Waspada
Waspada » Hoaks
Budaya

Hoaks

Catatan Budaya S. Satya Dharma

DUA tahun belakangan ini banyak sekali saya mendengar pernyataan dari mulut petinggi negara agar masyarakat tidak termakan berita hoaks. Tidak menebar berita bohong. Presiden Jokowi sendiri bahkan pernah menghimbau masyarakat untuk cerdas menerima informasi di media sosial.

Sampai kemudian, lebih sepekan lalu, muncullah Maklumat Kapolri Nomor Mak/1/I/ 2021. Maklumat itu antara lain berisi larangan mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Maklumat Kapolri itu kontan saja mengundang polemik. Sejumlah Organisasi Pers langsung melayangkan protes karena menganggap maklumat tersebut membatasi kebebasan dan berpotensi mengancam kerja jurnalis dalam mencari hingga menyebarkan informasi. Protes yang sama juga datang dari Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil.

Komunitas Pers meminta Kepala Kepolisian RI Idham Azis mencabut Pasal 2d yang ada di dalam maklumat itu. Menurut Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pasal 2d dalam maklumat itu selain tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi, juga bisa mengancam jurnalis dan media dengan tugas mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

Kepolisian RI tentu saja membantah jika Maklumat Kapolri tentang pelarangan mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI itu bermaksud untuk membatasi kebebasan berekspresi. “Maklumat ini tidak berkaitan dengan UU Pers,” ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono.

Apapun perdebatan yang kemudian timbul, munculnya maklumat Kapolri itu semakin menegaskan betapa mencemaskannya praktik komunikasi dalam bisnis informasi hari ini. Sebab, meski dihimbau, dilarang, faktanya hoaks atau berita bohong terus saja berseliweran di ruang publik, bahkan seringkali itu dilakukan oleh media manistrem.

Disengaja atau tidak, tahun-tahun belakangan ini kita acapkali membaca berita atau mendengar pernyataan oleh sejumlah orang – seringkali pejabat negara – yang tidak sesuai fakta dan tidak terkonfirmasi kebenarannya.

Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber.https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong – cite_note-4 Sedangkan  menurut Craig Silverman dalam Journalism: A Tow/Knight Report. “Lies, Damn Lies, and Viral Content”, hoaks merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Hoaks adalah informasi menyesatkan yang tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

Kemenkominfo bahkan sempat menutup ribuan situs yang dikabarkan menebar berita hoaks itu. Namun entah kenapa berita hoaks terus juga ada, bahkan hingga menyusup ke ruang-ruang privat warga negara.

Kini media sosial telah menjadi pilihan bagi ruang ekspressi dan aspirasi publik yang tak mampu dipenuhi oleh media mainstrem. Apalagi di Indonesia media mainstream  baik itu TV, radio, koran, majalah, umumnya dikuasai hanya segelintir orang. Tak jarang media itu bahkan digunakan hanya untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi pemilik modalnya, sekalipun media itu dikamuflase dengan macam-macam visi dan jargon.

Sialnya media massa di negeri ini seperti tidak membutuhkan alasan pembenar apapun untuk menyebarkan berita hoaks itu. Cukup memberinya sedikit polesan, informasi hoaks itu, baik berita, gambar dan bahkan pernyataan, bisa langsung dijejalkan ke pembaca dan pemirsanya.

Sebagai akibatnya, seringkali kita menyaksikan, betapapun kontroversialnya informasi atau pernyataan itu, kalau itu keluar dari mulut seorang tokoh penting, tetap saja informasi atau pernyataan itu dipublikasikan di media bersangkutan. Tak peduli yang disampaikan itu hoaks dan tak sesuai dengan kenyataan. Para wartawan kita sepertinya terlalu malas untuk menelusuri kebenaran dari informasi atau pernyataan yang disampaikan para pejabat negara.

Padahal, jika media massa menayangkan informasi tentang sukses dan keberhasilan suatu instansi, departemen atau lembaga pemerintahan, sedang faktanya harga-harga melambung tinggi, ongkos berobat ke rumahsakit tak terjangkau, biaya pendidikan sangat mahal, pengangguran meningkat dan daya beli rakyat menurun, apakah informasi itu bukan hoaks namanya?

Jadi, walau pun UU Pers telah lama disahkan, UU  Penyiaran sudah lama diundangkan, berita hoaks akan terus ada dan maklumat tak akan banyak gunanya. (*)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2