Waspada
Waspada » Gaduh
Budaya

Gaduh

Oleh S. Satya Dharma

PILPRES sudah lama berlalu di negeri ini. Pun demikian dengan Pilkada. Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota terpilih juga sudah lama dilantik dan disumpah. Sebagian sudah pula bekerja. Melaksanakan dengan gaga berani visi misinya.

Tapi rupanya suasana gaduh masih berlanjut sebagai ekses dukung mendukung kandidat. Seperti main bola, para pendukung dan pihak oposisi silih berganti melakukan serangan.

Ekses saling serang itu pun telah menyebabkan sejumlah orang bahkan mendapat sanksi pidana. Dihukum penjara karena “gaduh” tak berkesudahan pra dan pasca Pilpres atau Pilkada itu. Termasuk Ahok yang didakwa menista agama lalu divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Tapi vonis hukum ternyata tak memberi efek jera. Pada kenyataannya, semakin ke sini kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita justru tidak  semakin membaik. Kegaduhan terus saja terjadi.

Yang terakhir dan masih sangat hangat adalah kegaduhan akibat kerugian puluhan triliun yang dialami BUMN Garuda dan penundaan keberangkatan jamaah calon haji yang memicu pertanyaan besar masyarakat tentang penggunaan dana calon jamaah haji Indonesia itu.

Meski reformasi sudah berjalan 23 tahun, kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial kemasyarakatan di negeri ini ternyata belum juga berjalan normal. Bahkan semakin jauh dari apa yang dicita-citakan oleh gerakan reformasi itu sendiri.

Baik di pusat maupun di daerah, gejolak dalam wujud pro kontra bahkan pembangkangan atas kebijakan para penguasa masih terus terjadi. Nyaris tanpa jeda, media sosial bahkan menggambarkan situasi ini seringkali dengan telanjang.

Bagi kita yang cuma rakyat biasa, situasi gaduh ini tentu sangat tidak nyaman. Apalagi, sebagai akibat kegaduhan yang tak berujung itu, para elit menjadi lebih sibuk membangun narasi pembelaan diri hingga lupa pada tanggung jawab politik dan sosialnya untuk mensejahterakan rakyat.

Janji-janji politik yang dulu dikampanyekan para elit itupun akhirnya menguap. Bahkan, dalam banyak kasus, guna mempertahankan kedudukan dan status kekuasaannya, para elit negara itu, di pusat maupun di daerah, seringkali membuat kebijakan kontroversial  yang justru menyengsarakan rakyat.

Bagi mereka yang terbilang rajin mengikuti dinamika kehidupan bangsa dan negara ini, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah jalan mundur dari apa yang sudah pernah dicapai bangsa ini sebelum reformasi 1998. Baik secara politik, sosial dan lebih-lebih secara ekonomi.

Sebagai contoh saja, di masa lalu, khususnya di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tentu dengan segala kelemahan yang melekat pada, Indonesia pernah menjadi negara swasembada pangan. Kini hampir semua kebutuhan pangan malah diimpor. Padahal Indonesia negara dengan bentang daratan yang sangat luas dan subur.

Oleh karena itulah kita sangat berharap kepada para elit penguasa negara saat ini, khususnya kepada Presiden Jokowi, dengan segala kewenangan yang ada padanya, segeralah singsingkan lengan baju, turun tangan menyelesaikan semua kegaduhan sosial, hukum, politik dan ekonomi yang berketerusan ini.

Gunakanlah wewenang yang diberikan oleh konstitusi negara untuk mengembalikan cita-cita para founding fathers Republik ini, bahwa tujuan negara  Indonesia adalah negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebab, bila para elit penguasa negara tetap diam dan mengabaikan keadaan saat ini, situasi gaduh akan terus berlangsung. Bahkan tidak mustahil kegaduhan yang lebih besar lagi akan terjadi di masa datang. Pertanyaannya; kapan kita bisa membangun negeri berkesejahteraan bila keadaan terus gaduh?

Tentu saja untuk menghentikan kegaduhan sangat dibutuhkan jiwa besar Presiden dan para elit negeri ini untuk membuka diri dan mendialogkan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara dengan rakyatnya. Bukan malah berusaha menutup-nutupi keadaan dengan terus menerus membangun narasi yang membingungkan.

Pahamilah; sudah tidak masanya lagi saat ini menjalankan roda pemerintahan bergaya feodal yang hanya mengenal satu kata; Duli Tuanku.

Lagi pula, sebagai negara penganut demokrasi, tidak salah dan bukanlah aib bila presiden, gubernur, bupati, walikota membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat, sekalipun secara politik mereka sudah terlanjur diberi stempel petugas partai.

Semoga catatan ini bisa menjadi setetes masukan positif bagi para elit negeri dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hingga dalam usia dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang akan menginjak 76 tahun pada Agustus mendatang, perdamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya bisa kita rasakan bersama. Bagaimana? (*)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2