Lapangan Merdeka

  • Bagikan

Oleh S. Satya Dharma

SETELAH melalui perjuangan panjang dan melelahkan, usaha Miduk Hutabarat dan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil untuk mempertahankan Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya mulai membuahkan hasil.

Setidaknya hal itu ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 yang menetapkan Lapangan Merdeka, bersama puluhan tempat dan bangunan lain, menjadi salah satu salah satu bangunan, situs, kawasan dan cagar budaya di Kota Medan. 

Keluarnya SK Walikota itu, membuatku sontak teringat Idris Pasaribu. Sastrawan Medan paling produktif ini pernah berharap novel yang ditulisnya laku keras hingga dia bisa punya banyak duit  agar bisa membeli Lapangan Merdeka. Untuk apa? “Aku ingin tanam bawang dan cabai di lapangan merdeka itu,” katanya.  

Ide yang orisinal. Tapi Idris Pasaribu kalah cepat dengan kerja tangan-tangan birokrasi. Sementara novelnya belum menghasilkan uang yang cukup untuk membeli Lapangan Merdeka, pejabat Pemko Medan sudah lebih dulu mengkavling-kavling sekeliling Lapangan Merdeka menjadi restoran dan café.

Pengkavling-kavlingan “Esplanade” itulah yang kemudian mengundang kontroversi. Yang membuat Miduk Hutabarat dan kawan-kawan pencinta lingkungan, penggiat budaya dan penyuka sejarah melakukan protes dan perlawanan selama bertahun-tahun tanpa lelah.

 Sejak bertahun lalu, Lapangan Merdeka yang bersejarah itu memang telah berubah menjadi “Merdeka Walk”. Di atasnya berdiri bangunan-bangunan permanen berupa resto dan café yang menyajikan bermacam jajanan ala kaum the have. Warga Kota Medan bisa nongkrong di situ selama berjam-jam sambil membuang-buang waktu.

Nyaris tak ada lagi jejak historis yang tersisa dari lapangan yang bersejarah itu. Padahal, sebagai alun-alun kota, “Esplanade” atau Lapangan Merdeka itulah yang pada tanggal 6 oktober 1945 dipadati puluhan ribu warga Medan dalam sebuah rapat raksasa menyambut proklamasi kemerdekaan RI.

Tapi kini, atas nama investasi dan – tentu saja – keserakahan ekonomi, lapangan itu kehilangan nilai historisnya. Esplanade yang memiliki nilai sejarah maha tinggi bagi warga Kota Medan itu, khususnya pasca proklamasi kemerdekaan RI, sekarang dikepung oleh beragam bangunan tempat usaha berupa restoran, cafe dan rumah makan.

Kini, kabarnya lapangan itu akan direvitaklisasi lagi. Di atasnya akan dibangun pendopo bertingkat dengan tempat parkir khusus untuk pejabat. Apapun rencananya, semua itu menunjukkan bahwa sejak beberapa tahun lalu visi dan misi kota Medan yang disodorkan para Walikotanya memang hanya bagus di atas kertas.

Walau silih berganti tokoh politik memimpin kota ini, tetap saja nilai-nilai historis Kota Medan sebagai kota perjuangan, kota dengan potensi budaya dan kekayaan adat istiadat masyarakatnya, tak dipedulikan.

 Sebenarnya tak hanya terhadap Lapangan Merdeka jejak sejarah itu diabaikan. Sejumlah bangunan dan tempat lain pun, yang bernilai historis, hampir tak tersentuh tangan-tangan birokrasi walau sekedar untuk melindunginya dari keserakahan para pemilik modal. Warga Kota Medan pastilah tak perlu diberitahu lagi sudah berapa banyak tempat dan bangunan bersejarah di kota ini yang berubah fungsi bahkan berubah kepemilikan.

Ambisi pembangunan kota yang mengabaikan nilai historis bahkan menafikan keseimbangan ekosistem telah membuat Kota Medan kehilangan sejumlah “ikon”-nya. Kota ini dipenuhi tembok-tembok beton yang justru mempersempit Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai daerah resapan air. Tempat-tempat bernilai historis seperti Lapangan Merdeka atau juga sejumlah gedung bersejarah, tergusur, dirobohkan atau berganti tampilan. Kondisi ini diperparah karena tidak adanya koordinasi dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan antar instansi terkait. Atau, kalaupun ada, koordinasi itu tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Ego sektoral dalam hal pembangunan kota, telah pula menyebabkan kondisi infrasutruktur di beberapa wilayah kota Medan berada pada taraf yang memprihatinkan. Tidak hanya di wilayah-wilayah perkampungan yang letaknya agak jauh dari pusat kota tumpukan sampah, kekumuhan dan kemacetan lalulintas tampak menyolok, tapi juga di pusat-pusat kota.

Kawasan Sambu atau jalan Sutomo hingga depan Gedung Veteran, sejak berpuluh tahun lalu tetap saja becek, berbau busuk dan kotor. Demikian juga lalulintas di kawasan Simpang Limun, Padang Bulan, Kampung Lalang, Petisah, Aksara yang terus saja macet dan semrawut.

Maka, sebelum semuanya menjadi lebih tak terkendali, adalah baik jika walikota Medan saat ini mengevaluasi kembali masterplan yang selama ini dijalankan Pemko Medan.

Bukan saja agar tak semakin banyak orang yang mendongkol dan marah lalu ingin menanam bawang dan cabai di Lapangan Merdeka sebagaimana Idris Pasaribu ingin melakukannya. Tapi lebih-lebih agar masyarakat kota Medan tidak semakin tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai historis yang mendasari lahirnya Kota Medan tercinta ini. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.