Kekuasaan - Waspada
banner 325x300

Kekuasaan

  • Bagikan

MANTAN Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo bikin “geger”. Pernyataannya yang disampaikan dalam wawancara dengan channel Hersubeno Arief tentang bahaya kebangkitan PKI, membuat banyak orang mendadak meriang.

Apakah Jenderal Gatot menyatakan hal itu sebagai reaksi atas “pencopotannya” sebagai Panglima TNI sebelum masa jabatannya berakhir, hal itu tak terlalu penting untuk dibahas. Yang jelas, pernyataan pak Gatot memang patut kita renungkan.

Sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini, di antaranya persekusi terhadap ulama, memang mengindikasikan paham komunis belum benar-benar mati. Meski pun PKI, sebagai organisasi, sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Lalu pak Gatot pun mengajak agar rakyat Indonesia menonton kembali film G30S/PKI. “Dengan menonton film itu, rakyat akan tau kekejaman yang pernah dilakukan PKI dan bahayanya jika paham komunis dibiarkan berkembang di negara ini,” tegasnya.

Tapi Gatot justru dibully. Diejek dan beri label sebagai orang yang sedang mencari panggung politik untuk Pilpres 2024. Padahal, ajakan untuk mewaspadai, memahami dan mengingatkan rakyat akan bahaya bangkitnya kembali komunisme di Indonesia adalah hak setiap warga negara dan tidak melanggar UU.

Setiap warga negara berkewajiban untuk saling mengingatkan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedang paham komunis itu, apapun kemasannya, sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Tapi kekuasaan, dimanapun, memang suka berlebihan. Tak hanya mewujud dalam bentuk sebilah pedang, kekuasaan pun acapkali mempersonifikasikan diri sebagai yang  paling benar. Kekuasaan bahkan sering kebablasan dengan menempatkan dirinya sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Sejarah penuh oleh catatan soal ini.

Lihatlah bagaimana Al-Hallaj dipancung. Atau Syekh Siti Jenar, Socrates atau juga Galileo. Para pencari kebenaran itu dipaksa bertekuk lutut oleh kekuasaan dari jenis makhluk yang sama dengan mereka; manusia.

Kekuasaan juga suka melebih-lebihkan dirinya hingga mengambil alih hak Tuhan. Karena itu, kekuasaan seringkali tak merasa perlu dukungan mayoritas jika dengan dukungan minoritas saja ia bisa melakukan apapun yang diinginkan.

Tak aneh kalau kekuasaan akhirnya menjadi buta, tuli dan kehilangan nilai intrinsiknya hingga para pengeritik akhirnya dianggap lawan. Kekuasaan menjadi makhluk yang justru menjadi teror bagi makhluk lainnya.

Al Hallaj adalah contoh terunik dari wujud kekuasaan yang buta dan tuli itu. Al Hallaj tetap saja dirajam dan dipancung meski sebagian dari para sufi yang ikut menghukum Hallaj, ragu dengan keputusannya. Sebab, bisakah keyakinan dihukum dan diadili?

Maka ketika As-Syibly, salah seorang sahabat Hallaj, ikut melemparkan sekepal tanah ke wajah sang sufi, Hallaj pun menangis. “Aku tidak mengaduh sakit karena lemparan batu dari orang-orang yang tidak mengetahui. Aku menangis karena sekepal tanah itu justru dilemparkan ke wajahku oleh Syibli, orang yang mengetahui,” keluh Hallaj.

Kisah Hallaj, Galileo atau Socrates, adalah tragedi kemanusiaan sepanjang abad atas nama dan oleh sebab yang sama; kekuasaan. Dan sejarah membuktikan, dalam setiap kali terjadi klaim yang berbeda atas kebenaran, maka para pemegang kekuasaanlah yang  memenangkan pertarungan.

Dalam bentuk, kapasitas dan versi yang berbeda, tragedi kekuasaan semacam itu masih terus terjadi di berbagai belahan dunia ini, bahkan hingga sekarang. Malah, di negeri ini, ajakan kembali ke jalan kebenaran, seringkali justru diperangi karena dianggap “menyimpang” dari jalan yang diyakini pemegang kekuasaan.

Dan itulah yang terjadi ketika Jenderal Gatot, juga sejumlah orang lainnya, mencoba berijtihad. Mengajak dan mengingatkan gejala buruk yang sedang berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negaranya. Namun kekuasaan, dengan caranya sendiri, lalu mem-fait accomply duduk soalnya.

Di banyak negara, dalam tingkat dan level yang berbeda-beda, wujud kekuasaan yang demikian itu masih terus berlangsung. Tak hanya di pusat pemerintahan negara, tapi juga di daerah-daerah. Tak hanya di lingkungan penyelenggara pemerintahan, tapi juga di lingkungan kehidupan masyarakat biasa.

Itu sebabnya fitnah dan pendzaliman masih terjadi dimana-mana. Seringkali, atas nama stabilitas dan toleransi, fitnah dan pendzaliman itu malah berlangsung tak terkendali. Seakan jalan musyawarah telah tertutup rapat. Seolah pintu dialog sudah terkunci mati. Hari ini, situasi itu diperparah oleh media sosial yang tanpa batas. Ah. (*)

  • Bagikan