Waspada
Waspada » HAM
Budaya

HAM

SUDAH 73 tahun Universal Declatarion of Human Rights PBB dikumandangkan. Tapi tafsir tentang apa itu HAM dan apa itu pelanggaran HAM, rupanya berbeda-beda dalam persepsi setiap orang. Pemaknaannya ternyata sangat tergantung pada jabatan siapa yang mengatakan.

Itulah yang terjadi ketika Menkopolhukam Mahfud MD, beberapa waktu lalu, berkata; “Setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, namun tidak semua pelanggaran HAM itu disebut pelanggaran HAM.” Lho?

Entahlah apa maksud pak Mahfud. Yang jelas, persepsi yang tak sama itulah penyebab mengapa sampai hari ini orang tak henti-hentinya menempatkan persoalan Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai isu latent yang tak kunjung berakhir. Orang akan sontak berteriak soal HAM ketika kebebasan dikerangkeng, ketika kemerdekaan dirampas, ketika penegakan hukum berubah wujud menjadi ketidakadilan, ketika yang kuat dan berkuasa menindas yang lemah tak berdaya.

Dalam khazanah Islam, isu terkait Hak Azasi Manusia sudah merebak jauh sebelum dunia barat melek HAM. Sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam sudah mempersoalkan dan memperjuangkan Hak Azasi Manusia ini pada abad ke-7 Masehi atau 10 abad sebelum dunia barat – sebagai reaksi keras para humanis yang menentang absolutisme kekuasaan monarki absolut di Eropa – mulai meributkannya pada sekitar abad 16 – 17 Masehi.

Pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam kekuasaan memang dilaksanakan dengan sangat sewenang-wenang. Yang kuat, yang kaya dan berkuasa menindas yang lemah, yang miskin dan tak berdaya. Penindasan itu mencapai klimaksnya dengan pemerkosaan atas kodrat kemanusiaan yang melahirkan perbudakan manusia oleh manusia.

Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam pun melakukan gerakan pembebasan, dan menjadikan upaya penghapusan praktik perbudakan itu sebagai salah satu prioritasnya. Nabi berkata sebagaimana hadist yang diriwayatkan Bukhari-Muslim; “Barangsiapa memerdekakan budak yang beriman, maka Allah membebaskan setiap bagian tubuhnya dari neraka sebagaimana dia telah memerdekakan bagian-bagian tubuh budak tersebut.”

Tahun 1948, beratus tahun kemudian, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia. Di antaranya, sebagaimana yang disebut dalam pasal 4 Declaration of Human Rights; “Tiada seorang juapun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang.”

PBB juga menyatakan, sebab setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hidup yang sama. Oleh karena itu setiap penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. (Pasal 1 Deklarasi Universal tentang HAM PBB). Hak hidup itu antara lain adalah hak kebebasan beragama, hak melestarikan keturunan, hak kebebasan berpikir dan berkreasi, serta hak kepemilikkan harta benda.

Semua hak itu, prinsip-prinsip kemanusiaan itu, tak satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Itulah sebabnya nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari ajaran Islam, sejatinya dapat menjadi inspirasi bagi pembuatan aturan hukum di sebuah negara yang mengaku penganut sistem demokrasi sekalipun.

Sebab penyelenggaraan sistem demokrasi sejatinya tidak melulu bersifat historis dan kultural, tapi juga harus bermuatan spiritual. Sebagaimana substansinya, demokrasi semestinya juga harus dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama. Oleh karena itulah, ketika hukum negara harus ditegakkan, penegakan HAM juga harus diperjuangkan. Dengan demikian tak ada lagi penegakan hukum negara yang “membabi buta” hingga melanggar HAM dan memunculkan narasi membingungkan seperti ujaran Mahfud MD di atas.

Kita berharap upaya menegakkan peraturan hukum dan perundang-undangan di negeri ini tidak justru “salah kaprah” dan menjadi ancaman bagi tegaknya HAM. Pemerintah dengan semua perangkatnya harus memahami bahwa ajaran agama, demokratisasi, aturan hukum sejatinya adalah satu rangkaian mata rantai tatakelola kehidupan manusia yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satu di antara mata rantai tersebut akan mereduksi hakekat keseluruhan dari penghormatan atas martabat kemanusiaan.

Kalau saja pemerintah dengan semua aparat perangkat penegak hukumnya memahami ini, maka apa yang terjadi di Km 50 jalan tol Cikampek, yang mengorbankan jiwa 6 laskar FPI, semestinya tak perlu terjadi.

Akhirulkalam, satu-satunya jalan untuk membuat penegakan hukum dan HAM bisa berjalan seiring dan berdampingan dengan harmonis, adalah menanamkan pemahaman pada setiap warga negara – siapapun ia – bahwa di dalam hak azasi pribadinya, ada hak azasi orang lain yang harus dihormatinya. Begitulah! (*)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2