Waspada
Waspada » Demokrasi Baperan
Budaya

Demokrasi Baperan

DI tengah serbuan virus Covid-19, udara negeri ini masih saja silang sengkarut dengan pernyataan para elit. Saling bantah, saling puji, saling tuding, saling ejek, berseliweran bak virus itu sendiri. Bahkan informasi di media resmi, tak ada yang pasti.

Sementara problem utama tak juga terpecahkan, yang muncul justru upaya saling jegal dan menjatuhkan. Rakyat menonton, di satu pihak para pejabat seperti enggan dikritik, di pihak lain elit terus juga menggelitik. Maka, seperti panggung berbalas pantun, media sosial pun ramai dengan sanjungan dan bantahan.

Apa yang terjadi hari ini menunjukkan betapa bangsa kita masih merupakan bangsa yang suka “ge-er” dan “baperan”. Ge-er bila dipuja-puji, tapi marah dan mengancam-ancam bila dikritisi.

Itulah yang terlihat ketika Said Didu misalnya, mengeritik Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Atau saat Najwa Shihab menyoal rencana Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang akan membebaskan napi korupsi.

Katanya kebebasan berbicara adalah hak setiap orang di alam demokrasi. Nyatanya pejabat kita tetap saja terusik manakala dikritisi. Dengan macam-macam argumen, seringkali kita menyaksikan bagaimana omongan kritis coba dibungkam.

Sejatinya tujuan bersama membangun bangsa dan negara tidak membuat kita menjadi bangsa yang seragam pandangan. Apalagi sejak awal kita sudah mendeklarasikan bahwa negara ini adalah negara demokrasi dan bukan negara totaliter. Jadi, tidaklah bijak jika rakyat ditakut-takuti dan kritiknya dianggap sebagai ancaman.

Maka, demi menjunjung tetap sehatnya iklim demokrasi di negeri ini, tidak boleh kita biarkan ada satu pihak pun yang berupaya menghambat iklim demokrasi itu. Tidak boleh ada satu kelompok pun yang melarang seorang untuk berbicara dan menyuarakan isi hatinya.

Sebab, hanya dengan menyerap suara hati nurani rakyat itulah demokrasi akan tumbuh. Dengan menyerap suara hati nurani rakyat itulah pemerintah menjadi tau apa yang sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan rakyatnya.

Jadi, biarkanlah rakyat bersuara, meskipun Cuma melalui medsos. Sebagaimana rakyat juga membiarkan para elit di parlemen, di birokrasi, di pemerintahan, menyatakan apa saja, tanpa peduli apakah rakyat suka atau tidak dengan statemen mereka.

Terus terang, saya sungguh tak bisa membayangkan bagaimana jadinya demokrasi di negeri ini bila suara rakyat dibungkam hanya karena ada pejabat atau kelompok pendukung pemerintah yang “baperan”. Yang kupingnya cepat memerah karena kritik dan sentilan.

Padahal demokrasi itu tumbuh dan berkembang sesuai jaman dan kebutuhannya. Jadi, janganlah orang dilarang, dihalang-halangi atau bahkan diintimidasi hanya karena tidak sependapat dengan jalan pikiran dan kebijakan penguasa.

Siapapun yang mencintai negeri ini, tetaplah berpikir kritis dan terus menyuarakan aspirasinya. Semangat bersama membangun bangsa tidak berarti mematikan hak inisiatif warga negara untuk menyatakan kebenaran yang dipahaminya.

Semangat persatuan hanyalah sarana untuk membangun kerjasama. Tapi semangat itu tidak berarti mematikan hak setiap orang untuk berpendapat dan bicara.

Sungguh, sangat disayangkan jika orang-orang kritis di negeri ini dibungkam suaranya hanya karena alasan persatuan itu. Percayalah, jika upaya membungkam suara kritis itu dibiarkan, suatu masa nanti kita tak punya lagi cermin untuk melihat kebenaran. Duh! (*)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2