Omdo

  • Bagikan

Oleh S. Satya Dharma

 

DI sebuah negara penganut demokrasi liberal, ngomong adalah bagian penting dari demokrasi itu. Maka itulah diperlukan parlemen. Yakni sejumlah orang yang digaji besar dengan tugas utama cuma untuk ngomong. Selain, tentu saja, menjalankan fungsinya sebagai legislator dan melakukan kontrol.

Tapi, meski sudah dibayar mahal, tak sedikit rupanya anggota parlemen, khususnya di negeri ini, yang “pelit” ngomong. Terutama untuk hal-hal yang langsung terkait dengan hajat hidup rakyat yang diwakilinya.

Sudah sering saya menulis bahwa keberadaan Republik Indonesia lebih dari sekedar untaian hampa 17.508 pulau yang terbentang dari timur ke barat. Republik Indonesia adalah “nasion” dalam arti konsepsional baik secara ideologis, filosofis, kultural maupun konstitusional.

Republik Indonesia adalah negara bangsa yang berdaulat secara geografis, demografis dan politis baik di darat, di laut, di udara, di dalam satu kesatuan utuh yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Dan kini, dengan jumlah penduduk kurang lebih 270 juta jiwa, Indonesia telah mewujud sebagai negara demokrasi terbesar di dunia setelah AS dan India.

 Tapi, apakah dengan semua fakta itu Indonesia lantas mewujud sebagai negara demokrasi yang adil sejahtera bagi semua rakyatnya? Tidak ternyata. Sebab, pada praktiknya demokrasi itu seringkali tercederai oleh “tafsir karet” atas nama kepentingan pribadi dan kelompok. Di sini demokrasi belum menyejahterakan.

Dalam banyak kasus, demokrasi di negeri ini bahkan seringkali berubah menjadi “democrazy”. Padahal demokrasi seharusnya bukan kebebasan untuk meraih kedudukan politik dengan menghalalkan segala cara.  Padahal demokrasi sejatinya adalah serangkaian perbuatan yang cerdas secara intelektual dan bermartabat secara spiritual.

 Namun di negeri ini demokrasi punya tafsir yang sangat paradoksal. Yang penting demokrasi itu  “seakan-akan” sudah ditegakkan meski rakyat tetap saja menderita. Fakta ini membuktikan bahwa secara psikologis dan kultural, kurun 23 tahun reformasi, praktik demokrasi itu ternyata tak membuat bangsa ini menjadi lebih bermartabat.

  Hari ini orang tak lagi sekedar saling sikut berebut rezeki demi memenuhi tuntutan sejengkal perut, tapi bahkan nekat saling hantam dan bunuh demi berebut kedudukan dan pengaruh.

Bahkan pemilihan umum yang sudah berlangsung berkali-kali, membuktikan betapa sulitnya mengajari para elit bangsa ini untuk tidak cuma berpikir tentang hak dan kepentingan diri, kelompok dan partainya sendiri. Televisi telah menjadi cermin besar bagaimana demokrasi telah melahirkan para “Tukang Omong” yang lihai tapi minus tindakan.     

Televisi menunjukkan pada kita bagaimana parai tukang omong itu ternyata hanya lihai sebatas omong doang. Omdo. Tukang gertak belaka. Aksi dan implementasi dari omongannya nol.  

Situasi ini jelas berdampak pada tidak terselenggaranya sistem dan tatanan kehidupan kenegaraan yang baik dan menentramkan. Secara politik, sejak reformasi 1998 negeri inipun tak pernah tenang. Ada saja bahan untuk gaduh. Akibatnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi, hingga hari ini tak juga berhasil diwujudkan.

 Oleh karena itulah, dalam menyongsong peringatan sumpah pemuda tahun ini, demi terciptanya keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka elit bangsa, baik di pemerintahan maupun di partai politik, harus berhenti jadi sekedar tukang omong doang. Mulailah bertindak nyata untuk rakyat yang telah membayar gaji mereka

Berhenti Omdo itu penting jika bangsa Indonesia ingin melanjutkan perjalanan sejarahnya menuju bangsa besar yang berdaulat dan bermartabat.

Maja para elit bangsa, apapun posisi dan jabatanmu, kamu sesungguhnya memikul beban sejarah untuk melakukan perbaikan fundamental dalam menentukan arah dan tujuan bangsa dan negara ini di masa mendatang. Jangan kau biarkan beban sejarah itu menjadi tanggungan anak cucumu

Sebaliknya, sebagai rakyat kita pun tidak boleh lagi membuar hitam putihnya negeri hanya berada di tangan para “tukang omong” yang cuma omdo itu.

Keinginan untuk menuju perbaikan harus dimulai dengan membangun partisipasi aktif rakyat dalam semua aspeknya. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing.

Karena itu,  akan menjadi lebih baik bila kita melupakan kesalahan dan kekurangan-kekurangan manusiawi yang pernah ada dan terjadi dalam sejarah bangsa ini, ketimbang menjadikan kekurangan itu sebagai “alat” untuk melakukan pembunuhan karakter atau bahkan memfitnah seorang yang telah dan pernah berjasa, sekecil apapun jasa yang telah diberikannya pada bangsa dan negara ini.

Satu hal lagi, sebagai warga bangsa tidak masanya lagi kita hanya diam berpangku tangan. Kita tidak boleh lagi berdiam diri, pasif lalu menyerahkan semua urusan kepada para politikus. Kita tidak boleh lagi terjebak oleh kemahiran berpidato para politisi atau bahkan terperosok pada daya pikat pencitraan seorang yang ternyata hanya fatamorgana.

Maka, adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk tidak membiarkan rakyat bersikap masa bodoh. Mulai hari ini, pastikan, kita sungguh tak perlu wakil kalau cuma Omdo!!! (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.