.

“Jika model pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan optimal, pemerintah daerah bisa mereplikasinya dengan menggandeng lembaga masyarakat di akar rumput. Tahun depan pelatihan akan dilakukan di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta karena tidak memiliki desa),” ungkap Lenny.

Pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan perdesaan merupakan hasil kerjasama Kemen PPPA bersama mitra lembaga perempuan di akar rumput yaitu KAPAL Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Pelatihan ini dilakukan secara bersamaan di 15 Provinsi dan 29 Kabupaten/kota, mulai dari Agustus 2021 hingga Desember 2021. Pada pelaksanaannya, pelatihan dilakukan di Balai Desa dengan melibatkan dinas-dinas terkait dan lembaga masyarakat.

Pelatihan kewirausahaan ditargetkan pada perempuan rentan yang terdiri dari perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, perempuan kepala keluarga, selain itu ditujukan juga bagi perempuan pelaku usaha mikro di lokasi wisata super prioritas.

“Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat berwirausaha pada perempuan perdesaan, menjadikannya calon wirausaha, kemudian naik kelas menjadi wirausaha pemula, dan pada akhirnya menjadi wirausaha mapan. Sehingga perempuan rentan tersebut dapat mandiri secara ekonomi, dan dapat berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya,” ungkap Lenny.

Adapun pelatihan kepemimpinan perempuan di perdesaan memberikan pembekalan soft skill pada para perempuan perdesaan bertujuan untuk meningkatkan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan secara keseluruhan. Pelatihan kepemimpinan ini menyasar pada perempuan potensial di perdesaan seperti perempuan mantan kepala desa, perempuan di Lembaga Masyarakat Desa (BPD, PKKM, RW, RT, Kepala Dusun/Kampung), dan tokoh perempuan perorangan yang memiliki pengaruh di perdesaan.

Lenny menekankan pentingnya komitmen, dukungan, serta sinergi semua pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga desa, dunia usaha, akademisi, dan lainnya dalam memperluas cakupan dan mereplikasi pelatihan tersebut. Tujuannya agar semua perempuan di perdesaan dapat aktif berkiprah dan memaksimalkan potensi diri, keluarga, hingga desanya. “Mari bergandengan tangan mewujudkan Indonesia yang ramah perempuan dan layak anak. Semoga hal tersebut bisa kita ciptakan melalui hadirnya desa perempuan dan peduli anak yang ditandai melalui pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kepemimpinan perempuan di perdesaan,” tutup Lenny.

Pada acara ini, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti menegaskan untuk mendukung pelaksanakan poin ke-5 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dapat dilakukan dengan memperkuat kewirausahaan perempuan yang berspektif gender dan kepemimpinan perempuan di perdesaan.

“Hal ini tentunya harus dilaksanakan dengan memastikan prinsip leave no one behind (tidak ada yang tertinggal). “Kami mendukung permberdayan ekonomi, tapi harus fokus pada kelompok rentan. Disinilah pentingnya data terpilah untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang tertinggal,” jelas Woro.

Selain itu, Woro juga menekankan pentingnya integrasi gender atau gender awareness pada seluruh pihak, pentingnya penguatan penyusunan anggaran yang responsif gender, pemberdayaan lerempuan secara komprehensuf dan terpadu, serta pentingnya kolaborasi multipihak.

Direktur Institut KAPAL Perempuan, Misiyah menceritakan praktik terbaik KAPAL Perempuan dalam melakukan pendampingan pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan di perdesaan. Di antaranya saat mendampingi salah satu perempuan dari Desa Motong Betok, Kabupaten Lombok Timur, Paoziah yang berhasil memanfaatkan dana desa untuk menyelenggarakan workshop pencegahan dan penanganan perkawinan anak, workshop kepemimpinan perempuan dalam kebencanaan, serta mengadvokasi dana desa 2022 untuk biaya operasional pos pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi PPSW, Fitriani Sunarto menyoroti kontribusi dari pelatihan kewirausahaan yang berspektif gender bagi pembangunan daerah dan nasional. Menurut Fitri pelatihan tersebut dapat meningkatkan pendapatan perempuan itu sendiri, membuat anak perempuan dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi minimal SMA sehingga mencegah terjadinya perkawinan anak, kualitas pangan juga tersedia dengan baik serta turut menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperluas kesempatan kerja bagi perempuan sehingga mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan teknologi untuk meminimalisasi kekerasan berbasis gender melalui teknologi.(J02)

  • Bagikan