Waspada
Waspada » Cangkul
Budaya

Cangkul

INDONESIA itu negeri subur makmur gemah ripah loh jinawi. Jamrud khatulistiwa dimana tongkat kayu, seperti lagu Koes Plus dulu, jadi tanaman. Tapi sekarang negeri ini rupanya sedang sakit parah. Sekarat. Kritis.

Bagaimana tidak? Di negeri gemah ripah ini ternyata hanya untuk menikmati lezatnya rendang daging, rakyatnya harus menunggu pemerintah impor daging sapi. Untuk sekedar makan tempe pun harus menunggu pemerintahnya impor kedele. Parahnya lagi, cangkul, alat sederhana untuk mengolah tanah yang katanya subur makmur itu, pun harus diimpor pula. Miris!

Adalah Presiden Jokowi sendiri yang menyindir-nyindir pejabat kementerian yang mengurusi soal impor mengimpor cangkul itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Rabu (6/11).

Bayangkan, cangkul yang di toko material harganya berkisar 50 hingga 150 ribuan rupiah itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Januari hingga September 2019 saja nilai impornya mencapai US$ 101,69 ribu dengan berat 268,2 ton. Luar biasa!

Padahal semua orang waras tau, di negeri ini tak kurang-kurangnya bahan baku untuk membuat cangkul sendiri. Baik itu cangkul yang dikerjakan oleh industri rumahan model UMKM, maupun oleh industri skala pabrikan.

Tapi inilah faktanya. Negeri agraris nan subur ini ternyata dihuni oleh pejabat-pejabat “malas” yang tak mau mikir dan tak sudi bersusah payah. Negeri ini dihuni oleh pejabat-pejabat pemerintah yang ingin gampang dan instan. Para pejabat itu seolah berkata; ngapain susah-susah bikin cangkul hanya untuk memenuhi kebutuhan petani? Impor sajalah. Apalagi jika dari impor itu ada komisi fee yang menggiurkan.

Sedih memang. Setelah kedele, garam, gula, beras, bawang, cabai, daging dan semua kebutuhan pangan dipenuhi dengan cara impor, kini alat untuk mengolah tanah bagi mencukupi komoditas pangan itupun disediakan dengan cara gampangnya saja; impor. Bahwa akan ada ekses dari solusi gampangan tersebut, itu urusan belakang.

Sesungguhnya sudah sejak lama kerisauan atas menurunnya kemampuan pemerintah untuk memenuhi sendiri kebutuhan pangan bagi rakyatnya disuarakan. Sudah sejak awal-awal reformasi para ahli menawarkan sejumlah solusi.

Mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ir. Siswono Yudhohusodo misalnya, pernah mengingatkan bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2035 diperkirakan akan bertambah menjadi dua kali lipat dari jumlah sekarang atau menjadi kurang lebih 400 juta jiwa. “Itu berarti dalam waktu 35 tahun mendatang Indonesia memerlukan tambahan ketersediaan pangan dua kali lebih besar dari jumlah kebutuhan saat ini,” katanya.

Tapi rupanya para pejabat pemerintah tak memiliki perencanaan yang matang dan langkah-langkah strategis yang konsisten. Sebagai akibatnya, jangankan bahan pangan, alat untuk menghasilkan bahan pangan itupun malah impor.

Sesungguhnya, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, ketersediaan lahan yang cukup luas dan tenaga kerja sektor pertanian yang cukup banyak, pemerintah bisa memaksimalkan upaya untuk mencukupi kebutuhan alat-alat penghasil komoditi pangan  sendiri. Tapi itulah yang tidak dilakukan. Untuk barang sangat sederhana seperti cangkul saja Indonesia harus impor. Aneh kan?

Alhasil, apa yang diungkapkan Presiden Jokowi di atas menandakan bahwa negeri ini memang sangat membutuhkan perubahan kebijakan politik yang cukup mendasar di bidang pangan dan pertanian.

Maka, daripada menghabiskan devisa negara untuk impor, sudah saatnyalah pejabat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, mau memeras otaknya dan tidak lagi cari solusi gampangan; sikit-sikit impor. Berpikirlah, sebab kalian digaji sebagai pejabat pemerintah memang untuk berpikir.

Tapi maukah pejabat pemerintah melakukan itu? Maukah pejabat pemerintah mencari solusi yang tidak instan? Sejak dulu, itulah soalnya memang. Ah…..!(*)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2