Waspada
Waspada » Pak Walkot
Budaya

Pak Walkot

S Satya Dharma

Kota Medan punya Walikota baru. Muda dan masih gress. Baru beberapa bulan dilantik. Orang berharap, tentulah walikota muda usia ini punya semangat sebagaimana generasi milenial lainnya; tak suka protokoler. Anti kemapanan. Simpatik dan enjoy

Tapi harapan itu rupanya prematur. Beberapa minggu terakhir ini media masa, tak terkecuali media sosial, ramai dengan pemberitaan unjukrasa wartawan di depan kantor walikota Medan. Penyebabnya karena insan pers yang sehari-hari bertugas di Pemko Medan merasa dihalang-halangi ketika akan mewawancarai Walikota baru itu.

Media sosial pun ramai dengan pro kontra. Bahkan Ketua PWI Sumut ikut angkat suara. Pokok persoalan, seperti bunyi pamflet yang diacung-acungkan pengunjukrasa, ternyata soal ketatnya pengamanan terhadap pak Walikota. Selain Satpol PP dan ajudan, ternyata ada Paspampres di sana. Lho? Maklumlah, selain Walikota, anak muda yang jadi walikota itu adalah juga menantu Presiden.

Maka orang ramai pun bertanya lagi tentang kebebasan pers. Tentang fungsi UU No. Tahun 1999 Tentang Pers yang seyogianya melindungi kerja wartawan. Pertanyaan lainnya; kok bisa Walikota dikawal Paspampres?

Kebebasan pers, sejatinya adalah buah manis reformasi yang harusnya dinikmati masyarakat pers Indonesia. Khususnya dalam mendapatkan informasi yang benar dan faktual. Buah reformasi itu sudah dinikmati wartawan Indonesia sejak pemerintahan Presiden BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pers tidak lagi memiliki tembok pembatas yang menghalanginya dari membuat dan menyebarluaskan informasi. Pers Indonesia bahkan berkembang sedemikian pesat meski agak liar.

Situasi ini sebenarnya positif selama kebebasan pers yang dimiliki dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Artinya, bila muncul keberatan dari seseorang atau sekelompok orang atas pemberitaan yang disiarkan pers, maka pers harus berani mempertanggungjawab-kannya di depan Pengadilan. Sebab itulah memang resiko yang harus dipikul pers sebagai akibat kebebasan yang dimilikinya.

Sayangnya, fakta menunjukkan tak banyak orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, memilih jalur hukum untuk penyelesaiannya. Sebagian orang, terutama pejabat, membentengi diri dengan menolak kehadiran wartawan. Sebagian lainnya malah main hakim sendiri dengan meneror dan melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan.

Penyebab munculnya penolakan dan tindakan kekerasan itu bisa macam-macam. Salah satunya bisa jadi karena pers diangap ”suka kebablasan” dalam menjalankan kebebasan yang dimilikinya.

Memang, dalam melakukan tugas-tugas jurnalistiknya, seringkali insan pers  mengabaikan batasan-batasan normatif sebagaimana yang tertuang dalam kode etik profesinya. Terus terang, banyak sekali perusahaan pers dan dengan demikian para wartawannya, yang tidak memperdulikan panduan normatif sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Memang kode etik, sebagaimana lazimnya, hanyalah sekedar ketentuan normatif untuk membatasi prilaku insan pers. Karenanya, tak aneh jika kode etik wartawan Indonesia itu, pada pelaksanaannya, tidak memiliki kekuatan hukum apapun kecuali sekedar memberi sanksi moral manakala ada insan pers yang melanggarnya.

Kasus yang terjadi antara majalah Tempo dengan pengusaha Tomy Winata yang disebut sebagai “Pemulung Besar” dalam pemberitaan majalah itu beberapa tahun lalu, adalah contoh kasus yang menarik soal kode etik ini. Konsekuensinya, wartawan atau perusahaan pers yang bersangkutan harus berani mempertanggungjawabkan apa yang diberitakannya itu di Pengadilan.

Dalam konteks inilah kita mestinya menolak pemberitaan yang menggunakan kata-kata yang kurang jelas atau kabur, atau kata-kata yang mengesankan ketidakjelasan sumber informasi. Pers yang baik, menurut saya, adalah pers yang berani bukan saja karena menyiarkan informasi secara apa adanya, tapi juga karena kejujurannya dalam menyebutkan narasumber dari informasi yang dimilikinya.

Tapi bagaimana jika narasumber – pejabat pula –  yang ingin dimintai keterangannya justru menolak dikonfirmasi, seperti kasus pak Walikota Medan yang menolak diwawancarai wartawan itu?

Disinilah soalnya memang. Pers, wartawan dan pemilik media harus berani mengambil sikap tegas. Menihilkan peran pejabat tersebut dalam setiap pemberitaannya atau memboikotnya sama sekali sebagaimana yang pernah dilakukan Harian Waspada di masa almarhumah ibu Ani Idrus terhadap walikota Medan Bachtiar Ja’far beberapa tahun lalu. .

Pertanyaannya sekarang, adalah pemilik media yang berani melakukan hal seperti yang dilakuka Ibu Ani Idrus tersebut? Itu juga menjadi pertanyaan penting sekarang! (*)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2