Waspada
Waspada » Kode Etik
Budaya

Kode Etik

KETIKA pers dibungkam, semua orang nyaris marah. Ketika pers dijadikan alat kekuasaan, eh, wartawan justru bungkam.

Itulah kesan yang tertangkap ketika Hazairin Pohan, mantan Dubes RI untuk Polandia melansir pernyataan; “Media mainstream dan buzzers dipesan para taipan yang kini terancam dengan menyerang Anies guna melindungi mereka dari semua yang merugikan negara ratusan Triliun.”

Kita tak sepenuhnya terkejut dengan pernyataan Hazairin itu. Sejak dulu, memang begitulah warna dalam kehidupan pers Indonesia.

Orang-orang berduit, apakah itu taipan, konglomerat, pengusaha, penguasa, selalu saja mencari peluang untuk memanfaatkan media demi kepentingannya.

Macam-macam caranya. Ada yang lewat gelontoran modal, ada yang melalui iklan, ada pula yang sekedar memberi fasilitas pada sang pemilik dan pengelola media.

Media pun tak lagi sepenuhnya menjadi penyuara kebenaran. Ketika reformasi bergulir dan Pers Indonesia mengalami euphoria kebebasan yang bahkan membuatnya shock,
Dewan Pers malah tak mampu berbuat apa-apa kecuali sekedar menjadi Satpam penjaga pintu gerbang belaka.

Sedangkan Kode etik Jurnalistik (kini kode etik wartawan Indonesia), pun kehilangan kemampuannya sebagai penjaga moral pekerja pers.

Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) seyogyanya tidak memberi peluang bagi munculnya penafsiran ganda.

KEWI seharusnya dengan tegas menyebutkan perusahaan pers dan wartawan Indonesia “wajib” menyampaikan kebenaran sesuai fakta yang ada.

Dus, tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang.

Maka fungsi chek and rechek, cover both side, sangat penting artinya untuk menghindarkan wartawan dan perusahaan pers dituduh menyebarkan kebohongan dan fitnah.

Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an surat Al-Hujuraat ayat 6; “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.”

Sejatinya lembaga pers berisi orang-orang merdeka, bebas namun berakhlakul karimah.

Orang-orang yang santun dan tidak sudi berbohong untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok atau pihak lain. Orang-orang Pers harus siap menegakkan kebenaran dalam situasi dan kondisi apapun juga.

Kalau saja kode etik pers benar-benar dijalankan, maka tudingan mantan Dubes Polandia itu tidak akan terjadi.

Sekaya apapun seseorang, sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki, dia tidak akan bisa dan tidak akan mampu membeli kebebasan pers.

Apalagi menggunakannya untuk melakukan character assassination terhadap seseorang atau sekelompok orang.

Penunjuk Arah

Di tengah euphoria medsos hari ini, pers sejatinya menjadi penunjuk arah bagi tetap tegaknya kebenaran dan keadilan. Bukan malah sebaliknya, dimanfaatkan untuk memenuhi ambisi dan kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks itulah kode etik menjadi penting. Pelanggaran terhadap kode etik harus dinyatakan sebagai pelanggaran berat terhadap tugas-tugas mulia pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

Tapi sayang, sejauh ini kita belum melihat ada sanksi tegas dari Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik ini. Sabankali terjadi pelanggaran, selalu yang dilakukan adalah proses mediasi.

Padahal, sekali saja satu berita tidak benar beredar dan berkembang, maka yang dirugikan adalah masyarakat.

Keadaan ini menyebabkan pointer pertama kode etik wartawan Indonesia yang menyatakan; “Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar” menjadi tak berarti apa-apa.

Sebagai orang yang masih mencintai pers yang jujur dan sehat, kita tentu saja “risau” dengan pernyataan mantan Dubes Polandia itu.

Tapi fakta yang tersirat memang sulit dibantah. Sejumlah media mainstream, memang seringkali “mempermainkan” fakta dan kebenaran sesuai dengan kehendak redaksional mereka.

Seringkali fakta yang sesungguhnya terang-benderang, justru menjadi abu-abu dan bahkan menjadi gelap sama sekali.

Kejujuran, dalam dunia pers, kini semakin langka. Perusahaan pers di Indonesia, dengan beberapa pengecualian tentu saja, nyata-nyata terikut rendong euphoria medsos yang sesungguhnya sangat personal dan tanpa kontrol.

Hari ini sulit bagi kita membedakan mana informasi pers yang sistem kerjanya dikawal oleh kode etik, dan mana kabar dari medsos yang suka-suka. Ah……… (*)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2